Di Titik Nadir, Era Senja Kala Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Di Titik Nadir, Era Senja Kala Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan adanya penyetoran uang senilai Rp560 miliar dari Lukas Enembe untuk kasino. Selain dugaan aliran dana untuk bermain kasino, PPATK juga menemukan adanya setoran tunai senilai Rp550 juta untuk pembelian jam tangan mewah.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Saat ini, PPATK telah melakukan pemblokiran rekening milik Lukas Enembe yang di dalamnya terdapat saldo Rp71 miliar.

Menilik gaya hidup Lukas Enembe berdasarkan temuan PPATK, hal tersebut tidak mengherankan lantaran Gubernur Papua dua periode ini memiliki jumlah harta fantastis. (Tribun News).

Budaya

Korupsi demi korupsi yang dilakukan pejabat tinggi tingkat provinsi (Papua) ternyata juga diikuti beberapa pejabat daerah, mulai dari bupati dan wali kota, hingga para wakil rakyat di sana. Tampaknya mereka sangat menikmati “empuknya kursi” jabatan, mulai dari uang menjabat, honor perjalanan, hingga keberhasilannya memberikan sejumlah proyek kepada segelintir pengusaha.

Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Wilayah Papua, Leonardus O. Magai, menyebut kasus dugaan korupsi Lukas Enembe hanya satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Papua. (MSN)

Pada tataran politik, korupsi memang sudah menjadi budaya. Jika ada orang paling berambisi menjadi wakil rakyat di DPR, DPD, atau DPRD, tentu bisa dibayangkan betapa besarnya “modal dasar” yang diperlukan olehnya.

Kalau yang bersangkutan sudah sukses menjadi wakil rakyat, dalam pikirannya adalah cara agar bisa duduk lagi di DPR, DPD, dan DPRD, yang sudah pasti “makin empuk”.

Perselingkuhan

Pertanyaan yang muncul dalam benak rakyat adalah, “Dari mana uang puluhan miliar rupiah yang dikantonginya itu?” Kita tahu benar bahwa wilayah Papua adalah daerah yang SDA dan lokasi berdirinya berbagai perusahaan tambang. Kita bisa membayangkan betapa banyaknya keuntungan yang diraup perusahaan pertambangan dari bisnis mereka.

Akan tetapi, para pengusaha itu memahami bahwa izin dari pejabat daerah bukanlah hal yang mudah keluar begitu saja. Banyak saingan mereka yang juga merupakan para pemodal besar sehingga bakal terjadi persaingan sengit. Para pengusaha itu tentu juga tahu bahwa tidak ada yang gratis di negara ini, termasuk izin bagi bisnis mereka.

Dalam sistem kapitalisme, pengusaha yang mengurus izin pertambangan (dengan nilai keuntungan mencapai puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah) tentu harus “bermain mata” dan “berselingkuh” dengan para pejabat setempat, seperti gubernur, bupati atau wali kota, pejabat dinas energi dan sumber daya mineral, dinas hukum, hingga berbagai instansi lainya. Miris sekali.

Sistemis

Sungguh, persoalan korupsi saat ini sudah masif terjadi di berbagai sektor, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pelaku bisnis. Ini bukanlah semata kerusakan pada rezim, melainkan terkait sistem yang berjalan saat ini (sistemis). Sistem politik demokrasi justru membuat orang baik bisa menjadi buruk atau jahat, bahkan orang jahat bisa menjadi lebih jahat.

Harus pula disadari, sistem politik saat ini (demokrasi liberal) merupakan sistem politik yang sangat high-cost. Untuk menjadi penguasa di sistem demokrasi, butuh biaya atau anggaran hingga miliaran rupiah. Ongkos politik yang mahal inilah yang akhirnya membuka jalan bagi para pemodal untuk terlibat di dalam kontestasi politik. Masing-masing menanamkan modalnya pada para calon penguasa dan tentunya mengharapkan “kembalian” berupa keuntungan lainnya.

Itulah pintu masuk tindak kejahatan korupsi, yakni dengan mencari berbagai sumber yang memungkinkan bisa digunakan untuk membalas budi atas investasi yang dikeluarkan para investor. Inilah sebab pemberantasan korupsi di Indonesia sudah berada di titik nadir atau sudah masuk pada era senja kala pemberantasan korupsi di negeri ini.

Konsekuensi Demokrasi

Korupsi adalah salah satu konsekuensi mengadopsi demokrasi. Antara demokrasi dan korupsi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya telah lama bersimbiosis mutualisme. Para pemangku jabatan, baik di eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif, telah menjadi pemakan harta milik rakyat.

Harta rakyat yang seharusnya digelontorkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tidak dikelola sebagaimana mestinya. Dampaknya, taraf dan kualitas hidup rakyat tidak pernah berubah, kesejahteraan makin jauh, bahkan angka pengangguran dan kemiskinan pun meningkat.

Dalam demokrasi, pemangku kekuasaan tidak mewakili rakyat mayoritas. Mereka justru berkolaborasi menjadi oligarki untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingan dan kesejahteraan kelompoknya agar bisa terus berkuasa.

Kesejahteraan rakyat menjadi janji-janji kosong saat kontestasi pemilu. Ketika berkuasa, mereka seolah amnesia dan berupaya memanfaatkan masa jabatan mereka untuk mengambil keuntungan atau mempertahankan kekuasaan yang ada.

Aturan Islam

Solusi dari budaya korupsi ini adalah melepaskan diri dari jerat kapitalisme dan mengadopsi sistem ekonomi Islam. Untuk mengubah sistem ekonomi kapitalisme, Indonesia perlu menganut sistem politik Islam, serta mengubah haluan politik ekonomi Indonesia menjadi politik ekonomi berbasis Islam dengan menegakkan institusi Khilafah.

Pada akhirnya, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, termasuk problematik korupsi yang menguntungkan segelintir pihak dan menyengsarakan rakyat ini, akan ditata ulang sesuai prinsip Islam tersebut.

Kepemilikan atas aset akan diselaraskan dengan pandangan Islam. SDA seperti migas, emas, nikel, besi, baja, hutan, laut, dan lainnya adalah milik umat. Semua itu dikelola oleh negara, tidak boleh dimiliki apalagi oleh segelintir kapitalis saja.

Negara mengelolanya dan mengembalikan hasilnya dengan sebaik-baiknya kepada umat. Hasil pengelolaan tersebut dapat dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan segala aspek kemaslahatan umat lainnya.

Oleh karenanya, kita butuh sistem politik dan ekonomi yang berkemauan kuat untuk mandiri dan berdaulat, memiliki kesadaran untuk melepaskan diri dari penjajahan asing, serta melepaskan diri dari eksploitasi SDA oleh individu atau segelintir elite.

Hanya dengan sistem pemerintahan Islam, Khilafah Islamiah akan terwujud sistem politik dan ekonomi Islam. Dengan Khilafah pula, akan hadir sosok pemimpin amanah dan bertakwa pada Allah Taala. Pemimpin ini akan menjalankan kewajiban pengurusan terhadap rakyat dengan pengurusan yang sesuai syariat Islam. 

Inilah sistem paripurna yang telah Allah Taala turunkan untuk kita demi terwujudnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam. [MNews/Gz]

Foto sampul: Repelita Online

Share

One thought on “Di Titik Nadir, Era Senja Kala Pemberantasan Korupsi di Indonesia”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *