![[Kabar] RAPBN 2023 untuk Kepentingan Kapitalis, Bukan Rakyat](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-25_11-25-40.jpg)
Muslimah News NASIONAL – RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar 811,7 triliun rupiah. “Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR/DPR Selatan 16 Agustus lalu.
Menurutnya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Melansir dari situs Kemenkeu (16/08/2022), RAPBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.
“Arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, tetapi tetap dengan kewaspadaan yang tinggi,” ungkap Presiden Jokowi.
Kepentingan Kapitalis
Pakar ekonomi Islam Dr. Arim Nasim, S.E., M.Si., Ak., CA. mempersoalkan sebagian besar alokasi belanja APBN yang lebih banyak untuk kepentingan kapitalis. “APBN dibagi menjadi dua bagian. Pertama, untuk pemerintah pusat. Kedua, untuk daerah. Paling besar alokasinya bukan untuk rakyat, tetapi justru untuk kepentingan kapitalis,” tuturnya miris.
Terlebih, ia mengungkapkan, postur RAPBN 2023 di sistem kapitalisme liberal ini justru bebannya makin berat. “Kalau kita lihat, APBN itu dari angkanya sangat besar atau gemuk sekali,” ucapnya.
Bahkan, lanjutnya, sebagian besar anggaran untuk pembayaran bunga utang. “Maka, rakyat jangan berharap banyak untuk bisa mendapat perhatian dari pemerintah secara umum,” ujarnya.
Kalau diperhatikan, jelas Arim, walaupun di sana masih ada anggaran kesehatan, tetapi angkanya hanya sedikit. “Justru sebagian besar alokasinya untuk pembangunan. Misalnya, kereta api cepat yang ternyata dibiayai APBN,” terangnya.
APBN Pro Rakyat
Arim menyampaikan jika menginginkan APBN yang pro rakyat, maka harus mengubah APBN saat ini dengan APBN yang memiliki perspektif syariat. “Sistem ekonominya adalah syariat. Sumber pendapatan negara yang mendasar tidak boleh bertumpu pada pajak, tetapi pada pengelolaan harta milik umum dan harta milik negara,” sebutnya.
Kita lihat seperti sekarang, ulasnya, tambang batu bara dinikmati sebagian besaar oleh para kapitalis, yaitu hampir lebih dari 80%. “Kepemilikan negara pada harta sumber daya alam rata-rata hanya sekitar 7%,” katanya.
Arim menyimpulan, jika ingin mengembalikan APBN agar dinikmati oleh rakyat harus membenahi sistem kepemilikan dan sistem ekonomi negara ini.
“Sumber pendapatan negara terbesar dari sumber daya alam milik umum, wajib dikelola oleh negara sebagai wakil dari umat. Peruntukannya ialah menyejahterakan umat,” tutupnya. [MNews/Nvt]
Foto sampul: Kemenkeu
