Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Megakasus Ferdy Sambo ibarat palu godam yang menghantam institusi penegak hukum. Ini tidak ubahnya fenomena gunung es. Kasus-kasus selain Sambo yang melibatkan aparat dan penegak hukum sebagai pelaku tindak pidana pun “mendadak” bermunculan.
Aparat dan penegak hukum yang semestinya memberi pengayoman, keamanan, sekaligus menjadi standar keadilan bagi publik, mulai memicu keraguan masyarakat terhadap kredibilitas mereka. Bagaimana tidak? Mereka yang menjadi garda terdepan penegakan hukum beserta transparansi keadilan dan kebenaran, nyatanya gagal menjalankan perannya.
Tindak Pidana dan Konflik Sosial
Aparat dan pejabat penegak hukum memang manusia biasa. Namun, mereka selaku personil yang menggawangi tata aturan dan hukum di negeri ini, sudah semestinya berlatar belakang istimewa. Dalam hal ini, maksudnya adalah memiliki kemampuan dan karakter yang tidak biasa dibandingkan dengan masyarakat sipil. Perilaku aparat dan penegak hukum seyogianya menjadi cermin utama tindakan adil yang jauh dari karakter zalim, curang, maupun rawan suap.
Sungguh rakyat menjadi apatis ketika aparat dan penegak hukum malah melanggar hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Kasus penembakan Brigadir J hanyalah secuil contoh. Contoh lain misalnya di Banjarmasin, ada dua oknum polisi Polresta Banjarmasin yang ditangkap, mereka diduga melakukan perampasan sepeda motor. Juga kasus oknum polisi yang menjadi dalang pencurian mesin ATM di Lubuk Linggau.
Selanjutnya, ada Kasat Narkoba Polres Karawang yang ditangkap karena kasus peredaran narkoba. Ada juga Kasat Lantas Polres Madiun Kota yang marah dan menuduh seorang wartawan melecehkan istrinya. Padahal, wartawan tersebut sedang melakukan liputan dan tidak sengaja jatuh menimpa istri sang perwira. Dirinya juga sudah meminta maaf.
Terbaru, peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah kepada Briptu D atas dugaan suap penerimaan anggota polisi sebesar Rp4,4 miliar. Juga kasus yang dilakukan sesama penegak hukum, seperti oknum Jaksa Kejari Bojonegoro berinisial AH yang ditangkap polisi terkait dugaan kasus sodomi terhadap remaja berusia 16 tahun di salah satu hotel di Jombang.
Krisis Identitas Pengayom Publik
Sungguh miris. Ini baru sederet kasus yang tampak. Kasus yang melibatkan aparat dan pejabat penegak hukum yang belum terendus mungkin saja masih sangat banyak. Aparat dan penegak hukum yang semestinya mampu menyelesaikan permasalahan publik, nyatanya menjadi sosok yang menakutkan bagi publik, belum termasuk beragam praktik jual beli hukum.
Tidak heran, hukum pun tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil yang tidak punya biaya, acapkali menjadi korban atau tumbal. Mereka terpaksa pasrah menerima konsekuensi pidana karena tidak mampu menyediakan dana yang diminta.
Aparat dan pejabat penegak hukum tidak semestinya orang-orang yang mudah terpancing amarah dan emosi, terkhusus ketika sedang menghadapi konflik publik maupun berada di tengah dilema untuk mengambil suatu keputusan hukum. Tindakan main hakim sendiri sepantasnya juga nol persen pada diri aparat dan penegak hukum. Ketika ada godaan untuk bertindak kriminal pun, mereka harusnya juga mampu bertahan untuk tidak melakukannya.
Tidaklah berlebihan jika kita sebut kondisi mereka saat ini sebagai aparat dan penegak hukum yang krisis identitas. Sebagai pengayom publik, mereka selayaknya memang mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Mereka juga harusnya memberikan rasa tenang agar masyarakat yang terlibat kasus atau konflik sosial merasa memiliki harapan akan hari esok yang lebih baik setelah kasusnya selesai. Coba bayangkan, bagaimana masyarakat hendak tenang menghadapi kasus atau proses hukum jika aparat dan penegak hukumnya sendiri tidak memberikan cerminan hal itu?
Titik Kritis Rekrutmen
Sudah rahasia umum bahwa dunia hukum rawan suap. Pengurangan masa tahanan bisa terjadi jika ada uang pelicinnya. Sel-sel di lembaga pemasyarakatan bak hotel bintang lima pun jamak kita ketahui. Akibatnya, alih-alih pelaku pidana merasa jera, toh ketika masuk sel mereka hanya sebatas pindah tidur.
Contoh lain di lapangan adalah maraknya gratifikasi saat hendak masuk ke sekolah/akademi pendidikan calon perwira maupun pejabat penegak hukum. Padahal, menurut aturan yang berlaku, terdapat pernyataan bahwa pendaftar tidak dipungut biaya apa pun. Wajar saja jika setelah lulus masa pendidikan, mereka menjadi aparat dan pejabat yang juga haus suap.
Lebih menyedihkan lagi ketika kita menyadari bahwa kondisi krisis identitas penegak hukum ini terjadi di negeri muslim, sebuah negeri yang semestinya menerapkan standar halal/haram serta pahala/dosa di dalamnya. Namun, sekularisme yang mencengkeram hingga ke aliran darah membuat sistem hukum malah subur dengan gratifikasi.
Di titik ini, standar rekrutmen jelas menempati posisi kritis dalam mencetak personil aparat dan penegak hukum yang adil dan taat syariat. Potret aparat dan penegak hukum yang krisis identitas pada era sekuler tentu sangat jauh dari gambaran pola rekrutmen yang pernah dilakukan oleh suri teladan umat Islam, Rasulullah saw., saat beliau merekrut kaum muslim untuk menjadi struktur pemerintahan di Daulah Islam.
Kadi dan Syurthah
Ada baiknya kita sejenak merefleksi aktivitas Rasulullah saw. saat memilih para staf pemerintahannya. Ketika mengangkat para pejabatnya, beliau saw. memilih mereka yang paling dapat berbuat terbaik dalam kedudukan yang akan disandangnya, selain hati yang penuh dengan keimanan.
Beliau saw. juga bertanya kepada mereka tentang tata cara yang akan mereka jalani dalam mengatur pemerintahan. Tidak lupa, beliau berpesan kepada para stafnya supaya bersikap lemah lembut kepada warga masyarakat dalam kebenaran, serta bersikap tegas dalam kezaliman.
Dalam hal peradilan dan penegakan hukum, beliau memilih para kadi. Para kadi tersebut bertugas menetapkan keputusan hukum di tengah masyarakat. Keputusan hukum ini bersifat mengikat.
Allah Taala berfirman, “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Maidah [5]: 48)
Lembaga peradilan bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jemaah, atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa atau pegawai negeri, Khalifah ataupun selain Khalifah.
Tidak hanya kadi, struktur pemerintahan Islam juga memiliki Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah. Departemen ini adalah departemen yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan berupa penjagaan keamanan di dalam negeri melalui syurthah (satuan kepolisian). Syurthah yang terkoordinasi di departemen tersebut adalah kesatuan terbaik. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan.
Beberapa hal yang mungkin mengganggu keamanan dalam negeri yang dituntaskan syurthah adalah aktivitas bugat (pemberontakan atau keluar melepaskan diri dari negara), murtad, pembegalan di jalan, penyerangan orang untuk merampas harta mereka, dan mengancam nyawa mereka.
Selain itu, syurthah juga menangani kejahatan pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan, pemukulan, pencederaan, pembunuhan, qadzaf (tuduhan berzina), serta perlakuan terhadap orang-orang yang dikhawatirkan menimbulkan mudarat dan bahaya bagi negara.
Sebagai lembaga yang berperan memberikan eksekusi hukum bagi pelaku tindak kriminal, syurthah juga akan membantu pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan oleh kadi.
Potret syurthah dalam Islam sangat jauh dari gambaran aparat hari ini, yang bahkan masyarakat sudah makin ragu untuk memercayai institusi mereka. Bisa dikatakan jauh sekali dari aktivitas pengayoman dan keadilan bagi umat, bahkan rawan gratifikasi dan pungli. Na’udzubillahi.
Khatimah
Demikianlah, Rasulullah saw. telah menegakkan struktur pemerintahan selaku kepala negara. Beliau saw. menjalankan fungsi-fungsi kepala negara sejak tiba di Madinah hingga beliau saw wafat. Beliau telah menyempurnakan fungsi pengurusan urusan umat semasa hidupnya. Inilah teladan terbaik bagi kaum muslim dalam mengelola tata kehidupan di muka bumi.
Jelas sekali, sungguh tidak pantas bagi aparat dan penegak hukum menjadi sosok yang krisis identitas. Dalam sistem sekuler, mereka justru mudah melakukan kezaliman maupun tindak kriminal yang semestinya mereka tanggulangi. Sikap menyimpang aparat atau penegak hukum ini sejatinya membuktikan bahwa mereka tidak memiliki quwwah (kemampuan) untuk menjadi penggawa negara. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Keadilan hanya bisa dirasakan ketika islam diterapkan secara kaffah