[Kabar] Dunia Pendidikan Menjadi Incaran Kelompok Radikal, Endiyah: Monsterisasi yang Mencederai Nalar Publik

Muslimah News, NASIONAL — Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono (11/08/2022) mengatakan, dalam lima tahun terakhir, dunia pendidikan, khususnya kampus, masih menjadi incaran utama kelompok radikal-terorisme.

Menurut Gatot, pola penyebarannya tidak lagi dilakukan hanya melalui medium dakwah dan forum-forum halaqah, tetapi sudah merambah ke media sosial (cyber space) dan jalur-jalur pertemanan. Hasilnya, sebagaimana dilaporkan PPIM (2020), 24,89% mahasiswa Indonesia terindikasi memiliki sikap intoleran.

Gatot juga menyampaikan, laporan Alvara Research (2020) menyebutkan bahwa 23,4% mahasiswa dan pelajar Indonesia mengaku anti-Pancasila dan malah pro-Khilafah. “Data-data ini tentu mengkhawatirkan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita kalahkan,” katanya.

Hanya saja, pengamat politik Endiyah Puji Tristanti justru memandang pernyataan tersebut sebagai bentuk monsterisasi dan telah mencederai perasaan dan nalar publik.

“Monsterisasi paham radikalisme dan terorisme yang masuk ke dunia pendidikan adalah pola blow up opini untuk menutupi kasus-kasus besar—seperti mega korupsi, kenaikan harga BBM, harga sembako—yangsudah tidak laku lagi karena masyarakat semakin cerdas. Kasus maling coklat Alfamart menjadi secuil bukti, bahwa muslim dan Islam jauh dari karakter kekerasan dan penindasan. Oleh karenanya, pernyataan tersebut telah mencederai perasaan dan nalar publik,” jelasnya kepada MNews, Selasa (16/8/2022).

Salah Alamat

Jika mau jujur, ucapnya, kekerasan yang menjadi langganan terjadi di dunia kampus pada saat penyambutan mahasiswa baru dan kekerasan seksual di perguruan tinggi, para pelakunya terinspirasi bukan setelah mereka aktif halqoh, mengkaji kitab-kitab turats, atau aktif dakwah Islam.

“Jadi, salah alamat menuduh paham kekerasan ada karena pemahaman keagamaan yang salah. Yang tepat, paham kekerasan di dunia pendidikan karena para pelaku menjauhi belajar agama dan menjauhi mengamalkan agama. Para pelaku kekerasan di kampus adalah mereka yang merasa punya power terhadap junior atau dosen terhadap mahasiswa,” ungkapnya.

Bila mau dianggap benar, saran Endiyah, mungkin pernyataan Wakapolri yang tepat begini, “Perlu mewaspadai paham kekerasan, sel mafia, dan gangster tumbuh dan menyebar di institusi pendidikan kepolisian, sekolah tinggi ilmu pemerintahan, dan administrasi negara. Solusinya, berikan porsi mata kuliah akidah dan syariat yang cukup kepada calon penegak hukum dan aparatur negara agar mereka takut kepada Allah Swt. dan punya sikap welas asih terhadap masyarakat.”

Terlebih, ujarnya, di tengah badai ketidakpercayaan publik terhadap institusi Kepolisian RI pasca-insiden pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang melibatkan Kadiv Propam nonaktif, Ferdy Sambo, dan puluhan anggota kepolisian.

“Wakapolri seolah telah menepuk air tepercik muka sendiri. Tidak mampu melakukan instropeksi diri terhadap internal polri. Sebagai institusi penegak hukum, marwah institusi Polri jadi makin rendah di mata masyarakat,” terangnya.

Pasalnya, Endiyah menilai, saat ini bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J yang membuat sorotan perhatian publik mengarah pada Polri.

“Terkuaknya sejumlah berita terkait kejahatan-kejahatan bernuansa kekerasan, nyatanya banyak dilakukan anggota kepolisian. Dari pembunuhan, rekayasa kasus, ancaman, pemalakan, bandar judi online, narkoba dan sebagainya. Masyarakat menyimpulkan institusi Polri sedang sakit kronis, butuh reformasi total di tubuh institusi ini,” cetusnya.

Delusi

Kini, tegas Endiyah, sudah tidak ada gunanya Wakapolri kekeh membangun narasi-narasi delusi ala islamofobia. “Toh, kini narasi itu tenggelam sendiri berhadapan dengan berbagai fakta buruk kegagalan penguasa menjamin kesejahteraan dan keadilan di tengah masyarakat,” sindirnya.

Apalagi, Endiyah menekankan, fakta hari ini bukan syariat Islam dan bukan sistem Khilafah yang ditegakkan oleh penguasa.

“Faktanya, hari ini sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang diterapkan penguasa. Hasilnya, semua bisa melihat dengan mata dan hati yang sehat bahwa sejahtera dan keadilan hanya harapan tidak bertepi, tidak pernah “dihidangkan” untuk dinikmati rakyat,” tukasnya.

Oleh karena itu, Endiyah menggarisbawahi, Polri tidak perlu anti terhadap ajaran Islam. “Semua ajaran Islam tidak ada yang ditutupi. Kitab-kitab para ulama bertebaran dan bisa dikaji oleh siapa pun. Ajaran Islam bisa didiskusikan dengan cara-cara yang tidak menodai ajaran Islam. So, buat apa “menyusup” ke mahasiswa dan pelajar untuk menjelaskan tentang ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin?” tanyanya retorik.

Bahkan, imbuhnya, politik Islam itu membangun peradaban manusia. “Islam tidak menghancurkan peradaban manusia. Sebaliknya, sistem demokrasi kapitalisme hari ini yang justru telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia,” tandasnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: BPI91