[Kabar] Potensi Resesi Indonesia Hanya 3%, Nida Sa’adah: Ekonomi Indonesia Baik-Baik Saja?

Muslimah News, NASIONAL — Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang disurvei oleh Bloomberg yang menyebutkan Indonesia mengalami ancaman resesi dengan potensi hanya 3%.

Pakar ekonomi Islam Nida Sa’adah, S.E., M.E.I., Ak. merespon pemberitaan tersebut dengan mempertanyakan apakah berarti ekonomi Indonesia baik-baik saja?

“Apakah berarti ekonomi Indonesia baik-baik saja jika dibandingkan dengan Sri Lanka yang mengalami ketidakstabilan ekonomi dan sosial sehingga jatuh pada failed state (negara gagal)?” ungkapnya kepada MNews, Jumat (22/7/2022)

Apalagi, kata Nida, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi survei tersebut bahwa indikator ekonomi Indonesia lebih baik.

Peringkat Empat Belas

Menurut Nida, Indonesia masuk peringkat 14 dari 15 negara yang disurvei yang beresiko mengalami resesi. “Jauh di bawah Sri Lanka yang menempati posisi pertama dengan angka resesinya 85%, Korea Selatan 25 %, Cina dan beberapa negara besar termasuk Australia 20%, Malaysia dan beberapa negara Asia berkisar 10 dan 8 %,” ungkap Nida.

Nida lalu menganalisa bagaimana membaca angka ini. “Kita bisa merasakan, potensi resisi hanya 3% saja itu sudah banyak hal yang sulit di masyarakat karena mereka harus memenuhi kebutuhan pangan pokoknya dengan harga yang sangat tinggi, dan harga energi yang tinggi,” tandasnya.

Jadi, imbuhnya, dua jenis barang ini (pangan pokok dan energi ) yang kalau kita lihat di Sri Langka itu tidak bisa dipenuhi oleh negara sehingga jatuh dalam posisi negara gagal.

“Saat Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan indikator ekonomi Indonesia lebih baik itu karena parameter yang digunakan adalah neraca pembayaran APBN, ketahanan GDP (gross domestic product), ekonomi korporasi, ekonomi rumah tangga, dan kebijakan moneter. Ini yang diramu dalam keseluruhan yang dihitung tadi resiko resesinya hanya 3%,” ucapnya.

Ekonomi Syariah

Nida menegaskan, sebagai seorang muslim dalam menganalisis masalah ini, acuan secara detailnya sudah diberikan di dalam konsep ekonomi syariah. “Konsep ekonomi syariah yang akan kita gunakan ini berbeda dengan konsep ekonomi syariah yang dikembangkan di era kapitalis sekuler,” tegasnya.

“Ekonomi syariah yang dikembangkan dalam kapitalis sekuler basisnya masih di korporasi dalam menggerakkan ekonomi, bukan mengacu pada konsep bernegara yang menerapkan ekonomi syariah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam negara Islam di Madinah yang dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau,” bebernya

Jadi, lanjut Nida, harus dibedakan konsep ekonomi syariah yang dikembangkan dalam peradaban sekuler dengan konsep ekonomi yang dijalankan oleh Rasulullah dalam negara Islam.

“Kalau konsep ekonomi syariah yang dikembangkan dalam peradaban sekuler, 5 indikator yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu masih dipakai. Jadi mengacu kepada ketahanan GDP sehingga dikatakan utangnya aman karena masih bisa di cover dari GDP. Artinya pendapatan negara itu masih ada sisa kalau digunakan untuk membayar utang dan bunga,” tuturnya.

Padahal, ucap Nida, kalau kita lihat operasionalnya untuk membayar bunga utang , Indonesia harus berutang lagi karena total APBN untuk belanja negara plus angsuran bunga itu sudah defisit. “Penerimaan APBN hanya bertumpu pada pajak dan non pajak semisal dari pemasukan ekspor, pajak yang dibayarkanoleh korporasi, yang tidak bisa mengcover pembayaran bunga utang,” jelasnya.

Jadi, kritiknya, dikatakan aman APBN-nya karena rasio antara GDP dibanding utang luar negeri dalam angka 40% dikatakan aman menurut standar IMF.

Tidak Digunakan

Nida mengatakan, dalam perspektif ekonomi Islam yang diajarkan Nabi, hitung-hitungan seperti ini tidak pernah dipergunakan untuk menilai ketahanan ekonomi negara. “Dalam banyak kitab sistem ekonomi Islam, standar yang dipakai adalah kesejahteraan individu per individu,” terangnya.

Dalam ekonomi Islam, lanjutnya, indikatornya jelas, yakni terpenuhi kebutuhan pangannya, terpenuhi kebutuhan sandangnya, terpenuhi kebutuhan papannya, dari masing-masing orang yang hidup di negara. “Begitu juga terpenuhi kebutuhan pendidikannya, terpenuhi kebutuhan kesehatannya dan terpenuhi kebutuhan keamanannya,” tutur Nida menambahkan.

Khilafah Islam

Menurut Nida, karena ini dihitung berdasarkan capaian per masing-masing orang, maka dibutuhkan sistem politik yang juga kompeten untuk bisa mendeteksi hal itu. “Dan itu memang tidak dimiliki dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemampuan mendeteksi orang per orang itu hanya ada dalam sistem negara Khilafah Islam,” ungkapnya.

“Jadi kalau indikator dan capaian yang ditetapkan itu sudah tidak sama maka tentu mengatakan ada masalah atau tidak ada masalah itu bisa berbeda,” simpulnya.

Masalah lain, kata Nida, indikator yang dipakai itu juga tidak bisa menangkap bahwa ada persoalan di negeri itu. “Indikator sebuah keuangan negara yang baik itu ketika dari sisi penerimaan dan pengeluarannya mengacu pada prinsip syariah. Jadi penerimaannya itu ada pos pos pendapatan syariah yang berarti tidak boleh ada pendapatan yang haram,” jelasnya.

Nida mengatakan, dari sisi belanjanya sistem Islam itu tidak menggunakan prinsip defisit APBN seperti hari ini. “Dalam sistem Islam belanja diatur sesuai dengan kondisi kemaslahatan masyarakat luas. Kalau pun nanti ada kekurangan maka tidak ditutup dengan mencari pemasukan dari utang-utang ribawi, tapi mengedepankan penerimaan dari dalam negeri terlebih dahulu. Kalau pun sampai berutang , berutangnya pun kepada rakyatnya sendiri dan tidak boleh ada riba,” bebernya.

“Begitu juga dengan GDP, tidak pernah menjadi acuan dalam menilai apakah kondisi ekonomi baik-baik saja karena menggunakan angka rata-rata. Dalam prinsip Islam, dikatakan kondisi ekonomi yang baik ketika tidak ada harta yang terkumpul di orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau perusahaan tertentu, tetapi harta itu mengalir setiap hari dalam transaksi yang terjadi di masyarakat,” tambahnya.

Namun, menurut Nida, ini bisa berjalan jika tumpuan sistem ribawi hari ini dihilangkan, sistem moneter yang dipakai pun mengacu kepada prinsip Islam yakni menggunakan mata uang emas dan perak.

Jauh Berbeda

Nida menyimpulkan, jika dibandingkan kondisi ekonomi hari ini dengan capaian dalam negara Islam memang sangat jauh berbeda.

“Target Islam tinggi sekali, yaitu memastikan sampai ke masing-masing orang dan regulasi yang dipakai mengacu kepada yang diajarkan oleh Rasulullah. Kesempurnaan regulasi dimulai dari menata kebijakan makro yang meliputi sistem moneter, kebijakan fiskal yaitu APBN-nya menggunakan Baitul Mal. Mikro ekonominya memastikan transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga, bisnis, perusahaan, itu tidak berbasis sistem ribawi, tidak berbasis transaksi yang diharamkan di dalam Islam,” terangnya.

Regulasi yang sempurna yang dimiliki oleh Islam, jelas Nida, terbukti tidak pernah membuat negara mengalami krisis. “Bahkan 0,0 sekian % pun tidak pernah dialami,” yakinnya.

Untuk itu, ia menyatakan, kalau konsep ekonomi sekuler menilai ekonomi Indonesia hari ini baik-baik saja karena mengacu kepada indikator yang dipakai dalam sistem kapitalis. “Itu pun kalau mau diuji sebetulnya kesalahan terbesarnya justru tidak bisa mendeteksi ada potensi masalah yang besar,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: iStock