Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Memasuki kuartal pertama 2022, sebagian besar kondisi ekonomi negara anggota G20 menunjukkan perlambatan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan kuartal empat 2021. (Antara News, 13/07/2022).
Pandemi Vs. Inflasi
Sungguh, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana pandemi akan memengaruhi pertumbuhan PDB dunia. Ketika pandemi diprediksi—hampir—selesai dan aktivitas ekonomi perlahan mulai normal, sebuah guncangan baru ekonomi terjadi lagi, kali ini dalam bentuk inflasi yang begitu cepat dan tinggi.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan lonjakan inflasi menjadi masalah kompleks bagi bank sentral di seluruh dunia. Perry menjelaskan inflasi terjadi karena gangguan rantai pasok. Alhasil, pasokan barang menipis di tengah kenaikan permintaan. (CNN Indonesia, 17/07/2022).
Hal yang terjadi berikutnya pun mudah ditebak, yakni bank sentral di seluruh dunia berebut untuk mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga secara bertahap. Federal Reserve AS baru-baru ini menaikkan suku bunga sebesar 75 bps (basis poin), sementara Bank of Canada menaikkan suku bunga hingga sebesar 100 bps.
Namun, kenaikan suku bunga acuan di bank sentral negara lain akan memengaruhi aliran modal asing di suatu negara. Misalnya, kenaikan bunga acuan di The Fed berpotensi membuat investor ramai-ramai menarik dana dari Indonesia dan Eropa.
Pasalnya, suku bunga yang ditawarkan dalam berinvestasi di AS lebih menarik ketimbang di RI dan Eropa seiring dengan kenaikan bunga acuan The Fed. Aliran modal asing yang keluar dari suatu negara akan membuat stabilitas keuangan di negara itu terganggu.
Ancaman Resesi Global, Bagaimana Indonesia?
AS yang mencatat inflasi sebesar 9,1% secara tahunan per Juni 2022. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Bank sentral AS pun telah menaikkan bunga acuan beberapa kali sepanjang semester I 2022.
Berikutnya, ada inflasi Prancis yang pada Juni 2022 tercatat sebesar 5,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) atau yang tertinggi sejak Juli 1985. Inflasi itu lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,2%. Peningkatan inflasi ini disebabkan oleh akselerasi harga energi yang naik 33,1% pada Juni dibandingkan dengan 27,8% pada Mei, makanan (5,8% Juni vs. 4,3% Mei ), dan jasa (3,3% Juni vs. 3,2% Mei).
Tantangan lainnya datang dari perlambatan ekonomi Cina yang makin suram. Pertumbuhan ekonomi Cina hanya mencapai 0,4% secara tahunan pada kuartal kedua 2022, lebih lambat dari pertumbuhan 4,8% pada kuartal sebelumnya. Perlambatan di Cina ini bisa berpengaruh ke negara lainnya di dunia.
Sementara itu, untuk Indonesia sendiri, inflasi tercatat 0,61% secara bulanan (month to month/mtm) per Juni 2022. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak April 2022 yang sebesar 0,95%. Lalu, inflasi tercatat 4,35% secara tahunan (yoy) per Juni 2022. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2017. Namun dalam hal ini, BI masih menahan bunga acuan di level 3,5%. Padahal, survei Bloomberg menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi.
Tidak pelak, IMF pun akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 yang akan dirilis pada akhir Juli. Hal ini tersebab sejumlah data terbaru menunjukkan prospek ekonomi dunia memburuk dengan risiko gejolak di perekonomian yang berlapis. Menurut Direktur Departemen Strategi, Kebijakan, dan Review IMF Ceyla Pazarbasioglu, jika melihat beberapa data terbaru, seperti sentimen manufaktur, inflasi yang jauh di atas target untuk banyak negara, prospek global jelas memburuk.
Kekhawatiran utama saat ini adalah tekanan tersebut datang pada waktu yang bersamaan sehingga menimbulkan gejolak beruntun. Sekalipun berbagai tantangan tersebut bisa diatasi satu persatu, tetapi hubungan dan dampak antara permasalahan itu telah menimbulkan tantangan yang lebih berat.
Sebagai contoh, harga komoditas mulai stabil belum lama ini. Namun, kenaikan harga pangan justru meningkatkan harga minyak yang tentu berimplikasi pada banyak negara. Salah satu dampaknya terlihat dari aliran modal ke negara berkembang yang disebut sudah menurun.
Mencari Wilayah Target Baru Imperialisasi
Tidak hanya itu, negara-negara kapitalis besar pada akhirnya harus putar otak. Bagaimanapun, negara mereka adalah yang paling terdampak resesi global. Di AS saja, sudah terjadi antrean warga penerima bantuan pangan setiap harinya. Oleh karenanya, suatu hal yang penting bagi negara-negara kapitalis besar, termasuk AS, untuk mencari sumber-sumber hegemoni profit baru.
Kawasan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan cepat dalam waktu dekat adalah Timur Tengah dan Afrika Utara, yakni dengan adanya harga minyak yang lebih tinggi. Irak dan Arab Saudi khususnya, masih memimpin soal sumber daya minyak dunia. Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah tersebut diperkirakan sekitar 5% pada 2022. PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.
Tidak heran, beberapa hari lalu, Presiden AS Joe Biden baru saja berkunjung ke Arab Saudi. Biden mengatakan bahwa AS tidak akan pergi dari Timur Tengah di tengah kondisi AS yang sedang memastikan stabilitas di sudut dunia yang bergejolak.
Dalam kunjungan tersebut, selain dalam rangka perbaikan hubungan AS-Arab Saudi pascaperistiwa pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi oleh agen Saudi pada 2018, AS juga berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan Teluk, terutama perihal hubungan dengan eksportir minyak utama dunia dan pembangkit tenaga listrik Arab. Dari kunjungan tersebut, harapan AS adalah dapat membalikkan kenaikan harga minyak.
Reyotnya Kebijakan Moneter dan Fiskal Kapitalisme
Perang Rusia-Ukraina boleh jadi sekadar kambing hitam untuk menutupi rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme. Meski dampak terburuknya memang pemutusan aliran minyak dari Rusia ke Eropa. Namun sebenarnya, Eropa masih bisa mencari alternatif pasokan energi berupa batu bara yang diimpor dari Indonesia.
Begitu pula Ukraina yang dianggap sebagai lumbung gandum dunia. Perang disebut telah menyebabkan pasokan gandum dari Ukraina terhambat. Padahal, mengingat posisi geografis Ukraina dan Rusia yang bukan menjadi jalur pasokan pangan dan energi dunia, isu Perang Rusia-Ukraina bisa dikatakan hanya tameng untuk menutupi hegemoni kapitalisme yang sesungguhnya.
Situasi ini menegaskan bahwa sektor pangan dan energi adalah dua sektor utama penopang ekonomi dunia. Implikasi buruknya, tata kelola pangan dan energi pasti berdampak buruk pula pada tingkat kesehatan ekonomi suatu negara. Tidak heran, dua sektor ini juga menjadi indikator ekonomi yang paling diperhatikan dunia internasional. Padahal, keduanya juga sektor strategis yang selalu menyimpan potensi besar bagi kapitalisasi.
Ketika harga pangan dan energi melonjak, dipastikan terjadinya inflasi. Selanjutnya, bank sentral akan menerbitkan kenaikan suku bunga acuan sehingga bisa menekan inflasi sekaligus membuat masyarakat tidak mengambil uang (pinjaman) di bank. Namun, inflasi yang mendadak cepat dan tinggi sangat berpeluang menyebabkan stagflasi. Hal ini karena inflasi tidak dibarengi dengan kenaikan gaji masyarakat dan penambahan jumlah tenaga/lapangan kerja.
Sementara itu, postur APBN mayoritas negara di dunia berpijak pada pajak. Bagaimana mungkin masyarakat mampu membayar pajak ketika inflasi tinggi? Gaji mereka tentu saja tidak mencukupi di tengah kebutuhan hidup lain yang juga butuh dibiayai.
Sambung-menyambungnya sejumlah indikator ekonomi kapitalisme ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme begitu reyot. Tidak hanya perkara moneter (nilai mata uang, angka inflasi), tetapi juga soal fiskal (pajak).
Belum soal tinjauan soal sistem bunga (riba) yang sejatinya benalu dalam sistem ekonomi karena ekonomi di tengah masyarakat ibarat lebih besar pasak daripada tiang. Pantaslah jika mudah sekali timbul resesi karena semua sendi ekonomi berbasis uang. Dengan kata lain, jika tidak ada uang, runtuhlah sendi ekonominya.
Tangguhnya Kebijakan Moneter dan Fiskal Ekonomi Islam
Kondisi kapitalisme sangat berbeda jauh dengan sistem ekonomi di bawah naungan Khilafah Islamiah. Senjata ampuh melawan resesi adalah subsidi. Dalam Islam, berjalannya roda ekonomi berbasis distribusi. Setiap warga Negara harus memperoleh pemenuhan kebutuhan ekonomi individu per individu (fardan fardan). Ini adalah wujud pelaksanaan sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
Ekonomi masyarakat Islam berjalan menurut standar syariat Islam. Pemenuhan kebutuhan pokok oleh seorang ayah (kepala keluarga) bagi anggota keluarganya adalah pada aspek sandang, pangan, dan papan. Pendidikan, kesehatan, transportasi, energi, dan persoalan kemaslahatan umum, ditanggung oleh negara. Ini jelas nilai plus karena pengeluaran hanya terjadi di satu pintu, yaitu di tingkat APBN. Walhasil, rakyat bisa berhemat dan otomatis inflasi bisa dihindari.
Selain itu, mata uang emas dan perak (dinar dan dirham) yang berlaku di Negara Islam tidak diragukan kestabilannya. Ini karena didukung oleh jenis logam yang digunakan, yakni logam mulia sehingga tidak sulit bagi negara untuk mengedukasi rakyatnya menghargai mata uang tersebut. Wajar, sebab mata uang dinar dan dirham kebal resesi. Jelas, kondisi ini menunjukkan ketangguhan sistem moneter Islam.
Khilafah juga memiliki banyak spot subsidi kepada rakyat, salah satunya bisa berbentuk harta pemberian negara tanpa riba. Di sisi lain, Khilafah tidak memberikan ruang transaksi ribawi dalam bentuk apa pun.
Selanjutnya, ada kebijakan menghidupkan tanah mati (ihyaul mawat) agar rakyat yang memiliki kemampuan dapat mengelola tanah tersebut secara tepat guna.
Tidak lupa, konsep wakaf dan sedekah juga sangat subur dalam Khilafah. Orang miskin tidak perlu khawatir akan menjadi gelandangan, tunawisma, maupun putus sekolah. Di dalam Khilafah, selain ada subsidi negara, banyak sekali warga yang tulus berbagi meringankan beban ekonomi saudaranya.
APBN Khilafah juga tidak berbasis pajak. Khilafah memiliki sumber pemasukan lain yang beragam dengan jumlah yang besar untuk menopang APBN, yakni dari ganimah, kharaj, fai, dsb. Pajak hanya dipungut dalam kondisi terpaksa, yakni ketika Baitulmal (kas negara) sama sekali tidak mampu mengeluarkan harta. Itu pun dibebankan kepada para aghniya’ (orang kaya) saja dan dalam waktu sementara, sembari penguasa berupaya sekuat tenaga mencari sumber lain untuk mengisi kas negara.
Demikianlah format kebijakan fiskal negara Islam yang justru tidak menjadi sumber utama APBN. Berdasarkan itu semua, jelas sekali gambaran umum sistem ekonomi Islam beserta faktor-faktor yang menunjang ketangguhannya, dibandingkan dengan reyotnya sistem ekonomi kapitalisme.
Khatimah
Allah Taala berfirman dalam QS Al-Maidah [5]: 50, “Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”
Terbukti, sistem Islam adalah satu-satunya yang bisa membawa keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan. Ekonomi Islam meniscayakan ketangguhan yang membuat umat tidak perlu resah akibat PDB melemah. Hendakkah kita masih ragu memperjuangkannya? [MNews/Gz]
