Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Polemik minyak goreng tidak hanya terjadi di sektor hilir, melainkan juga di sektor hulu ketika masih berwujud tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Jebloknya harga TBS melanda sejumlah provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua.
Tidak pelak, viral di media sosial bahwa petani sawit di beberapa daerah perbatasan ramai-ramai menjual TBS ke Malaysia. Mereka panik karena harga TBS makin hari makin turun, bahkan menukik tajam. Terlebih, harga TBS di Malaysia diklaim bisa mencapai lima kali lipat dari harga di dalam negeri.
Untuk diketahui, pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia hanya membanderol TBS tidak lebih dari Rp1.000,- per kilogramnya. Apabila petani menjual ke negara tetangga itu, harga TBS bisa dibanderol hingga Rp3.500—Rp4.500 per kilogram.
Petani Mentok
Perlu kita ketahui bahwa setidaknya terdapat 20 juta warga yang menggantungkan hidup di sektor perkebunan kelapa sawit. Tidak heran, anjloknya harga TBS membuat banyak petani dan pengusaha stres, bahkan ada yang sampai konsultasi ke rumah sakit jiwa.
Bagaimana tidak? Banyak petani yang nekat melanggar aturan ekspor TBS sawit dengan cara seperti ini karena terlilit masalah ekonomi keluarga. Apalagi kisruh minyak goreng di sektor hilir juga sudah berlangsung berbulan-bulan. Kondisi ini mau tidak mau pasti berpengaruh pada sektor hulu, khususnya terkait penyerapan stok TBS ke PKS.
Oleh karena itu, meskipun melanggar, menjual TBS ke Negeri Jiran dianggap lebih baik daripada petani terus merugi. Mereka ibarat sudah mentok sehingga menyatakan bahwa apa pun akan mereka lakukan daripada mereka melakukan kejahatan seperti merampok. Petani juga sudah pasrah. Mereka tahu benar tindakannya itu ilegal, tetapi mereka siap pasang badan. Mereka tanggung apa pun risikonya.
Lebih parah lagi, per 12/07/2022, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berhasil mendata sebanyak 123 PKS berhenti beroperasi menyerap TBS sawit. Kondisi ini tersebab perusahaan sawit kesulitan mengekspor sejak pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya pada Mei.
Larangan Ekspor CPO
Memang benar, situasi tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan larangan ekspor CPO yang sempat diberlakukan pemerintah. Belum lagi adanya pabrik-pabrik CPO yang selama ini memiliki standar produk untuk memasok pasar internasional. Adanya larangan ekspor CPO tentu menjadi kendala besar karena bagaimanapun stok CPO di dalam negeri jadi melimpah.
Sayangnya, larangan ekspor berdampak pada kepercayaan pengusaha luar negeri terhadap pengusaha CPO Indonesia. Negara-negara luar pun sudah ada yang beralih ke minyak nabati jenis lainnya sebagai respons atas pemberhentian pasokan ekspor CPO dari Indonesia.
Meski kini keran ekspor CPO telah dibuka, penyerapan TBS kelapa sawit belum maksimal sehingga membuat harga di tingkat petani tersungkur. Sejak akhir Juni, harga CPO telah ambles 15,66% dan terus menurun selama tiga pekan beruntun.
Pada saat yang sama, harga minyak kedelai juga telah turun 5,3%. Masalahnya, penurunan harga minyak nabati saingan seperti ini turut menekan harga CPO karena keduanya bersaing untuk mendapatkan bagian di pasar minyak nabati global.
Di samping itu, India sebagai salah satu negara importir terbesar CPO Indonesia—saat terjadi larangan ekspor CPO dari Indonesia—berusaha untuk mengatasi kekurangan kebutuhan minyak nabatinya dengan beralih ke minyak nabati yang berbahan dasar dedak padi karena tumbuh paling cepat di antara minyak nabati lainnya. Harga CPO dan minyak dedak padi di India juga sangat kompetitif meski harga minyak dedak padi sedikit lebih mahal.
DMO dan DPO
DMO (domestic market obligation) adalah batas wajib pasok yang mengharuskan produsen minyak sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan. Dengan kenaikan DMO dari 20% menjadi 30%, artinya produsen CPO wajib memasok 30% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri.
Dengan DMO yang sebelumnya 20%, pasokan bahan baku untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebenarnya sudah sangat mencukupi. Namun, kenaikan 30% ini diharapkan dapat lebih mengamankan pasokan.
DPO (Domestic Price Obligation) adalah harga penjualan minyak sawit dalam negeri yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) RI No. 129/2022. Menurut peraturan tersebut, harga minyak sawit adalah Rp9.300 per kg dan sudah termasuk nilai PPN.
Kebijakan DMO dan DPO ini bertujuan agar produsen minyak sawit mampu menjual produknya ke produsen minyak goreng seharga angka tersebut sehingga produsen bisa menjual minyak kepada masyarakat dengan harga Rp14 ribu per liter.
Pada 10/03/2022, pemerintah memberlakukan kenaikan DMO menjadi 30%. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Mendag RI No. 170/2022. Sebelumnya, pemerintah telah mengatur DMO minyak sawit sebesar 20% berdasarkan Keputusan Mendag RI No. 129/2022. Dengan perubahan DMO dari 20% menjadi 30% itu, pasokan minyak goreng diharapkan dapat membanjiri pasaran.
Pada 17/03/2022, pemerintah mencabut ketentuan DMO dan DPO bagi minyak sawit setelah baru sepekan diberlakukan. Sebagai gantinya, pemerintah menaikkan tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Dari hasil penarikan pajak sebesar 20% untuk ekspor, pemerintah seharusnya bisa melakukan subsidi minyak goreng sehingga ketersediaan dan stabilitas harga minyak bisa terjaga.
Namun, mulai 01/06/2022, pemerintah ternyata kembali memberlakukan kebijakan DMO dan DPO (DMO dan DPO jilid 2). Ini sejalan dengan digelarnya program Minyak Goreng Curah Rakyat menggantikan program Minyak Goreng Bersubsidi dana BPDPKS. Selain itu, kebijakan ini juga dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan pelaku usaha menjalankan DMO minyak sawit.
Sejatinya, ada masalah yang mengintai di balik penetapan DMO dan DPO ini. Masalah itu bisa timbul mulai dari penampungan sementara untuk minyak goreng, kemudian akan ada potensi penyelundupan jika harga terlampau murah. Bayangkan, tidakkah kemudian ada kerugian dua kali jika penurunan harga TBS direspons pemerintah dengan penetapan kembali DMO dan DPO?
Pihak yang hancur tidak hanya petani, tetapi juga warga masyarakat selaku konsumen di negara produsen sawit. Belum lagi kisruh mengenai panjangnya titik-titik distribusi minyak goreng, yang memungkinkan terjadinya penimbunan barang di berbagai lini. Tidak heran jika akhirnya minyak goreng “langka” di pasaran. Sementara itu, penikmat profit utamanya tetap saja adalah pengusaha besar yang sekaligus memiliki kebun sawit, pabrik CPO, dan berpeluang menjadi penimbun stok, serta oknum pejabat penerima suap.
Akibat Kebijakan Tambal Sulam
Mencermati semua ini, sungguh tampak bahwa pemerintah tidak memiliki blue print yang jelas dalam menangani krisis minyak goreng di Tanah Air. Kebijakan CPO dan minyak goreng yang bergonta-ganti tanpa ada ukuran keberhasilan adalah wujud kebijakan tambal sulam, yang justru berpotensi ricuh yang berulang.
Kebijakan DMO-DPO jilid 1 harus menjadi pelajaran, jangan sampai mengulang kebocoran izin ekspor di internal Kemendag. Pejabat yang memberikan izin ekspor semestinya sosok yang memiliki integritas dan mampu menghindari konflik kepentingan dengan pelaku usaha.
Pada titik ini pula sejatinya permasalahan tata kelola komoditas CPO dan gurita masalah minyak goreng. Peraturan yang bergonta-ganti serta penyerahan pengelolaan ekspor CPO dan turunannya kepada cara kerja swasta (sedangkan pemerintah hanya menjadi penerbit kebijakan) menunjukkan betapa abainya penguasa terhadap nasib jutaan tenaga kerja di balik gebyar bisnis kelapa sawit. Akibat lainnya, ekonomi masyarakat akar rumput selaku konsumen minyak goreng harus terseok-seok di antara kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.
Oleh sebab itu, penguasa seharusnya memiliki data valid antara kemampuan produksi lahan, stok bahan baku CPO nasional, data ekspor, serta data distribusi dan stok kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Penguasa harus menjamin penyerapan hasil kebun sawit petani, tidak menyerahkannya secara bebas semata-mata menurut kendali pabrik/pengusaha swasta. Ini semua demi menjaga stabilitas harga sawit dari hulu hingga hilir sehingga mencegah terjadinya kelangkaan barang dan fluktuasi harga di masyarakat.
Penguasa bahkan sangat perlu memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor kelapa sawit agar mereka terlindungi dari ancaman-ancaman, seperti diskriminasi upah, trafficking (khususnya pada pekerja anak), kekerasan seksual pada buruh perempuan, juga tekanan psikis petani ketika terjadi fluktuasi tajam harga sawit. Selain itu, penguasa juga semestinya menempatkan person-person pejabat yang amanah dan antisuap, mengingat CPO adalah komoditas strategis.
Sayangnya, harapan manis ini mustahil terwujud di sistem sekuler kapitalistik seperti saat ini. Capaian profit, kebijakan berprinsip bisnis, serta penghalalan segala cara dalam meraih laba usaha, telah bergumul kemaksiatan dan kezaliman yang dimaklumi secara sistemis, terlebih di sektor-sektor komoditas strategis. Na’udzu billahi.
Khatimah
Hendaklah kita memperhatikan firman Allah Taala dalam Surah Al-A’raf [7]: 96, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
