Muslimah News, ANALISIS — Sejak Rezim Jokowi berkuasa, setiap 1 Juni selalu diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Pancasila ini pun mengalami “sakralisasi” sedemikian rupa. Bahkan, para pejabat dan aparat seolah mengharuskan dirinya mengidentikkan diri sebagai sosok Pancasilais berslogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila”. Tentu agar mereka diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan, bukan lawan dari rezim penguasa.
Pancasila pun ditempatkan sebagai ideologi bangsa, tidak hanya sebagai dasar negara. Keberadaannya selalu dipertentangkan dengan bahaya ekstrem kiri (komunis) dan ekstrem kanan (Islam), tetapi tidak dipertentangkan dengan bahaya ekstrem nyata hari ini: kapitalisme liberal!
Pertanyaannya, benarkah 1 Juni itu adalah momen kelahiran dari dasar negara bangsa ini? Pertanyaan berikutnya, benarkah Pancasila adalah ideologi bangsa sebagaimana yang diopinikan selama ini? Pertanyaan kritisnya, apakah Pancasila sudah final, sudah baku, dan tidak ada fakta sejarah yang menunjukkan ketakbakuan Pancasila?
Sejarah Pancasila
Tanggal 1 Juni 1945 hanyalah pidato politik Bung Karno tentang usulan dasar negara di hadapan majelis sidang BPUPK. Pidato politiknya itu menguraikan lima asas bagi negara Indonesia merdeka.
Usulan lima asas atau lima dasar itu hakikatnya tiada berbeda dengan usulan Mohammad Yamin pada 29 Mei 1945, usulan Mr. Soepomo pada 30 Mei 1945, atau ragam usulan tokoh-tokoh bangsa saat itu yang bermuara pada lima asas tersebut.
Pembeda di antara pidato-pidato politik tersebut, Bung Karno menamai lima asasnya itu dengan istilah “Pantja-Sila”. Itu pun tidak murni atas idenya sendiri. Diyakini istilah tersebut berasal dari usulan Asmara Hadi dan Yamin sebagai ahli linguistik. Jadi, 1 Juni lebih tepatnya dimaknai sebagai hari kelahiran istilah “Pantja-Sila”, bukan sebagai hari kelahiran Pancasila yang kita kenal hari ini.
Pasalnya, lima asas usulan Bung Karno itu adalah Kebangsaan, Kemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan. Adapun Pancasila yang urutan sila dan susunan kalimatnya yang kita kenal saat ini ditetapkan dalam sidang PPK pada 18 Agustus 1945.
Sesungguhnya, dalam rekam jejak sejarah peradaban dunia, lima asas, lima dasar, lima sila ataupun khamsah qanun yang diusung oleh para founding fathers di majelis sidang BPUPK dimaksud merupakan ide-ide dasar yang diyakini dan dikembangkan oleh kaum masuniyah, anggota tarekat Mason Bebas (Freemasonry) di Britania Raya sejak awal abad ke-16. Ide-ide tersebut diyakini sebagai bagian dari upaya mereka untuk membentuk “the new world order”.
Kelima asas tersebut adalah (1) Monotheism cultural or belief of God; (2) Humanism or humanity; (3) Nationalism (Nation State); (4) Democracy (sovereignty of people); (5) Socialism or social of justice.
Ide-ide tersebut makin mengemuka sejak meletusnya Revolusi Prancis, Revolusi Industri, dan Revolusi Amerika. Khamsah Qanun Freemasonry ini pun masuk ke negeri kita sejak era kolonialis Prancis pada masa Herman Willem Daendels dan era kolonialis Inggris pada masa Thomas Stamford Raffles. Kedua tokoh tadi disebut sebagai anggota Mason oleh Rd. Saleh Syarif Bastaman yang pernah mengenyam pendidikan dengan Daendels di negeri Belanda.
Lima asas ini makin populer di kalangan Bumi Putera sejak para Vrijmetselarij Belanda mengajarkannya di bangku-bangku sekolah kolonial. Saat itu, Ethische Politiek Wilhelmina dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Agama, dan Kerajinan Josephus Hendricus Abendanon yang memberikan fasilitas pendidikan bagi para putra bangsawan negeri ini. Bung Karno sendiri dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams mengaku bahwa saat menempuh pendidikan menengahnya di Surabaya kerap mengunjungi perpustakaan milik loji freemasonry untuk dapat mengakses ide-ide tersebut. Bahkan, ayahanda Soekarno sendiri, Ir. Soekemi Sostrodihardjo, termasuk 15 anggota freemason paling berpengaruh di Indonesia sebagaimana catatan Mc. Ricklef dalam buku Sejarah Modern Indonesia.
Sosok para pengusul lima asas lainnya, seperti Yamin dan Soepomo, juga terdidik dalam kurikulum pendidikan kolonial yang disponsori para Vrijmetselarij Belanda. Demikian pula saat Bung Karno kuliah di Bandung. Ia sering berdialektika intelektual dengan Adolf Baars, salah seorang mentornya, ataupun mengkaji pemikiran Sun Yat Seng, freemason Tiongkok, dalam bukunya, San Min Chu I.
Jadi, dari fakta historis dan empiris ini, apakah kita masih membenarkan klaim bahwa lima asas yang menjadi dasar negara ini digali dari khazanah budaya bangsa, ataukah justru malah merupakan ide transnasional?
Pancasila Takbaku?
Sejak awal Sidang BPUPK pada 29 Mei 1945, perselisihan di antara para founding fathers tentang dasar negara itu sudah mengemuka. Pidato-pidato politik yang disampaikan para tokoh yang hadir tidak menemukan titik temu.
Akhirnya, ketua sidang, Dr. Radjiman Wedjodiningrat—yang juga disebut sebagai anggota Mason oleh Rickleft—segera membentuk Panitia Sembilan yang dikepalai Ir. Soekarno untuk merumuskan dasar negara lebih detail bersama tokoh-tokoh Islam dan nasionalis.
Rumusan mengerucut pada usulan lima asas yang mendominasi majelis sidang BPUPK sebelumnya. Empat tokoh Islam (K.H. Wahid Hasyim, K.H. Kahar Muzakkir, K.H. Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Agus Salim) yang bergabung dalam Panitia Sembilan berupaya untuk mengislamisasi lima asas dengan nilai dan ajaran Islam. Akhirnya, mereka bersepakat dengan lima tokoh nasionalis dalam Djacarta Charter 22 Juni 1945. Kesepakatan tersebut ditandai dengan pernyataan sila pertama, “Ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja.”
Kesepakatan Panitia Sembilan itulah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Bahkan, menurut K.H. Firdausy AN, Djacarta Charter tersebut adalah naskah proklamasi otentik. Namun, kesepakatan gentle agreement itu dikhianati kaum nasionalis dengan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut pada 18 Agustus 1945.
Nah, jika dikhianati seperti itu, apakah masih disebut kesepakatan? Jadi, jika dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan kesepakatan para founding fathers sekaligus merupakan karya para ulama Islam, maka hal itu hanya terjadi pada 22 Juni 1945, bukan pada 18 Agustus 1945.
Bukti adanya ketaksepakatan tersebut terjadi saat Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Muhammadiyah, tetap kukuh mempertahankan keseluruhan isi Piagam Jakarta sebelum ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus tadi. Beliau baru bersedia menerima pencoretan tujuh kata tersebut setelah diberi janji oleh Soekarno dan Hatta bahwa dalam rentang enam bulan ke muka, saat Republik dalam keadaan tenang, bangsa ini akan kembali memilih para wakilnya di parlemen dan tokoh-tokoh Islam dipersilakan untuk mengusulkan dasar Islam bagi negara Indonesia.
Pernyataan para proklamator ini telah dimaklumi bahwa Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945 itu tidaklah final, bukan sesuatu yang baku, tetapi sangat mungkin terjadi perubahan ataupun pergantian. Bung Karno sendiri dalam pidato politik 1 Juni 1945 sebelumnya menyatakan bahwa Pantja-Sila bisa diperas menjadi Trisila, bahkan Ekasila.
Selain itu, bukti nyata adanya ketaksepakatan tersebut terjadi dalam Sidang Konstituante hasil Pemilu 1955. Di dalam sidang-sidang Majelis Konstituante tersebut terjadi perdebatan sengit di antara para anggotanya. Mereka terpolarisasi pada tiga kubu: islamis, nasionalis dan komunis.
Perbedaan ideologis bahkan teologis di antara mereka kembali mengemuka saat pembahasan dasar negara dan UUD. Penolakan dasar negara Pancasila oleh tokoh-tokoh Islam, baik dari Masyumi, NU, PSII, dan Perti, menunjukkan bahwa umat Islam tidak menerima pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 sebelumnya.
Perdebatan Dewan Konstituante: Islam Vs. Pancasila
Saat sidang berlangsung, tokoh-tokoh Islam menghendaki Indonesia berdasarkan Islam atau setidaknya kembali kepada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Namun, kubu nasionalis dan komunis yang diwakili PNI dan PKI menolak keras usulan tersebut. PNI ingin tetap mempertahankan Pancasila, sedangkan PKI menghendaki Sosio Demokrasi sebagai dasar negara dan perundang-undangan negara.
Sadar suara kaum komunis bukanlah mayoritas dan jika PKI tidak mendukung PNI mempertahankan Pancasila, maka suara Islamlah yang menjadi mayoritas. PKI pun lantang menyuarakan Pancasila. Bahkan berikutnya, DN. Aidit merilis buku PKI Membela Pantja-Sila.
Akhirnya, polarisasi ideologis itu bermuara pada Islam versus Pancasila yang menyebabkan jalannya sidang mengalami deadlock. Soekarno akhirnya memiliki alasan untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran Konstituante, menghapuskan UUDS 1950, dan mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Jalannya sidang yang berlarut-larut hingga mengalami deadlock menunjukkan fakta kepada kita bahwa dasar negara Pancasila itu bukanlah sesuatu yang baku ataupun final, apalagi disakralkan. Sebaliknya, sesungguhnya Pancasila itu adalah sesuatu yang mungkin bisa diubah, diganti, ataupun masih bisa dipakai sesuai kehendak rezim kekuasaan.
Bukti adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali pada Pancasila dan UUD ‘45 tadi menunjukkan fakta adanya keinginan rezim untuk melegitimasi kekuasaannya dengan mengatasnamakan Pancasila, sekaligus mereduksi keinginan umat Islam untuk menjadikan Islam dan syariatnya sebagai dasar negara.
Pancasila Ideologi?
Ideologi adalah ‘aqiidah ‘aqliyah (keyakinan yang dihasilkan melalui proses berpikir) yang memancarkan nizham (sistem/peraturan).
Dari definisi tersebut, sesungguhnya ideologi yang ada di tengah manusia saat ini hanya ada tiga: Islam, sosialisme komunisme, dan kapitalisme liberalisme. Hanya tiga inilah yang memiliki pemikiran dasar dan seperangkat aturan untuk melaksanakan, menjaga, dan mengemban ideologinya masing-masing.
Adapun Pancasila, tidaklah tepat jika mengatakannya sebagai sebuah ideologi karena tidak memiliki karakteristik sebagaimana tiga ideologi tadi. Menarik juga apa yang pernah dinyatakan oleh Dr. H. Tarmizi Taher yang menyatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi, melainkan merupakan falsafah bangsa. Menurutnya, ideologi berkaitan erat dengan persoalan akidah. Adapun falsafah boleh diambil, boleh pula tidak diambil.
Pernyataan mantan Menag era Orde Baru tersebut menunjukkan ketaksakralan Pancasila, sekaligus membuktikan bahwa Pancasila tidaklah baku, bukanlah sesuatu yang final. Bahkan, baru-baru ini pun ada wacana di DPR untuk mereduksi Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila oleh Fraksi PDI-P. Jadi, apa benar Pancasila sudah final?
Inilah kenyataan yang makin vulgar diperlihatkan. Kekuasaan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat saat ini memang memuluskan kepentingan rezim semata. Jika mereka menghendaki, apa pun yang digembar-gemborkan sudah final, baku, ajek, dan sejenisnya, bisa saja mereka ganti, ubah, dan jilat sendiri. Semoga umat tidak mudah lupa.
Pancasila dalam Pandangan Islam
Menyaksikan dinamika politik negeri ini, sekaligus memperhatikan rekam jejak sejarah bangsa ini saat berdialektika dengan Pancasila, kita makin mafhum bahwa Pancasila yang dipropagandakan sebagai hasil kesepakatan di antara para founding fathers, khususnya buah perjuangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam, ternyata tidak memiliki dasar argumentasi yang kukuh.
Demikian pula saat kita tercecoki opini bahwa Pancasila itu digali dari khazanah budaya bangsa, ternyata jauh panggang dari api. Pancasila justru merupakan ide transnasional yang diusung para bapak bangsa yang terdidik dalam sistem pendidikan kolonial, bahkan tidak terpisahkan dari pengaruh “khamsah qanun Vrijmetselarij Belanda”.
Begitu pula saat diopinikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan ideologi bangsa, bahkan digembar-gemborkan sudah final, baku, dan tidak tergantikan. Pada faktanya, mereka yang paling getol mengidentikkan diri sebagai Pancasilais, “Saya Indonesia, saya Pancasila!” justru yang mewacanakan mengubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bahkan, mereka pula yang kerap tersandung berbagai kasus korupsi di negeri ini.
Oleh karena itu, jangan salahkan umat Islam jika akhirnya pemilik aset terbesar negeri ini tidak lagi memercayai Pancasila dan berpaling pada ajaran hakikinya sendiri, yakni Islam dan syariatnya yang memberikan jaminan hidup yang tidak dapat diberikan pseudoideologi seperti Pancasila. WalLâhu a’lam bi ash-shawwâb. Ya Allah, saksikanlah! [MNews/Gz]
Sumber artikel: Rubrik “Siyasah” Media Al-Wa’ie
Foto sampul: Dokumentasi Liputan6
