Penulis: Juanmartin, M. Kes.
Muslimah News, OPINI — Birokrasi pemerintah akan memasuki era baru. Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terus berkurang berganti teknologi robotik sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi. Imbasnya, tidak sedikit yang meramalkan “kiamat” PNS akan terjadi.
Selain komposisi pelaksana, PNS yang terdampak dari era baru ini juga menyasar batas usia. Data BKN menunjukkan, PNS Indonesia saat ini mayoritasnya berada pada kelompok usia produktif, sedangkan yang berusia 51—60 tahun sebanyak 1.519.924. (CNBC)
Mendudukkan Teknologi
Kemajuan teknologi memang membuat interaksi kehidupan berubah. Dalam melakukan aktivitasnya, manusia membutuhkan sarana dan prasarana pendukung sebagai upaya untuk menyeimbangkan pola interaksi sesuai tuntutan zaman. Hanya saja, yang patut menjadi catatan adalah kebutuhan manusia bersifat tetap.
Teknologi hanya alat yang memudahkan aktivitas manusia. Oleh karena itu, paradigma yang wajib hadir dalam pemanfaatan teknologi adalah paradigma pelayanan, semata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Benar bahwa sebagian pekerjaan akan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi. Relatif cepat, hemat energi juga biaya. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang memuaskan sebenarnya alami adanya. Sebagaimana alaminya kehidupan yang kian kompleks dari tahun ke tahun.
Dunia telah mengalami revolusi industri pertama hingga revolusi industri 4.0. Banyak sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berubah. Keahlian yang manusia butuhkan pun berbeda dari masa sebelumnya. Sekali lagi, ini bersifat alami dalam kehidupan manusia.
Teknologi berperan sebagai alat yang mempermudah pelayanan, agar kemaslahatan masyarakat itu terwujud. Tidak malah merepotkan, dan menimbulkan masalah baru. Untuk itu, negara harus memiliki skenario agar ketakutan masyarakat akan munculnya gelombang pengangguran dan kemiskinan tidak terjadi. Inilah yang membutuhkan pembahasan sistemis.
Pelayanan ala Kapitalisme
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang sederhana, cepat dengan dukungan sarana dan prasarana memadai itu benar adanya. Untuk mewujudkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah tentu akan memaksimalkan berbagai upaya. Wajar jika saat ini muncul wacana pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan.
Hanya saja, merujuk catatan Ombudsman sepanjang triwulan I tahun 2022, pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik masih begitu banyak. Pada triwulan I 2022 terdapat peningkatan laporan terkait substansi administrasi kependudukan (631 laporan). Kemudian substansi agraria (476), kepegawaian (270), kepolisian (168), dan pedesaan (157). (Ombudsman).
Artinya, pelayanan yang pemerintah berikan kepada masyarakat masih bermasalah. Ini bukan perkara tools semata, melainkan paradigma pelayanan dari negara. Dasar dari pengurusan kemaslahatan rakyat adalah pelayanan. Rakyat memang membutuhkan penanganan administrasi yang cepat. Namun, jika paradigma pengurusan rakyat layaknya penjual dan pembeli, di sinilah terlihat bahwa masalahnya bukan sekadar pemanfaatan teknologi.
Buruknya paradigma pelayanan ini juga terlihat dalam perekrutan PNS yang tidak sesuai kebutuhan rakyat. Bahkan, tidak jarang formasi yang pemerintah buka tidak sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Misalnya, kebutuhan masyarakat akan tenaga guru yang mencapai satu juta orang. Sayangnya, negara lebih memilih menggantung nasib para guru dengan status PPPK. Belajar dari kondisi ini, kita layak mempertanyakan keseriusan negara dalam memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat.
Mendudukkan Masalah
Konsekuensi dari perkembangan teknologi adalah kondisi sosial yang kian kompleks. Dari aspek ekonomi juga akan mengalami banyak perubahan. Infrastruktur pendukung harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap teknologi.
Kondisi ini jelas menuntut terbukanya lapangan pekerjaan baru. Dari sini, negaralah yang mengambil peran. Negara harus membangun infrastruktur, merekrut dan membekali tenaga kerja dengan keterampilan sesuai tuntutan zaman, serta mengawasi bagaimana kemaslahatan masyarakat terwujud. Merespons perubahan zaman tentu membutuhkan strategi dan langkah taktis dalam skala sistem.
Aspek strategis berkaitan dengan paradigma pelayanan semata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Sedangkan aspek taktisnya terwujud dalam langkah riil membenahi sarana pendukung dan menyiapkan tenaga ahli siap pakai.
Dengan memperhatikan dua hal ini, negara dapat mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi saat alih teknologi. Di sisi lain, negara tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang cepat dan sederhana
Munculnya gelombang ketakutan akan terjadinya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan sebenarnya bersifat sistemis. Kelalaian negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat membuat rakyat harus berjibaku memenuhi kebutuhannya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat pemenuhan kebutuhan dasar makin sulit. Nyaris seluruh harga kebutuhan pokok meningkat, sementara ancaman pengangguran di depan mata.
Teknologi dan pelayanan sejatinya dua hal yang terpisah, meski saling beririsan. Pelayanan berkaitan dengan sistem kehidupan yang dijalankan, sedangkan teknologi sebagai penopang terwujudnya pelayanan.
Itulah sebab jika paradigma kapitalisme yang dijalankan maka wajar muncul ketakutan di tengah masyarakat sebab negara berlepas tangan dalam mengurus rakyat. Lantas, bagaimana Islam memandang hal ini?
Perspektif Islam
Dalam Islam, penguasa yang menjalankan roda pemerintahan berperan sebagai pelayan dan pengurus rakyatnya. Oleh karena itu, negara menanggung beban amanah dalam mewujudkan kemaslahatan rakyat semaksimal mungkin. Negara akan menyediakan infrastruktur pendukung, sekaligus merekrut pegawai negeri (ajiir) yang membantu pemerintah dalam menjalankan amanahnya.
Negara memperlakukan pegawai negeri sebagaimana layaknya pekerja dengan kontrak kerja yang disepakati. Hal tersebut berjalan sesuai dengan hukum yang mengatur pekerja.
Kontrak mereka meliputi objek suatu pekerjaan dalam masa tertentu. Mereka tidak berhenti dari pekerjaannya selama masih berada dalam masa kontraknya. Merujuk pada kitab Muqaddimah Dustur dikatakan bahwa seluruh pegawai yang bekerja pada negara diatur sepenuhnya sesuai hukum-hukum ijarah (kontrak kerja).
Para pegawai bekerja sesuai bidang masing-masing dengan memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pegawai maupun rakyat. Sebagai pegawai, mereka bertugas melayani urusan-urusan rakyat sesuai tugas dan fungsi mereka di masing-masing departemen. Sedangkan sebagai rakyat, negara wajib memenuhi kebutuhan mereka secara pasti dan menyeluruh.
Pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai, dan memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat. Filosofi bahwa penguasa adalah pengurus dan pelayan rakyatnya membuat negara menyempurnakan amanah dengan menyediakan berbagai fasilitas. Tenaga manusia dan mesin akan digunakan untuk hal ini.
Pada masa kekhalifahan Islam, para khalifah mengadakan berbagai sarana pendukung dalam melayani rakyat. Pada masa Kekhalifahan Utsmani, Khalifah Abdul Hamid membangun jalur kereta api yang notabene merupakan infrastruktur modern pada zamannya, agar jemaah haji dapat mempersingkat waktu tempuh menuju Makkah. Beliau mengerahkan tenaga kerja untuk membangun infrastruktur tersebut.
Negara Islam bukanlah negara yang fobia dengan kemajuan zaman. Bahkan, khalifah akan memaksimalkan teknologi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan rakyat. Khilafah akan berupaya menjadi negara terdepan dalam penguasaan teknologi untuk merealisasikan politik ekonomi Islam yang menyejahterakan rakyat, individu per individu.
Tujuan politik ekonomi Islam mengharuskan terselenggaranya pembangunan berbasis pengembangan industri strategis. Dengan mengembangkan teknologi, negara akan mampu mengefisiensikan pelayanan kepada rakyat.
Melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, negara mendorong terciptanya inovasi teknologi, juga menciptakan lapangan kerja sesuai perkembangan zaman. Negara juga tetap menjalankan amanah memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Inilah paradigma yang tidak akan kita temukan dalam sistem kapitalisme saat ini.
Negara Khilafah adalah mercusuar peradaban. Saat itu, berbagai teknologi tercipta pada masanya. Namun, kemajuan teknologi ini tidak menciptakan kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya, kesejahteraanlah yang terwujud dan kekhalifahan menjadi pusat peradaban dunia.
Dua hal yang menjadi rahasia pencapaian kaum muslim saat itu, yakni sistem yang sesuai dengan syariat Allah dan para pemimpin bermental negarawan yang kapabel. Adakah di era kapitalisme ini? [MNews/Has]
