Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — “Dipuji terbang melayang, disanjung tidak akan menjadi rembulan.” Ternyata memang benar, pujian itu bisa membuat kita besar kepala, terlena, dan menjadi tidak waspada. Indonesia mendapat pujian atas kepemimpinannya di G20 dari Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Ia berterima kasih kepada Indonesia yang telah memainkan peran pentingnya dalam menempatkan isu-isu penting dan mendesak untuk dibahas oleh negara-negara berpengaruh di perekonomian dunia.
Langkah tersebut telah sejalan dengan AS yang menghendaki hasil konkret pada rangkaian pertemuan G20 yang puncak pelaksanaannya pada KTT G20 pada 15—16 November 2022 mendatang. Di balik pujian, ada pesan tersirat dari G20 untuk Indonesia. Apa saja?
Tentang G20
Mengutip dari g20[dot]org, G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE) yang memiliki kelas pendapatan menengah hingga tinggi, negara berkembang hingga negara maju. Anggotanya terdiri dari negara-negara dari berbagai kawasan di dunia, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brasil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.
Forum G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Pada 01/12/2021, Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31/10/2021 di Kota Roma, Italia.
Presidensi G20 2022 adalah forum pertama bagi Indonesia selama menjadi anggota G20. Sebagai tuan rumah penyelenggara rangkaian G20 hingga puncaknya KTT di Bali, Indonesia rela membenahi infrastruktur demi forum ini. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara ASEAN dan G20 yang dianggap berperan penting dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian global.
Mengapa Peran Indonesia Penting?
Selain sebagai tuan rumah, negara-negara G20 menganggap penting Indonesia karena beberapa alasan yang bisa kita ulas sebagai berikut:
Pertama, Indonesia menduduki peringkat 10 dalam daftar paritas daya beli (purchasing power parity) di antara anggota G20. Menurut proyeksi PriceWaterhouse Coopers (PwC), peringkat PDB, paritas daya beli Indonesia akan naik ke urutan kelima pada 2030 dan naik lagi ke posisi keempat pada 2050. Tidak heran bila dalam setiap kesempatan, Presiden Jokowi selalu bangga menyebut perekonomian Indonesia akan berada di peringkat ketujuh ekonomi dunia.
Kedua, pada 2018, PDB Indonesia menembus satu triliun dolar AS. Berdasarkan capaian inilah, Indonesia akan menjadi kekuatan pasar baru di kancah global. Kekuatan pasar baru yang dimaksud tentu bukan sebagai pemain utama pasar, tetapi pengisi dan penyedia kebutuhan pasar global dari potensi SDA yang dimiliki Indonesia.
Ketiga, dapat rezeki bonus demografi. Pada 2030, penduduk usia produktif akan lebih mendominasi dibanding usia tua. Bahkan, pada 2050, jumlah penduduk Indonesia diprediksi menembus 300 juta jiwa. Dibandingkan Jepang dan Rusia yang sedang mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif, produktivitas Indonesia diprediksi akan melampaui jumlah penduduk negara maju yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif. Makin banyak penduduk usia produktif, produktivitas kerja sebuah negara akan tinggi. Bonus demografi inilah yang membuat Indonesia makin percaya diri dan mantap bercita-cita menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Keempat, kekayaan SDA yang melimpah. Berlimpahnya SDA Indonesia tentu membuat negara mana pun tertarik mengikat Indonesia dengan iming-iming kerja sama dan investasi. Tidak ada kerja sama antarnegara yang murni karena “tepo seliro” atau saling menolong. Dalam kacamata kapitalisme, semua bentuk kerja sama berbentuk profit oriented. Sebagaimana rumus baku ideologi kapitalisme, imperialisme mewujud melalui eksploitasi SDA dan kapitalisasi sektor-sektor strategis.
—
Setidaknya, empat alasan tersebut cukup logis bagi negara G20 menjadikan Indonesia sebagai Presidensi G20. Negara-negara kapitalis global tentu tidak akan menyia-nyiakan peluang dan kesempatan besar untuk mengerek Indonesia berperan lebih banyak demi mewujudkan kepentingan mereka, yakni sebagai penyuplai kebutuhan perekonomian negara kapitalis.
Padahal, pujian dan peringkat yang dunia berikan untuk Indonesia hanyalah kamuflase pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto yang selalu menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi sesungguhnya tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan setiap individu penduduk. Pertumbuhan tersebut hanya dihitung berdasarkan jumlah rata-rata, sedangkan penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah jumlahnya sangat timpang.
Yang terjadi sebenarnya ialah pendapatan orang-orang kaya dan para oligarki kapitalislah yang lebih banyak menyumbang angka pertumbuhan tersebut, bukan mayoritas rakyat. Bagaimana mungkin perhitungan semacam ini mencerminkan gambaran ekonomi rakyat secara keseluruhan?
Posisi Indonesia
Secara politik, posisi Indonesia tetap lemah di hadapan negara adidaya seperti AS, Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Merekalah sejatinya “tukang setir” di forum G20 dan global. Indonesia dan negara berkembang lainnya hanyalah “tim hore” alias pelaksana dari kesepakatan-kesepakatan internasional. Jadi, jangan berbangga dulu jika pujian itu datang dari negara adidaya. Pastil ada maunya di balik puja puji mereka.
Bagi Indonesia, forum G20 berdampak baik perekonomian negara. Para pemangku kekuasaan mengeklaim gelaran G20 akan menciptakan kontribusi Rp7,4 triliun bagi PDB Indonesia, meningkatkan konsumsi domestik, menyerap tenaga kerja, mengenalkan pariwisata sehingga jumlah wisatawan mancanegara meningkat, serta mendorong investasi global pada UMKM dalam negeri, mengingat 80% investor global berasal dari negara-negara G20.
Bak gayung bersambut, keberadaan UU Cipta Kerja seakan mengamini harapan negara kapitalis global terhadap gelaran G20, yakni peluang investasi di sektor-sektor strategis sebagaimana isu prioritas yang diusung Indonesia kali ini, seperti kesehatan, transisi energi, dan transformasi digital.
Hal ini mengindikasikan bahwa posisi dan daya tawar Indonesia akan selalu mengikuti arahan kepentingan kapitalis global. Indonesia harus berperan lebih besar di kancah global. Ya, berperan untuk memenuhi kehendak kapitalis global. Inilah pesan tersirat yang perlu diwaspadai.
Di sisi lain, kekayaan alam negeri ini adalah primadona bagi negara lain, berupa cadangan batu bara, minyak, gas bumi, nikel, emas, dan komoditas tambang lainnya. Tidak heran bila banyak negara ingin bekerja sama dengan Indonesia di bidang energi, semisal proyek EBT, ekonomi hijau, mobil listrik, dll.
Bagi negara kapitalis global, Indonesia hanyalah ceruk pasar bagi perekonomian mereka. Dirayu dengan ekspor bahan baku, investasi, dan regulasi yang mendukung, lengkap sudah posisi Indonesia sebagai “bumper” menghidupi perekonomian global. Sementara itu, rakyat negeri ini tetap merana dan menderita akibat kebijakan kapitalistik yang selalu menguntungkan korporasi kapitalis.
Negara Kuat dan Mandiri
Setiap forum ekonomi internasional akan selalu mengikat negara yang terlibat. Mereka harus tunduk dan mengikuti ketetapan internasional. Hal itu sudah menjadi rumus baku kapitalisme melakukan penjajahan ekonomi. Tanpa menjajah, kapitalisme tidak akan bisa menancapkan hegemoninya.
Oleh karenanya, untuk menjadi negara hebat, kuat, dan mandiri, harus melepaskan diri dari ikatan-ikatan perjanjian internasional yang mengekang. Kekuatan adidaya haruslah dilawan dengan kekuatan sepadan, yakni negara yang berideologi kuat. Walhasil, Khilafah Islamiah adalah kekuatan seimbang jika ingin melawan imperialisme global.
Dengan penerapan ideologi Islam, Khilafah mampu mengusir kekuatan asing yang merongrong negeri-negeri muslim. Khilafah juga akan memberdayakan secara optimal pengelolaan SDA untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Tidak boleh ada swastanisasi atau privatisasi SDA untuk kepentingan pribadi maupun korporasi. Pemilik kekayaan SDA adalah rakyat, maka negara hanya bertugas sebagai pengelola dan mendistribusikannya secara murah dan mudah kepada rakyat.
Negara Khilafah juga akan menghentikan dominasi dolar AS dengan menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya. Seperti kita ketahui, saat ini hegemoni dolar AS telah menjerat banyak negara dalam tumpukan utang dan krisis. Oleh karenanya, mata uang yang dapat melawan dominansi dolar AS hanyalah emas dan perak atau yang lebih dikenal dengan sebutan dinar dan dirham.
Emas dan perak merupakan mata uang mandiri dan memiliki nilai intrinsik dan stabil. Dapat dicetak tanpa harus disandarkan pada mata uang apa pun. Emas dan perak harus menjadi mata uang perdagangan dalam dan luar negeri.
Selain itu, Khilafah akan membangun ekonomi dari sektor hulu ke hilir. Artinya, pembangunan ekonomi harus dimulai dengan mewujudkan industri berat dan strategis lebih dulu. Jika sudah terwujud, proses pembangunan ekonomi di sektor yang lebih ringan tentunya lebih mudah untuk dilakukan.
Negara juga akan menata pilar pembagian kepemilikan harta (kepemilikan individu, umum, dan negara) sesuai ketentuan syariat Islam.
Khatimah
Potensi Indonesia menjadi negara hebat dan kuat sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, potensi itu hanya mimpi apabila tidak dikolaborasi dengan kekuatan ideologi yang mumpuni, yakni Islam yang mampu melawan kapitalisme global yang mendominasi.
Dengan Khilafah, Indonesia dan negeri-negeri muslim bisa mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Jumlah penduduknya banyak, SDA-nya melimpah ruah, militernya tidak kalah hebat. Hanya satu kebutuhan kita, yaitu Khilafah yang mampu menyatukan negeri-negeri muslim dengan kekuatan ideologi Islam di bawah kepemimpinan Khalifah yang amanah. [MNews/Gz]
