Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.984 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Senin (11/07/2022) pagi. Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan pada pembukaan awal pekan ini, mata uang “sang Garuda” bakal kembali terdepresiasi setelah sempat menguat meski tipis. Realitasnya, nilai rupiah berada di tengah sentimen risk off di pasar. Pelaku pasar pun mengantisipasi inflasi di AS yang diperkirakan kembali naik. (CNN Indonesia, 11/07/2022).
Dalam kacamata kapitalisme, tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang adalah faktor-faktor penentu yang paling penting bagi tingkat kesehatan ekonomi suatu negara. Nilai tukar berperan penting dalam perdagangan tingkat negara dalam ekonomi pasar bebas di dunia. Nilai tukar juga memengaruhi pengembalian riil dari investasi para investor.
Sentimen Pasar
Salah satu cara sederhana dalam membaca sentimen pasar adalah dengan mengikuti arah dari pergerakan Wall Street selaku bursa dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia sehingga segala sesuatu yang terjadi pada perekonomiannya akan berdampak terhadap perekonomian global.
Sementara itu, di Indonesia, kita ketahui pergerakan rupiah di pasar spot kurang bergairah sejak akhir Juni. Rupiah sempat ditutup melemah 0,15% ke level Rp14.853 per dolar AS. Pelemahan rupiah terjadi karena meningkatnya kekhawatiran investor akan risiko resesi dan kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang agresif. Apalagi setelah adanya pernyataan dari pejabat The Fed yang menjanjikan kenaikan suku bunga cepat untuk menurunkan inflasi yang tinggi.
Dari dalam negeri juga terlihat adanya sentimen negatif yang menyelimuti rupiah. Pelaku pasar mengkhawatirkan jika inflasi di Indonesia mencatatkan kenaikan karena hal ini memicu kembalinya sentimen risk off yang nantinya menekan pergerakan rupiah.
Risk off adalah kondisi ketika para investor dan trader lebih dominan mengambil langkah untuk menghindari risiko dengan cara menarik dananya dari bursa saham atau menjual sahamnya. Selain itu, peningkatan kasus Covid-19 juga menjadi faktor yang menekan nilai tukar rupiah.
Inflasi Juni
Kita tidak dapat mengabaikan betapa parahnya inflasi Juni 2022. Dalam laporan berjudul Indonesia Economic Prospects (IEP), Bank Dunia memproyeksikan bahwa inflasi di Indonesia akan menembus 3,6% tahun ini. Proyeksi ini didasarkan pada lonjakan harga pangan dan energi yang terjadi di Indonesia selama setahun terakhir. Dalam laporan tersebut, Bank dunia juga memprediksi bahwa inflasi di Indonesia akan tetap tinggi hingga 2025. (Tempo, 09/07/2022).
Sayangnya prediksi Bank Dunia meleset. Badan Pusat Statistik (BPS) justru mencatat inflasi sebesar 4,35% pada Juni 2022 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Kenaikan inflasi tahunan yang berada di atas angka empat ini merupakan yang tertinggi sejak 2017 alias lima tahun terakhir. Peningkatan inflasi terutama karena kenaikan harga pangan. Kenaikan inflasi ini juga terjadi di tengah ketakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina serta harga minyak mentah yang melambung.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa meski inflasi cukup tinggi, tetapi Indonesia masih lebih baik dari negara lain. Terlebih, negara maju yang inflasinya tertinggi dalam puluhan tahun. Lihat saja, laju inflasi di AS dan Uni Eropa terus mencatatkan rekor baru dalam 40 tahun terakhir, masing-masing mencapai 8,6% dan 8,8%.
Kondisi inflasi di Indonesia yang masih “lebih baik” itu diklaim karena pemerintah menggunakan APBN sehingga berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global. Hasilnya, daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional juga masih dapat terjaga.
Sinyal Stagflasi
Meski demikian, inflasi tinggi tetap harus diwaspadai pada paruh kedua 2022 ini. Pasalnya, inflasi tengah mengarah ke tanda-tanda stagflasi. Kenaikan inflasi tahunan yang tinggi pada Juni terbilang abnormal. Secara musiman pasca-Lebaran, idealnya, inflasi mulai menurun karena normalisasi harga pangan. Di samping itu, kondisi kenaikan inflasi tidak dibarengi dengan naiknya kesempatan kerja. Masih ada 11,5 juta orang tenaga kerja yang terdampak pandemi per Februari 2022.
Tidak pelak, kondisi tekanan inflasi seperti ini bisa berlanjut beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun dan dapat mencapai 4,5—5% (yoy). Risiko terbesar adalah inflasi impor, yakni pelemahan kurs yang membuat harga berbagai barang di dalam negeri meningkat.
Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah yang “memaksa” masyarakat membeli Pertamax dengan menerapkan kebijakan membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina juga dapat memicu kenaikan inflasi, meningkatkan jumlah orang miskin baru, sekaligus melemahkan konsumsi rumah tangga secara signifikan.
Jika tadi pihak Kemenkeu menyebut inflasi Juni lalu masih moderat (baik), hal itu karena produsen masih menahan harga. Juga ada harga energi subsidi yang masih pemerintah jaga. Sebenarnya, sampai kuartal I-2022 inflasi harga produsen sudah 9% yoy.
Oleh karena itu, ada baiknya pemerintah menahan dulu pembatasan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan tarif listrik, apalagi APBN masih surplus Rp132 triliun per Mei 2022.
Rapuhnya Sistem Moneter Kapitalisme
Pada dasarnya, kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan), keseimbangan eksternal (neraca pembayaran), serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Kebijakan moneter juga berperan mencegah peningkatan uang yang beredar secara berlebihan atau sangat kurang, termasuk menjaga kestabilan nilai tukar suatu mata uang (misalnya rupiah) terhadap mata uang negara lain.
Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan sebagai wujud tindakan stabilisasi.
Namun, semua realitas hancurnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mencerminkan betapa rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme. Selama ini, sistem ekonomi kapitalisme fokus terhadap angka-angka dalam mendeteksi parameter capaiannya, misalnya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Akibatnya, masalah yang sebenarnya tidak terindra dan kapitalisme pun selalu terlambat mengurai masalah. Inflasi dan resesi adalah risiko yang sulit dicegah.
Untuk mengatasi resesi ekonomi yang sudah mengglobal, sistem kapitalisme masih saja gagap memainkan instrumen fiskal dan moneter. Padahal, krisis ekonomi kapitalisme selalu terjadi secara siklik, artinya ada semacam siklus berulang dalam setiap periode waktu tertentu.
Sistem Moneter dalam Islam
Sistem ekonomi Islam adalah warisan terbaik peradaban Islam. Sistem ekonomi Islam fokus pada capaian kebutuhan individu per individu (fardan fardan). Tidak heran, hal ini mampu mendeteksi masalah dengan cepat sebelum makin parah.
Sistem ekonomi Islam terbukti berbuah produktivitas, stabilitas, serta distribusi yang adil dalam rentang waktu 13 abad lebih tanpa pernah mengalami defisit APBN akut. Tidak pernah mengalami turunnya daya beli simultan ataupun mengalami krisis ekonomi siklik, apalagi resesi dan depresi.
Sebagai gambaran, jika seorang saja laki-laki balig kesulitan mendapatkan pekerjaan (jalur nafkah), Khilafah selaku penerap sistem ekonomi Islam tersebut sudah mampu mendeteksinya sebagai masalah yang harus segera teratasi. Demikian halnya jika seorang saja mengalami kelaparan tidak mendapatkan makanan sebelum berlalunya hari, berarti ada masalah fatal dalam distribusi ekonomi.
Sistem keuangan kapitalisme yang bertumpu pada pajak dan utang, terbukti tidak mampu menyolusi. Sedangkan sistem keuangan Islam terbukti selama 13 abad memiliki pemasukan besar sekaligus mandiri tanpa tergantung kepada negara atau organisasi lain. Pemasukan ini diperoleh dari pengelolaan berbagai kepemilikan umum (milkiyah aamah), termasuk pertambangan, laut, hutan, dan aset-aset rakyat lain dengan posisi negara hanya sebagai pengelola.
Dalam aspek moneter sistem ekonomi Islam, pendapatan masyarakat dipastikan memiliki kecukupan yang tidak membuatnya jatuh pada jurang kemiskinan, yakni dengan menjaga daya beli uang.
Daya beli uang ini dipertahankan dengan moneter berbasis zat mata uang yang memiliki nilai hakiki, yaitu emas dan perak. Mata uang kertas yang menyandarkan pada dolar yang dihegemoni AS akan ditinggalkan. Inilah arti pentingnya menggunakan mata uang emas dan perak dalam sistem transaksi ekonomi.
Khatimah
Wajar jika mata uang sang Garuda sampai “menangis”. Banyaknya instrumen ekonomi kapitalisme yang beredar saat ini tidak ubahnya kemasan manis, tetapi isinya penuh racun yang membuat kita meringis.
Ketergantungan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menegaskan kendali AS terhadap ekonomi negeri kita. Alih-alih mandiri, ekonomi negeri ini mudah terombang-ambing ketika badai krisis ekonomi global melanda. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
