Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.
Muslimah News, OPINI — Sudah berulang kali pemerintah menggelar pemilu dan pilkada, tetapi hasilnya cenderung sama. Ruang pemerintahan kerap terisi oknum-oknum korup dan tidak amanah. Tentu ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Melansir CNN Indonesia (04/07/2022), peneliti politik dari BRIN, Siti Zuhro, berharap Pemilu dan Pilkada 2024 nanti melahirkan sosok “pemimpin”, bukan “penguasa”. Menurutnya, kekeliruan dari pemilihan langsung di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif, salah satunya kasus korupsi yang menjerat banyak kepala daerah. Data KPK menyebut, sudah 440 orang kepala daerah kena OTT setelah pilkada langsung pada 2005.
Makin tinggi korupsi, makin kecil dana untuk pembangunan dan pelayanan publik. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat menjadi sekadar angan-angan. Untuk itulah BRIN berharap ada perubahan dari hasil Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Namun, mungkinkah perubahan itu terjadi dalam sistem kapitalisme demokrasi?
Dikotomi Pemimpin dan Penguasa
Bukan tanpa alasan ketika ada dikotomi antara istilah pemimpin dan penguasa dalam konstelasi sistem kapitalisme hari ini. Penguasa, pada praktiknya dianggap sebagai pemegang kuasa tertinggi suatu wilayah atau kebijakan. Meskipun secara konsep, demokrasi mengusung prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, tetapi prinsip ini tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
Mereka yang duduk di bangku birokrasi memang identik dengan sebutan “penguasa” karena cenderung menguasai dengan semena-mena. Lihat saja beberapa kebijakan publik yang disahkan tanpa memperhatikan dengan saksama nasib rakyat kecil, semisal UU Omnibus Law yang diduga kuat tidak pro buruh, ataupun pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR dengan pagu anggaran Rp48,7 miliar.
Tidak kalah serius, angka statistik kasus korupsi kepala daerah juga sangat mencengangkan. Khusus untuk kepala desa dan perangkat desa saja, Ketua KPK Firli Bahuri memerinci terdapat 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 orang. (VOI, 07/06/2022). Ini belum jumlah kasus korupsi dari penyelenggara negara, bupati, gubernur, maupun wali kota.
Menelisik kenyataan miris ini, wajar jika publik merasa kehidupannya tidak diatur oleh “pemimpin”, melainkan oleh “penguasa” dengan definisi kapitalistik seperti yang sudah diurai tadi.
Mustahil
Dalam suatu seminar, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Amin Ismanto pernah menyampaikan bahwa selama ini banyak yang menganggap bobrok sistem hukum di Indonesia. Padahal, ujarnya, kalau semua sudah dijalankan sesuai kode etik, dapat dipastikan bahwa yang bermasalah adalah oknumnya, bukan sistemnya. (uksw[dot]edu, 18/04/2022).
Ia juga berpendapat, adanya kekeliruan di ranah penegakan hukum Indonesia bukan karena kecacatan sistem kapitalisme demokrasi, melainkan oknum penegak hukumnya yang tidak kompeten. Padahal, sudah sekian tahun pergantian oknum dilakukan, tetapi penyimpangan hukum masih terus terjadi dan cenderung meningkat.
Oleh karenanya, sengkarut pengaturan urusan umat lebih tepat disebabkan oleh sistem bermasalah yang melahirkan oknum bermasalah pula. Letak masalah sistemisnya ada pada sistem kapitalisme demokrasi yang merupakan buatan manusia. Padahal, manusia memiliki keterbatasan dan merupakan tempatnya salah dan khilaf.
Ketika manusia mendapat kewenangan membuat undang-undang, sesungguhnya membuka celah lebar bagi tumbuh suburnya kerusakan. Atas dasar ini, sudah pasti akan selalu terjadi revisi dan kekurangan di sana sini. Wajar jika persoalan kepemimpinan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak pernah bisa terselesaikan.
Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat, demokrasi digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, dan tentu saja timbunan uang. Demokrasi—anak kandung kapitalisme—tentu tidak bisa terlepas dengan jerat uang.
Di Indonesia, salah satu pengeluaran yang dialokasikan para elite politik adalah mendanai para loyalisnya. Loyalis ini tidak hanya bekerja saat kampanye, tetapi juga “mengamankan” image sang patron dengan cara apa pun, rela menjadi buzzer, hingga berbuat anarkis.
Tabiat individu yang kering nafsiah Islam akibat pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) memang turut memperparah kondisi ini. Pada akhirnya, sistem membentuk karakter penguasa yang intelektual dan pekerja, bukan pemikir yang bertakwa.
Berdasarkan uraian di atas, bukan peran publik dalam pemilihan yang menjadi penentu perubahan, melainkan sistem pemilihannyalah yang memang bermasalah. Walhasil, jika sistem belum diganti, perubahan politis pun mustahil terjadi.
Islam Melahirkan Pemimpin dan Penguasa Amanah
Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijaga, tidak boleh dikhianati. Manakala seseorang terpilih menjadi pemimpin, sesungguhnya ada pertanggungjawaban besar menantinya kelak.
Amanah kepemimpinan bisa jadi anugerah dan tempat meraih pahala ketika ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Namun sebaliknya, bisa jadi musibah dan tempat mendulang dosa ketika dilaksanakan dengan asal-asalan.
Itulah sebab Islam tidak memandang berbeda antara definisi pemimpin dan penguasa. Keduanya merupakan jabatan kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala.
Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Nabi Muhammad saw. juga mengingatkan agar manusia tidak meminta dijadikan pemimpin atau meminta jabatan. Ini karena tanggung jawab seorang pemimpin di dunia dan akhirat sangat berat.
Abdurrahman bin Samurah berkata, “Rasulullah saw. bersabda kepadaku, ‘Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan, tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun, jika kamu diangkat tanpa permintaan, kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim)
Secara tabiatnya, sistem Islam melahirkan keteraturan karena bersumber dari Allah Swt., Sang Pembuat hukum yang sempurna. Itulah sebab Islam membentuk karakter takwa pada semua elemen (individu, masyarakat, dan negara) sehingga kontrol masyarakat dan pelaksanaan aturan oleh negara dapat terlaksana dengan baik.
Yang terpenting, penguasa atau ulil amri mewakili kewajiban untuk melaksanakan syariat Allah Swt., bukan sebagai perpanjangan tangan donator politik yang biasa merekayasa kebijakan dan aturan legislasi.
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (QS Al-Maidah: 49)
Dengan demikian, apa yang sesungguhnya masih mencegah kita menuju perubahan hakiki? Berjuanglah menerapkan hukum-hukum Allah Swt. melalui sebuah institusi pemerintahan (Khilafah) ‘ala minhajji nubuwwah. Insyaallah akan terwujud kepemimpinan hakiki dan berkah pun akan menaungi. [MNews/Gz]
