BRI dan Proyek Infrastruktur G7, Indonesia Terjepit Jangkar Kapitalis Global

BRI dan Proyek Infrastruktur G7, Indonesia Terjepit Jangkar Kapitalis Global

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Presiden AS Joe Biden dan sekutu G7 dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Uni Eropa mengumumkan program Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global dalam rangkaian agenda jelang KTT G7.

Bagi kelompok negara-negara demokrasi kaya itu, program tersebut adalah upaya untuk bersaing dengan Belt and Road Initiative (BRI) Cina. Mereka mengumpulkan dana sekitar 600 miliar dolar AS (Rp8,9 kuadriliun) untuk program infrastruktur di negara-negara miskin.

BRI dan Proyeksi Investasi

Sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, Cina mencanangkan BRI. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang bergabung menjadi anggota BRI guna meningkatkan perekonomian. Dalam pelaksanaannya, kerja sama Cina-Indonesia terus meningkat. Tidak pelak, ini berefek pada perkembangan perekonomian Indonesia secara signifikan.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), akumulasi investasi Cina dan Hong Kong di Indonesia mencapai US$5,5 miliar pada 2017. Jumlah tersebut mengalahkan investasi Jepang (US$4,9 miliar). Investasi Singapura masih menempati posisi pertama (US$8,4 miliar), adapun Korea Selatan sebesar US$2 miliar.

Sampai 2015, nilai investasi Cina di Indonesia masih belum mencapai posisi lima besar. Pada 2016, investasi Cina ke Indonesia juga hanya mencapai US$2,7 miliar. Nilai investasi yang terus meningkat ini tampaknya menjadikan Cina sebagai negara yang cukup berpengaruh bagi Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Bagaimanapun, saat ini Cina adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia, diikuti Uni Eropa, Amerika Serikat, India dan Jepang.

Di Indonesia sendiri, realisasi BRI berwujud penanaman modal dalam sektor infrastruktur di Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satunya. Proyek BRI pun diharapkan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Indonesia. BRI juga ditargetkan harus bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan Cina.

Menilik semua ini, jelas bahwa Indonesia tidak ubahnya surga investasi bagi negara-negara kapitalis besar dunia. Tidak heran, ketika Cina meluncurkan BRI, negara-negara Barat tampak waswas. Ini berdampak pada pengaruh dan kepentingan ekonomi kapitalisme dari Barat di Indonesia.

Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global G7

Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global diklaim menjanjikan infrastruktur keras dan lunak dan pendekatan yang lebih holistik. Selain itu, proyek milik G7 ini tampaknya lebih ramah iklim dan dirancang untuk memastikan negara penerima mendapat manfaat dari investasi.

Perihal ini, Presiden Joe Biden mengatakan akan memobilisasi US$200 miliar dalam bentuk hibah, dana federal, dan investasi swasta selama lima tahun ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Eropa sendiri akan memobilisasi 300 miliar euro sebagai alternatif skema pembiayaan lain dari BRI Cina.

Berkelindan, menurut data Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Asia membutuhkan sekitar US$26 triliun untuk membayar pembangunan infrastruktur, termasuk proyek hijau hingga 2030.

Menelaah postur megaproyek G7 ini tentu kita bisa memperoleh benang merahnya dengan isu prioritas G20, hasil KTT Iklim COP26, serta proyek EBT (energi baru terbarukan) global. Pada titik ini saja kita dapat menganalisis adanya model baru hegemoni negara-negara kapitalis dunia terhadap negara-negara miskin dan berkembang.

Namun, perlu kita kritisi, bagaimana posisi Indonesia? Tidakkah ini membuatnya terjepit antara kepentingan kapitalisme Barat dengan kapitalisme Timur milik Cina?

Jangkar Hegemoni Kapitalisme

Tahun lalu (2021), negara-negara G7 berkumpul di London, mereka juga mengundang negara-negara seperti Australia, India, Republik Korea, Afrika Selatan, serta Ketua ASEAN. Pertemuan G7 saat itu pun dianggap bersejarah karena pertama kalinya menghadirkan ASEAN sekaligus menjadi simbol aliansi dan kemitraan G7 dengan kawasan Indo-Pasifik. Tentunya ini adalah indikasi bagi menguatnya hegemoni kapitalisme di kawasan ASEAN dan Asia-Pasifik.

Beberapa waktu sebelumnya, AS mengadakan KTT Quad pertama dengan para pemimpin Australia, India, dan Jepang. Keempatnya (AS, Australia, India, Jepang) bersepakat menjadi jangkar bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Upaya ini demi menghadapi Cina yang makin ekspansif.

Lapis demi lapis strategi Barat untuk menjegal Cina pun makin tampak. Megaproyek G7 yang diluncurkan 2022 ini dalam bentuk kemitraan infrastruktur global tadi adalah lapis strategi yang terbaru.

Bisa kita lihat di sini, pelibatan Indonesia sejatinya bukan karena posisi tawar politiknya, melainkan sebagai negara penyedia sumber daya untuk menjadi lokus tancapan jangkar hegemoni itu sendiri.

Indonesia Terjepit

Barat boleh disebut “cemburu” ketika ternyata dalam konteks politik global Cina, Indonesia memiliki sejumlah jalur ekonomi dan perdagangan penting yang dilalui oleh peta jalan megaproyek BRI. Selain kepentingan kapitalis Barat, dalam hal ini jelas posisi Indonesia terjepit.

Satu hal yang menonjol dari agenda neoimperialisme adalah kapitalisme yang tengah menampilkan penjajahan dengan kemasan “bantuan” kepada bangsa-bangsa tertinggal. Mereka akan selalu berusaha meningkatkan keuntungan dengan mencari daerah-daerah yang memiliki SDA melimpah dan tenaga kerja murah, tetapi dengan kompetisi politik yang lemah. Wilayah sasaran neoimperialisasi Barat di antaranya adalah Afrika, Asia Tengah, Asia Tenggara—termasuk Indonesia dan Indocina—, dan Polinesia.

Jelas sekali, Indonesia tidak ubahnya tumbal imperialisme kapitalis dunia. Lebih dari itu, Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN, bahkan Indo-Pasifik, sejatinya berperan sentral terkait isu di kawasan ini.

Kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia adalah negeri muslim terbesar di kawasan. Ini adalah bekal penting dalam rangka meningkatkan posisi tawar politik Indonesia secara internasional.

Semestinya, Indonesia pun menganalisis konfigurasi politik di kawasan berdasarkan sudut pandang umat Islam agar Indonesia punya sikap politik tegas, tidak membebek, serta tidak terjepit dan menjadi rebutan negara-negara besar itu.

Mandiri Politik

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik ini harus memiliki agenda sendiri. Negeri-negeri muslim harus menentukan sendiri arah politiknya kepada ideologi Islam menuju kedaulatan hakiki. Tidak sepantasnya membebek agenda neoimperialisme Barat dan rezim penguasa sekuler. Demikian halnya arah wacana kebangkitan umat, semuanya berpijak pada akidah Islam, bukan sekularisme.

Hal ini hanya bisa terjadi ketika sistem pemerintahan yang diterapkan adalah Khilafah Islamiah. Khilafah memiliki ideologi Islam yang memastikan suatu negeri mampu mandiri secara politik sehingga negara-negara kafir penjajah tidak berani merendahkan negeri muslim.

Allah Swt. berfirman dalam QS An-Nisaa [4]: 141, ” … dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Ayat ini tegas menunjukkan bahwa kaum kafir tidak akan pernah memihak kepentingan kaum muslim. Membiarkan nasib kaum muslim dalam ketiak penjajahan kaum kafir adalah suatu keharaman. Na’udzu billahi.

Khatimah

Satu-satunya sistem yang layak berlaku demi masa depan kedaulatan umat Islam adalah sistem penerap aturan Allah secara kafah, yakni Khilafah Islamiah. Melalui Khilafah, penguasa akan mampu menjadi perisai bagi kemaslahatan dunia Islam sehingga umat dapat terlindungi seutuhnya dari segala hegemoni ideologi kufur.

Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu (laksana) perisai, yang (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’i, Abu Dawud, Ahmad) [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *