[Kabar] Keterlibatan Mahasiswa dan Akademisi dalam SDKI, Noor Afeefa: Akankah Meningkatkan Kualitas Pendidikan?

Muslimah News, NASIONAL — Dikutip dari laman BRIN (16/6/2022), kegiatan lima tahunan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) kembali dilaksanakan dengan tiga inovasi.

Pertama, penggunaan Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) menggantikan Paper-Assisted Personal Interviewing (PAPI). Kedua, keterlibatan mahasiswa dan akademisi dari perguruan tinggi di 34 propinsi untuk menjadi petugas pewawancara. Ketiga, pelibatan periset BRIN sebagai koordinator lapangan dan tim analisis untuk menemukenali kondisi demografi dan kesehatan di masyarakat dan menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif.

Kepala BRIN, Dr. Laksana Tri Handoko mengatakan kehadiran mahasiswa dan akademisi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kependudukan dan kesehatan Indonesia.

Namun, pemerhati kebijakan pendidikan Noor Afeefa menyoroti keterlibatan mahasiswa dan akademisi ini. “Benarkah akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa?” tanyanya retorik kepada MNews, Sabtu (18/06/2022).

Menurutnya, agenda Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memang bertarget menjadikan mahasiswa memiliki banyak pengalaman di luar kampus. “Sebagaimana juga dalam pelibatan agenda SDKI 2022 ini,” cetusnya.

Tidak Relevan

Noor Afeefa menguak fakta dalam berbagai program magang di luar kampus, ternyata alih-alih mereka mendapatkan tambahan keahlian, yang banyak terjadi justru pemberdayaan mahasiswa tersebut untuk kepentingan di luar pembelajaran.

“Betapa banyak mahasiswa yang andil hanya demi mendapatkan tambahan dana atau upah, bukan berorientasi belajar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut akan menjebak mahasiswa pada kegiatan praktis dan energi mereka tersedot bukan untuk peningkatan kapasitas keilmuwan dan kepakaran.

“Hal itu tidak relevan, sekalipun yang dijalankan adalah proyek negara. Semestinya negara peka terhadap kepentingan mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin yang seharusnya menguasai berbagai bidang keilmuan,” tandasnya.

Menurutnya, inilah corak tata kelola pendidikan tinggi yang kapitalistik ketika idealisme mahasiswa akan terus tergerus. Ia pun menyolusi, pendidikan tinggi harus dikembalikan kepada fungsi asalnya sebagai pencetak tenaga ahli dan pakar berbagai bidang kehidupan masyarakat.

“Di sinilah urgensi penerapan syariah Islam secara kafah dalam wadah Khilafah untuk mewujudkan misi pendidikan tinggi yang sahih,” pungkasnya. [Mnews/Nvt]

Foto sampul: Dok. MNews