Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Kegiatan Pra-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketiga Youth 20 (Y20) Indonesia digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (21/5/2022). Planet berkelanjutan dan layak huni menjadi isu pembahasan utama. Dalam pertemuan para pemuda dari negara anggota Group of Twenty (G20) ini ditekankan pentingnya peran pemuda dalam mewujudkan planet yang berkelanjutan dan layak huni.
Co-Chair Y20 Indonesia 2022 Indra Dwi Prasetyo menyatakan, “Kekuatan, suara, networking, dan koneksi anak muda perlu dimanfaatkan oleh forum ini untuk membangun kembali koneksi dengan alam. Ini juga diperlukan demi masa depan yang berkelanjutan untuk semua.” (Kompas, 24/5/2022).
Sedangkan World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan, “Kami mengandalkan inovasi dan semangat kalian semua untuk membangun bumi yang berkelanjutan dan layak huni bagi semua.”
Pemuda memang merupakan pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelestarian bumi karena merekalah yang menempatinya saat ini dan pada masa depan. Pada pertemuan ini pula para pemuda diharapkan berperan aktif menjaga keberlanjutan bumi. Akankah harapan ini terwujud?
Industrialisasi yang Merusak
Narasi yang dibangun dalam pertemuan ini seolah nada sumbang yang tidak sejalan dengan realitas. Saat ini bumi mengalami kerusakan parah akibat deru industrialisasi. Sistem kapitalisme yang menuhankan keuntungan materi telah mendorong manusia untuk mengeksploitasi alam secara masif demi teraihnya keuntungan maksimal.
Tengok saja kondisi hutan Kalimantan, tempat diadakannya pertemuan tersebut. Hutan Kalimantan mengalami deforestasi hingga mencapai 744.367 hektare sepanjang 2015-2018. Penyebabnya adalah konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan industri kayu.
Guiness Book of The Record bahkan menetapkan Indonesia sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia. Sungguh miris! Akibat deforestasi, Kalimantan mengalami kerusakan lingkungan yang parah. Manusia dan hewan pun menjadi korban.
Kerusakan hutan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, terutama Papua. Selama ini, pembalakan ilegal dituding menjadi penyebab kerusakan hutan. Namun, nyatanya, menurut data KLHK, deforestasi terjadi di Indonesia lebih karena tindakan legal, yang terjadi secara terstruktur atau sistematis melalui mekanisme perizinan dari negara.
Ketika kondisi sudah demikian rusak, pemerintah justru mengeluarkan regulasi yang memperparah laju deforestasi. Misalnya dihilangkannya kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai.
Kerusakan bumi akibat industrialisasi juga terjadi di seluruh dunia. Pada 2021, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan, ilmuwan yang tergabung dalam Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPCC memberikan peringatan berupa “kode merah bagi umat manusia”.
Tampak bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan dunia saat ini telah merusak bumi secara parah. Negara-negara paling merusak bumi yaitu Cina, Amerika Serikat, Brasil, India, dan Indonesia adalah anggota G20. Dengan demikian, sungguh ironis, ketika para pemuda Y20 diseru untuk menjaga bumi, justru negara-negara anggota G20 menjadi pihak yang paling merusak bumi. Walhasil, seruan Y20 hanya akan menjadi basa-basi semata.
Sistem Islam Penjaga Bumi
Kerusakan bumi harus dihentikan segera. Sebab, jika tidak maka kelestarian kehidupan manusia akan terancam. Caranya bukan dengan seruan-seruan tanpa makna sebagaimana yang terjadi saat ini, tetapi butuh regulasi yang menjaga lingkungan.
Hal pertama yang butuh dilakukan adalah mengubah paradigma pembangunan yang eksploitatif ala kapitalisme menjadi paradigma pembangunan yang bertanggung jawab terhadap alam. Islam menggariskan bahwa manusia tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt. bahkan menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Swt. berfirman,
قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً َۖ
“Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Para Malaikat, ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia (perempuan dan laki-laki) sebagai khalifah di bumi.'”( QS Al-Baqarah [2]: 30)
Dengan ditetapkan sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi tanggung jawab oleh Allah Swt. untuk mengelola bumi. Sebagai konsekuensinya, manusia akan mempertanggungjawabkan pengelolaannya terhadap bumi di hadapan Allah Swt. pada Hari Perhitungan.
Tidak hanya hisab yang berat di hadapan Allah Swt., pengelolaan alam secara buruk akan berdampak buruk pula bagi kehidupan manusia. Kerusakan akan terjadi di darat dan laut sebagaimana firman Allah Swt.,
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS Ar-Rum: 41)
Kesadaran atas hal ini akan menjadikan pembangunan yang dilakukan umat Islam di muka bumi tidak berjalan secara bebas (liberal). Hal ini berbeda dengan kapitalisme yang menghalalkan segala cara (termasuk merusak lingkungan) dalam pembangunan dan industrialisasi.
Industrialisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Islam memang tidak mengharamkan industrialisasi, bahkan industri merupakan salah satu sektor ekonomi dalam Islam. Namun, industri dalam sistem Islam dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan syariat.
Allah Swt. mengizinkan umat manusia untuk mengambil manfaat dari bumi berupa air, tanaman, hasil laut, tambang, dan lain-lain. Namun, pemanfaatan alam tersebut tidak bisa secara bebas karena alam memiliki batas daya dukung.
Air bisa disedot untuk kebutuhan manusia, tetapi penyedotan yang semena-mena bisa mematikan sumber air. Hutan boleh ditebang, tetapi penebangan yang berlebihan akan merusak habitat yang ada. Kekayaan di permukaan dan perut bumi boleh diambil, tetapi jika serampangan akan merusak alam dan mengancam nyawa manusia.
Oleh karenanya, negara harus hadir sebagai raa’in (pengatur) atas berbagai aktivitas pemanfaatan alam. Negara tidak boleh hanya mengambil peran sebagai regulator, yaitu sekadar membuat regulasi, lantas menyerahkan pengelolaan pada swasta. Tidak boleh demikian.
Pemanfaatan alam boleh dilakukan oleh individu maupun negara. Individu boleh memanfaatkan alam yang terkategori kepemilikan individu, misalnya sawah, sumur, tambang dengan deposit kecil, dan lain-lain. Sedangkan kepemilikan umum seperti sungai, laut, padang rumput, tambang dengan deposit besar dan terus menerus, dan lain-lain wajib dikelola negara, tidak boleh diserahkan pada individu/swasta. Sedangkan kepemilikan negara seperti tanah yang di-hima (dilindungi) negara maka tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun, misalnya hutan lindung.
Individu maupun negara, sama-sama wajib mengelola alam sewajarnya, tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan. Untuk itu, negara wajib mengatur aspek teknis terkait hal ini. Misalnya, terkait penebangan hutan, hutan mana yang boleh ditebang, jenis kayu yang boleh ditebang, jumlah kayu yang boleh ditebang, upaya forestasi, dan lain-lain.
Bahan bakar yang terbukti merusak alam seperti batu bara, maka harus diatur secara ketat penggunaannya sehingga bisa diminimalkan. Sedangkan bahan bakar yang ramah lingkungan dan terbarukan terus dikembangkan dengan dukungan penelitian dari negara. Hasilnya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.
Para pemuda tentu berperan besar dalam upaya pelestarian bumi. Untuk itu, para pemuda butuh untuk menyerukan perubahan sistem dari kapitalisme yang eksploitatif dan merusak ke arah sistem Islam yang melestarikan bumi dan isinya. Sudah saatnya pemuda tidak hanya “go green”, tetapi juga “go Khilafah”. Wallahualam. [MNews/Has]
Foto sampul:
