[Kabar] Belum Optimalnya Layanan Pendidikan, Yusriana: Gambaran Sistem yang Tidak Sesuai Fitrah Manusia

[Kabar] Belum Optimalnya Layanan Pendidikan, Yusriana: Gambaran Sistem yang Tidak Sesuai Fitrah Manusia

Muslimah News, NASIONAL — Pemda DKI Jakarta membentuk pansus pendidikan karena belum optimalnya layanan pendidikan di Jakarta. Diharapkan pansus mengeluarkan rekomendasi sehingga ada kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

Hal ini disorot pengamat pendidikan dan isu generasi Yusriana yang menyatakan inilah gambaran sistem pendidikan sekuler kapitalistik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

“Negara tidak me-riayah warganya dengan optimal dan sepenuh hati. Subsidi pendidikan dari Pemda hanya diprioritaskan untuk sekolah-sekolah negeri. Inilah gambaran  sistem pendidikan sekuler kapitalis yang tidak sesuai dengan fitrah manusia,” ujarnya dalam “Tak Ada Masalah Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam Islam” di sebuah podcast, Sabtu (14/5/2022)

Menurutnya, fakta seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi di daerah lain di Indonesia.

“Artinya, pemerintah hanya memfasilitasi pendidikan sekolah negeri, sementara untuk sekolah swasta pemenuhan kebutuhan pendidikan bukan menjadi perhatian,” kritiknya.

Sistem Islam

Ia menerangkan sangat berbeda dengan kebijakan di dalam sistem Islam bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya per individu, baik laki-laki maupun perempuan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

“Negara wajib menyediakannya untuk seluruh warga dengan cuma-cuma. Kesempatan pendidikan tinggi pun dibuka seluas mungkin dengan fasilitas yang sebaik mungkin. Hal ini karena Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat,” urainya.

Ia menyampaikan kebutuhan primer menurut pandangan Islam itu terbagi dua. Pertama, kebutuhan bagi setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, dan papan yang ketiganya ini merupakan basic needs bagi setiap individu. Kedua, bagi rakyat secara keseluruhan, yakni keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam politik ekonomi Islam, lanjutnya, Islam akan menjamin terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap individu tersebut, sekaligus pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu.

“Pemenuhan kebutuhan primer di tengah-tengah masyarakat merupakan kewajiban negara. Tanggung jawab negara terhadap pendidikan itu sama, baik kepada fakir miskin maupun kepada yang orang-orang kaya,” paparnya.

Ia menambahkan, pendidikan yang berkualitas dan bebas biaya itu bisa terealisasikan secara menyeluruh. Negara akan menjamin tercegahnya pendidikan sebagai bisnis atau komoditas ekonomi sebagaimana realitas di dalam sistem kapitalisme saat ini.

Kemudian, urainya, kebijakan negara secara sistemis itu akan mendesain sistem pendidikan dengan seluruh sistem pendukungnya.

“Jadi, bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga terkait media, tenaga kerja, riset, industri sampai pada tataran politik luar negeri. Negara dalam Islam itu benar-benar menyadari bahwa pendidikan adalah sebuah investasi masa depan,” ungkapnya.

Kewajiban Negara

Khilafah, ujar Yusriana, wajib menyediakan fasilitas maupun infrastruktur pendidikan yang cukup dan juga memadai, seperti gedung sekolah, laboratorium, balai penelitian, buku pelajaran, dan sebagainya.

“Hal ini karena kepala negara dalam Islam adalah penanggung jawab. Rasulullah saw. dalam hadis riwayat Muslim mengatakan seorang imam atau kepala negara adalah penggembala atau penanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas penggembalaan atau kepemimpinannya,” terangnya.

Namun, jelasnya, walaupun negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warga negara, bukan berarti individu dilarang menyelenggarakan pendidikan secara mandiri.

Setiap warga negara Khilafah diperbolehkan mendirikan sekolah, madrasah, pesantren, atau lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan, boleh menarik kompensasi atas jasa yang telah mereka berikan itu.

“Namun, umumnya, lembaga pendidikan yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat adalah lembaga wakaf karena kecintaan terhadap ilmu. Jadi, bukan dalam rangka mencari keuntungan seperti di alam kapitalisme saat ini,” cetusnya.

Ia mengemukakan Khilafah akan berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat tanpa mengandalkan pihak swasta. Negara akan memenuhi akses pendidikan bagi semua rakyatnya agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan hak pendidikannya tersebut.

“Artinya, jumlah sekolah yang didirikan akan memenuhi kebutuhan warganya sehingga tidak ada fakta kesulitan mencari sekolah negeri seperti saat ini,” ulasnya.

Ia mengungkapkan sumber dana untuk memenuhi semua itu berasal dari pemasukan harta milik negara, hasil pengelolaan harta milik umum, seperti tambang mineral, migas, hutan, laut dan sebagainya.

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dan gratis atau biaya yang sangat rendah bisa disediakan serta dapat diakses seluruh rakyat. Itu memang hak rakyat tanpa kecuali dan menjadi kewajiban negara,” tukasnya.

Jadi, ia menegaskan, karut-marutnya pendidikan, termasuk kesenjangan sekolah negeri dan swasta, tidak akan terjadi ketika manusia mengambil sistem yang sudah diajarkan oleh Sang Khalik, yaitu sistem Islam.

“Keberhasilan pendidikan selama 13 abad lamanya cukup memberikan bukti kepada kita bahwa Islam mampu memberikan yang terbaik bagi peradaban manusia. Semoga kita bisa mewujudkan sistem ideal tersebut. Sistem yang diridai Allah Swt.,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *