Ancaman Polarisasi Jelang Pesta Demokrasi

Ancaman Polarisasi Jelang Pesta Demokrasi

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Gelaran pemilu presiden (Pilpres) 2024 masih cukup jauh, tetapi panggung politik tanah air sudah gaduh. Elite-elite politik mulai gemar cari perhatian. Tidak hanya terjun ke lapangan, lewat baliho-baliho hingga kanal-kanal media sosial, para tokoh mulai kerap menyapa rakyat.

Hawa persaingan menuju arena Pilpres pun kian menghangat. Aksi sindir dan sentil mulai banyak dimainkan. Sebutlah Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang beberapa kali melempar “serangan” ke lawan politiknya.

Tidak diketahui pasti figur yang ia tuju, tetapi sentilan-sentilannya memunculkan beragam spekulasi. Terbaru, ia menyindir sosok yang gemar tampil di media sosial, tetapi tidak bisa bekerja di lapangan. Tanpa menyebut sosok yang ia maksud, ia mengeklaim figur itu tampak menyenangkan di media dan layar kaca, tetapi sebenarnya tidak bisa membuat rakyat senang.

“Terkadang-kadang itu kita suka, ‘Yoweslah (ya sudahlah), dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, dia saja walau tidak bisa apa-apa yang penting kalau di sosmed dan TV nyenengin, tetapi tidak bisa kerja dan nyenengin rakyat.’ Mau enggak kayak itu?” katanya di depan ribuan kader PDI-P Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (26/4/2022). (Kompas)

Polarisasi ala Demokrasi

Tampak hingga hari ini, demokrasi kerap kali memunculkan polarisasi. Terlebih lagi saat mendekati tahun politik atau pemilu. Sebagian masyarakat yang dapat melihat yang tersembunyi di balik tembok besar memahami bahwa demokrasi menyimpan segala kepentingan terselubung dari berbagai pihak. Akhirnya, polarisasi pun terjadi.

Kita pasti tidak lupa, Pilpres 2014 silam telah memperjelas embrio polarisasi politik akibat kontestasi politik demokrasi yang antagonis. Polarisasi politik, seperti juga konflik dalam masyarakat, adalah sesuatu yang melekat (inhern) dalam proses demokrasi.

Fenomena polarisasi politik akibat perbedaan pilihan politik tidak akan pernah memudar walaupun pemilu sudah usai. Sebaliknya, tumbuh makin subur dalam demokrasi di tingkat nasional dan lokal, bahkan pada level internasional sekalipun sebab hal ini telah menjadi watak bawaan dari demokrasi itu sendiri.

Pembelahan dan Pembusukan Politik

Salah satu bahaya polarisasi politik yang bertransformasi melalui beragam bentuk yang senantiasa berlawanan (antagonis) dalam demokrasi adalah munculnya pembelahan politik (political cleavage) yang ekstrem.

Pembelahan politik seperti itu tentunya dapat menyebabkan pembusukan politik (political decay) bagi demokrasi karena institusi-institusi demokrasi yang vital justru tidak dapat berfungsi sebagai jembatan bagi terwujudnya kesatuan visi politik dalam ruang demokrasi. Itulah sebab adagium demokrasi sebagai “ide yang damai dan berkeadaban (civility)” nyatanya hanya omong kosong.

Pembelahan politik pada dasarnya memang tumbuh dalam sebagian besar tubuh demokrasi, khususnya bagi negara yang menerapkan sistem multipartai. Pendirian berbagai partai politik (parpol) di sebagian besar negara muncul dan lahir dari konsekuensi logis perbedaan sudut pandang, representasi, dan yang utama adalah kepentingan yang berbeda.

Perbedaan itu dipaksakan agar termanifestasikan dalam bentuk organisasi parpol sebagai wujud perkumpulan para anggota yang katanya memiliki visi yang sama untuk membentuk organisasi politik agar bisa terlibat dalam proses politik dan akumulasi kekuasaan.

Namun, secara alamiah, pembelahan politik tidak akan dapat terelakkan karena demokrasi berdampak pada hadirnya parpol sebagai representasi politik kepentingan warga negara yang berbeda dan tidak pernah sama.

Propaganda, Kampanye Hitam, dan Kepentingan Elektoral

Dalam praktiknya, tabiat politik demokrasi yang dibangun cenderung didorong ke arah aktivitas propaganda, pertentangan, kampanye hitam yang menumbuhkan kebencian, hingga akhirnya memunculkan kontraksi sosial di tengah masyarakat. Cita-cita mewujudkan kemakmuran bangsa akhirnya hanya tinggal angan-angan, kalah oleh kepentingan kontestasi politik.

Bukan hal yang aneh, kepentingan elektoral akan lebih menonjol ketimbang kepentingan besar untuk membawa kehidupan bangsa ini lebih baik. Politik demokrasi cenderung mengarahkan pada perjuangan politik partai secara sempit, kebutuhan jangka pendek sehingga parpol membangun wacana yang bersumber dari identitas yang terpolitisasi.

Politik identitas (political identity) demokrasi memberikan ruang bagi orang untuk menentukan pilihan politiknya sesuai kedekatan identitas sosial, budaya, dan politiknya. Hal ini dijadikan sebagai sumbu perbedaan dalam membangun politik praktis sebagai basis dukungan politik kontestasi, hingga diarahkan secara sempit sebagai manifestasi dari “orang kita” atau “kelompok kita”.

Politisi Transformatif Berideologi Islam

Berkaca dari realitas di atas, maka urgen agar masyarakat membangun kesadarannya agar melek politik. Saat ini, politik demokrasi dengan tabiatnya tersebut acap kali dinilai kotor, seolah menjadi keburukan apabila berkaitan dengan politik. Terlebih lagi jika mengaitkan urusan agama dengan politik.

Beginilah fakta yang tidak akan pernah bisa dihindari dalam demokrasi, urusan perpolitikan senantiasa akan dimainkan oleh orang-orang yang menjalankan tugasnya dengan tidak amanah.

Bukan hal aneh karena berpolitik di habitat demokrasi meniscayakan buruknya realitas politik tersebut. Hal ini tidak lain akibat memisahkan politik dengan asuhan agama. Imbasnya, para politisi saat ini mengebiri Islam sebagai way of life sehingga kehidupan politik jauh dari rahmat Allah.

Politik praktis yang dikenal masyarakat kini yang sifatnya tidak lain ialah kedustaan, tipu daya, makar, dan penyesatan oleh para politisinya maupun penguasa.

Penyelewengan para politisi terhadap Islam, terutama kian kental terjadi dalam kepemimpinan rezim saat ini, kezaliman terhadap umat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurusi rakyat, hingga memalingkan umat dari makna lurus politik yang sesungguhnya.

Sejatinya, tidak ada istilah “jangan membawa Islam ke dalam politik” atau “jangan memolitisasi Islam untuk kepentingan politik”. Islam dan politik ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Ketika salah satu tidak ada, akan hilang fungsi uang. Demikian pula ketika kebijakan politik dimuhasabahi dengan Islam, justru merupakan upaya untuk menjaga politik tetap pada jalurnya, yaitu mengatur urusan umat.

Melihat kerusakan di berbagai sektor kehidupan saat ini, tentu saja masyarakat menghendaki perubahan. Semua upaya perubahan itu membutuhkan kekuasaan dan kepemimpinan politik Islam. Hal ini memerlukan peran para politisi transformatif yang menjalankan peran politik hakiki yang lahir dari rahim ideologi Islam yang merupakan bagian dari sunah Rasulullah saw., juga wujud keimanan seorang hamba sebagai khalifatullah fil ard.

Politisi seperti ini akan menanggalkan baju sekulernya, beralih agar senantiasa mendasarkan pendapat dan sikapnya atas dasar Islam. Politisi yang menghunjamkan cara berpikir politik Islam dan berupaya mewujudkan kehidupan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Semua ini dalam rangka mewujudkan ketaatan pada Allah Swt. dan menyolusi segala problematik kehidupan dengan satu-satunya jalan keluar, yakni menerapkan ideologi Islam secara kafah. Wallahualam. [MNews/Has]

Foto sampul: Getty Images

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *