Catatan Hardiknas, Pendidikan dalam Kungkungan Kapitalisme Sekuler

Catatan Hardiknas, Pendidikan dalam Kungkungan Kapitalisme Sekuler

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini mengusung tema “Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar”. Sejumlah catatan dunia pendidikan hadir sebagai refleksi peringatan Hardiknas tahun ini.

Catatan tersebut antara lain sistem penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada masa pandemi, ketersediaan SDM khususnya guru yang masih jauh dari harapan, wacana revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), serta kritik atas visi merdeka belajar. Berikut rangkumannya.

PJJ Minus Dukungan Infrastruktur

Dua tahun pandemi menerpa, nyaris seluruh aspek kehidupan luluh lantak. Dunia pendidikan pun demikian. Proses PJJ harus berhadapan dengan minimnya infrastruktur pendukung, khususnya digital. Kesenjangan digital bahkan begitu terasa dari wilayah barat Indonesia hingga timur Indonesia.

Keluhan orang tua akan nasib pendidikan anak-anak mereka tentu sangat beralasan. Di wilayah pelosok, peserta didik harus memutar otak agar mampu mengakses materi dan bahan ajar.

Meski pandemi berangsur membaik, peran besar pembangunan infrastruktur digital untuk menopang dunia pendidikan menjadi catatan tersendiri.

Terseoknya dunia pendidikan pada masa pandemi menyisakan pelajaran bahwa digitalisasi sektor pendidikan di negeri ini masih jauh tertinggal. Butuh pembenahan jika negeri ini serius melakukan digitalisasi di semua lini.

Nasib Pilu Guru Honorer

Jika merujuk data Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 pensiunan guru. Dengan jumlah tersebut, kekurangan guru ditaksir mencapai 1.020.921 orang. Hingga 2024, prediksi kekurangan guru mencapai 1.312.759 orang.

Sayangnya, dibandingkan jumlah guru PNS dengan non-PNS, hampir sebagian besar masih berstatus honorer. Pada 2020 saja, guru non-PNS jumlahnya mencapai 937.228 orang, 728.461 di antaranya masih berstatus guru honorer sekolah.

Perekrutan sejuta guru melalui seleksi PPPK memang dianggap angin segar bagi para guru honorer. Sayangnya, untuk terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), guru honorer harus mengikuti tahap seleksi yang penuh drama tangis. Sejumlah guru honorer yang telah berusia sepuh harus mempertaruhkan nasib dengan mekanisme tes berbasis digital.

Selain masih harus beradaptasi dengan sistem digital, guru honorer yang telah mengabdikan separuh hidupnya untuk mengabdi harus melawan rasa lelah untuk menempuh proses seleksi. Sungguh menyedihkan!

Padahal, kebutuhan rakyat terhadap guru amatlah besar. Sudah selayaknya negara membuka penerimaan guru tanpa embel-embel kontrak. Selain menggantung nasib para guru, negara juga seolah tidak serius memenuhi kebutuhan rakyat akan pendidikan.

Merdeka Belajar Kehilangan Visi?

Sebagaimana diketahui, Kemendikbudristek telah meluncurkan 19 kebijakan Merdeka Belajar selama tiga tahun terakhir. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, belasan kebijakan yang termuat dalam model episode itu belum menghadirkan solusi bagi kemajuan pendidikan.

Satriwan mengatakan solusi sejauh ini hanya bersifat parsial. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan peta jalan pendidikan. Hal itu untuk menjadi pedoman menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan solusi terhadap dunia pendidikan.

Bukan hanya kritik pada kebijakan merdeka belajar yang prematur saja tentunya. Poin penting kebijakan ini sesungguhnya ada pada spirit merdeka belajar yang membuat tujuan pendidikan kehilangan arah. Kolaborasi pendidikan dengan dunia industri menguatkan visi pendidikan yang hanya berorientasi pada output pekerja, bukan pemikir.

Kritik Revisi UU Sisdiknas

Revisi UU Sisdiknas belakangan menuai polemik. Selain karena minim partisipasi publik, revisi UU Sisdiknas juga minim terobosan karena tidak menyinggung soal pendidikan lain di luar lembaga sekolah formal. Padahal, aturan ini harus mengakomodasi seluruh jenis pendidikan lantaran merujuk pada sistem pendidikan nasional.

Selain itu, draf Revisi UU Sisdiknas juga menuai pro dan kontra karena hilangnya istilah “Madrasah”. Pasalnya, perihal madrasah ini sebelumnya terdapat dalam beberapa pasal di UU Sisdiknas. 

istilah “madrasah, SD, SMP, hingga SMA” diganti dengan jenjang pendidikan kelas I hingga kelas XII. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Alpha Amirrachman khawatir hilangnya istilah “madrasah” akan menjadi alasan Kemendikbudristek dan pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran pembinaan madrasah.

Tanpa adanya aturan, menurut Alpha, kondisi madrasah berpotensi kembali ke era sebelum adanya UU Sisdiknas. Sebelum UU tersebut terbit, kondisi sekolah madrasah cukup sulit. Madrasah kerap dianggap sebagai pendidikan “kelas dua” dan selalu tertinggal oleh sekolah lain. Anggaran dari pemerintah pun sangat minim.

Kapitalistik dan Sekuler

Hal terpenting bagi suatu bangsa adalah menyiapkan generasi berkualitas. Bangsa yang visioner akan menjadikan pendidikan sebagai bagian dari langkah strategisnya. Hanya saja, problem mendasar sistem pendidikan di negeri ini terletak pada sistem yang diadopsinya hari ini, yakni kapitalisme sekuler.

Dalam sistem ini, pendidikan hanya berorientasi pada dunia kerja. Wajar jika dalam kebijakan yang pemerintah putuskan, selalu mempertimbangkan kesiapan peserta didik untuk terserap di dunia kerja.

Benar bahwa dunia kerja membutuhkan strata pendidikan tertentu, mengingat keahlian adalah bagian dari penopang dunia kerja. Hanya saja, penyelenggaraan dunia pendidikan tidak melulu berbicara dunia kerja.

Dunia pendidikan berpeluang besar dalam mencetak individu yang ahli dalam beragam ilmu universal, juga paham akan kedudukannya sebagai ahli ilmu. Inilah visi pendidikan sebenarnya, yakni mencetak individu berkarakter sekaligus mampu menjadikan ilmu untuk membentuk karakter yang khas tersebut.

Pandangan Islam

Mereka yang berilmu akan memahami hakikat ilmu sekaligus memahami peran pentingnya di masyarakat. Inilah jugalah yang menjadi spirit penyelenggaraan pendidikan dalam Islam, yakni membentuk kepribadian Islam yang mampu menyatukan pola pikir dan sikap.

Konsep ini ampuh mencetak individu yang ahli dan bermental negarawan. Ilmu mereka semata untuk membangun masyarakat sebagai refleksi iman dari seorang ahli ilmu.

Di sisi lain, negara berperan besar dalam mewujudkan visi pendidikan dengan menyiapkan infrastruktur dalam kondisi apa pun. Filosofi bahwa penguasa adalah pelayan dan pengurus rakyatnya menjadikan pembangunan sarana pendukung pendidikan tegak atas filosofi tersebut.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat, maka negara wajib menyelenggarakannya dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Demikian pula ketersediaan sumber daya manusia. Keberadaan para guru adalah hal penting dalam dunia pendidikan. Posisi guru sendiri amat mulia. Islam sendiri mengistimewakan dan memuliakan para guru berikut para ahli ilmu.

Masyhur dalam kisah, Kekhalifahan Islam memuliakan kedudukan guru dan mencukupi kebutuhan mereka dengan gaji yang fantastis, bahkan untuk ukuran dunia modern saat ini. Penghargaan yang Khalifah Umar bin Khaththab berikan kepada para guru adalah contohnya.

Seluruh proses pendidikan ini seutuhnya lahir dari pemahaman bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak boleh terpisah dari spirit keimanan. Kontras dengan kondisi pendidikan hari ini yang memisahkan agama dari kehidupan. Padahal, menjauhkan Islam dari penyelenggaraan pendidikan tidak akan membawa hasil selain kehilangan arah visi pendidikan.

Dengan demikian, jika gonta-ganti kurikulum yang pemerintah lakukan saat ini belum mampu memberi gambaran ke mana sebenarnya arah pendidikan kita, mengkaji sistem pendidikan ala Islam adalah alternatif tunggal.

Fobia Islam yang kian menggejala dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini harusnya tidak terjadi. Beri mimbar untuk mendiskusikan konsep Islam di ruang-ruang akademik, jika ingin  memperoleh gambaran visi pendidikan yang gemilang. Wallahualam. [MNews/Has]

Share

One thought on “Catatan Hardiknas, Pendidikan dalam Kungkungan Kapitalisme Sekuler”

  1. Sejarah telah mencatat pendidikan Islam telah melahirkan nama2 besar yg ahli tentang ilmu dunia dan akhirat,
    Jadi tunggu apa lagi, mari tegakan Islam kaffah dalam naungan khilafah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *