Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Jutaan buruh berdemonstrasi serentak pada 1 Mei 2022 di berbagai negara dalam rangka memperingati May Day. Sebagiannya berujung pada kerusuhan, seperti yang terjadi di Turki dan Prancis, sebanyak 164 demonstran di Turki dan 50 demonstran di Prancis ditangkap oleh pihak berwenang. May Day sendiri adalah sebutan bagi hari buruh sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.
Begitupun apa yang terjadi di Italia, adegan saling dorong antardemonstran dan kepolisian mendorong ratusan ribu demonstran turun ke jalan membanjiri sejumlah kota di London, Inggris, Jerman, Spanyol, Yunani dll. (Tribun News, 2/4/2022)
Tidak terkecuali di tanah air, ratusan buruh berdemonstrasi di depan KPU. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, walaupun yang hadir seratusan, namun jumlah tersebut telah mewakili 60 Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja. Aksi buruh akan dilanjutkan pada 14 Mei dengan target peserta ratusan ribu. (Republika, 1/5/2022)
Tuntutan Buruh adalah Kenaikan Upah
Tuntutan para buruh di seluruh dunia hampir sama yaitu menyangkut kenaikan gaji, turunkan harga pangan pokok, hapus kebijakan yang menzalimi pekerja, hingga pergantian rezim. Pun, 15 tuntutan para buruh Indonesia tidak jauh-jauh dari poin di atas, seperti penolakan upah murah, desakan penurunan harga pangan pokok, penolakan Omnibus Law UU, hingga menolak masa jabatan presiden 3 periode.
Tuntutan kenaikan gaji selalu menjadi poin dalam setiap demonstrasi buruh dari tahun ke tahun. Ya, jika kita telisik, problem mendasar masalah perburuhan/ketenagakerjaan adalah persoalan upah. Problem seperti jam kerja, cuti kerja, keselamatan kerja, etos kerja, keterampilan kerja, dll. adalah turunan dari permasalahan upah.
Lantas mengapa problem upah tidak kunjung selesai? Semua ini berawal dari cara pandang sistem ekonomi kapitalisme yang dipakai oleh hampir seluruh negara saat ini. Sistem ini memosisikan upah sebagai bagian dari faktor produksi. Walhasil, jika ingin meraih keuntungan yang setinggi-tingginya maka upah harus ditekan seoptimal mungkin.
Lahir lah konsep upah besi (the iron wage’s law), yaitu satu konsep rumusan besaran upah yang hanya berkisar pada batas Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Jika upah terlalu tinggi maka keuntungan akan sedikit karena ongkos produskinya mahal. Begitu pun jika upah terlalu rendah maka produksi akan menurun karena produktivitas para pekerja rendah. Keduanya sama-sama merugikan pengusaha.
Oleh karena itu, upah akan berkisar pada KFM atau sering disebut Upah Minimum, baik itu UMP/UMK/UMR sehingga diotak-atiknya rumusan upah, misalnya dalam UU Omnibis Law ada pasal yang mengatur ulang rumusan upah agar tercipta upah yang produktif maka hasilnya akan selalu bertengger pada upah minimum.
Lihatlah bagaimana para buruh di Eropa juga turut berdemonstrasi menuntut kenaikan upah. Padahal, negara Eropa dianggap tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata. Semua itu karena diterapkannya sistem upah besi. Hal ini membuat pekerja mendapat upah yang tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan.
Kesejahteraan dan Kebijakan Zalim
Selain kenaikan upah, tuntutan lainnya adalah penurunan harga pokok pangan dan kebijakan yang menzalimi pekerja. Di tengah upah buruh yang rendah, harga kebutuhan pokok pangan terus melambung tinggi. Tentu hal demikian akan sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Banyak dari keluarga menengah, kini berubah status menjadi miskin.
Mengapa harga terus melambung? karena pasar dikuasai swasta. Inilah aturan main ekonomi kapitalisme, negara hanya diposisikan sebagai regulator, peran negara mengurusi umat diamputasi secara paksa sehingga pasokan komoditas tidak di bawah kendali pemerintah melainkan swasta.
Lalu, lahirlah mafia minyak goreng yang mampu “menghilangkan” minyak goreng di pasar dan dalam waktu singkat menaikkan harga lebih dari 100 persen. Bukankah ini artinya pemerintah telah kalah dari swasta?
Alih-alih melindungi rakyat dari mafia, pemerintah malah terkesan melindungi dan menggelar karpet merah pada para pengusaha. Lihatlah bagaimana kebijakan-kebijakan yang lahir, kian hari kian merapat pada kepentingan pengusaha. Misalnya UU Omnibus Law, kebijakan penghapusan outsourching, kebijakan kenaikan PPn, pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan, kebijakan agraria, dll.
Tentu karpet merah digelar bukan pada pengusaha kecil yang tidak berkontribusi besar pada negara dalam bentuk pajak. Gelaran karpet hanya diperuntukan bagi pengusaha besar, terlebih mereka yang multinasional. Lihat saja bagaimana kebijakan yang ada pun kerap mematikan pengusaha lokal, seperti kebijakan impor tarif 0 persen, membuat petani dan pedagang kecil kalah bersaing.
Mengapa demikian, inilah negeri demokrasi yang para pejabat negaranya bisa naik ditampuk kekuasaan karena bantuan para pemilik modal. Tidak heran, setelah menjabat, bukan rakyat yang menjadi fokus kerjanya, tetapi pengusaha yang menjadi sponsor pejabat tersebut. Hal demikian merupakan konsekuensi hidup dalam sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme. Mustahil terwujud kesejahteraan pada seluruh rakyatnya termasuk buruh.
Menolak Rezim
Penolakan masa jabatan presiden 3 periode, rupanya menjadi poin paling penting dalam aksi buruh kali ini. Terlihat dari tempat demonstrasi yang dipilih yaitu di depan KPU. Padahal, biasanya depan DPR atau Istana kepresidenan. Dengan kata lain, para buruh menolak untuk tetap dipimpin Jokowi pada periode mendatang.
Begitu pun di beberapa negara lainnya, seruan ganti rezim pun turut menjadi fokus unjuk rasa. Seperti di Sri Lanka yang kini tengah mengalami krisis ekonomi, rakyatnya menuntut agar Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa turun jabatan. Begitupun pendemo di Prancis yang kecewa atas terpilihnya kembali Presiden Emmanuel Macron bulan lalu.
Pergantian rezim yang dinginkan para buruh, sejatinya berangkat dari keinginan mereka untuk hidup lebih baik dan sejahtera dari kondisinya semula. Namun demikian, impian mereka akan hal itu tidak pernah terealisasi. Sebab pada faktanya, kondisi mereka tidak berubah walaupun telah berkali-kali pemimpinnya berganti.
Padahal, jika dihitung dari tahun pertama adanya May Day yaitu tahun 1886 silam, berarti setidaknya telah dilakukan sebanyak 36 kali demonstrasi menuntut kesejahteraan buruh.
Dengan demikian, jika pergantian pemimpin tidak jua memperbaiki nasib para buruh, seharusnya negara mengoreksi total tata kelola pemerintahannya, berikut tata kelola ekonominya. Sebab sejatinya, jika dilihat dari segi empiris dan historis, sistem pemerintahan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme telah nyata menjadi biang kerok atas seluruh permasalahan, termasuk perburuhan.
Apalagi jika dilihat dari segi filosofis, asasnya yang sekuler menjadikan sistemnya hanya bertumpu pada manusia yang bersifat lemah dan terbatas. Maka wajar saja produknya pun cacat, rusak dan merusak.
Khatimah
Oleh karena itu, tuntutan buruh mengenai kenaikan upah, penurunan harga pangan pokok, kebijakan yang zalim hingga pergantian rezim, seharusnya dibarengi juga dengan penuntutan pergantian sistem. Sebab, seluruh permasalahan di atas merupakan buah dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalisme.
Islam telah dengan sangat rinci mengatur itu semua. Permasalahan upah bisa diselesaikan dengan konsep upah sepadan, yaitu upah bergantung pada tenaga yang dikeluarkan, bukan berdasar KFM. Setelah itu, majikan akan bersegera melakukan kewajibannya dalam membayar upah pada pekerjanya dan tidak terbebani dengan kesejahteraan pekerja, karena yang menjamin kesejahteraan pekerja adalah negara, bukan majikan.
Permasalahan harga kebutuhan pokok yang menjulang dan kebijakan yang tidak memihak rakyat, tentu bisa diselesaikan dengan konsep ekonomi Islam yang menjadikan negara berperan sebagai pengurus urusan umat termasuk melakukan berbagai upaya dalam menstabilkan harga. Selain itu, negara pun akan berupaya sebaik mungkin dalam melindungi umat dari para mafia dagang.
Oleh karena itu, penerapan sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah menjadi urgen agar seluruh permasalahan di atas bisa diatasi dan kehidupan umat termasuk buruh kembali sejahtera seperti saat Islam memimpin dunia. Wallahualam. [MNews/Has]
