Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Nasib Maskapai Garuda masih saja memprihatinkan. Lagi-lagi PT Garuda Indonesia (Persero) mendapatkan suntikan dari uang negara. Kali ini berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai operasional perusahaan, di antaranya menghidupkan maskapai-maskapai yang sebelumnya dikandangkan.
Sayangnya, suntikan dana tersebut tidak serta-merta menyelesaikan masalah keuangan Garuda. Gerry Soejatman selaku konsultan dan pengamat penerbangan dari CommunicAvia menilai PMN tersebut terlalu kecil atau tidak sepadan dengan bebannya.
Untuk menyelamatkan Garuda, butuh dana sebesar US$936 juta atau Rp13,5 triliun (tempo.co, 23/4/2022). Namun, pemerintah tidak akan mampu memberikan suntikan dana secara penuh kepada Garuda karena APBN sedang berat dan besarnya kebutuhan untuk pemulihan ekonomi.
Salah Kelola dan Korupsi
Kondisi keuangan Garuda memang sudah berdarah-darah. Tahun lalu, Garuda menghadapi beberapa gugatan kepailitan. Gugatan-gugatan tersebut merupakan akibat dari permasalahan keuangan Garuda.
Pada semester I 2021, BUMN ini mencatat kerugian bersih senilai US$ 898,65 juta atau Rp12,85 triliun (kemenkeu.go.id). Garuda juga memiliki utang besar hingga mencapai US$9,8 triliun atau sekitar Rp140 triliun (tempo.co, 10/11/2021). Mayoritas utang tersebut berasal dari salah kelola terhadap beban sewa pesawat.
Salah kelola yang dimaksud adalah adanya kesepakatan penyewaan pesawat dengan nilai di atas rata-rata pasar. Selain itu, penggunaan armada yang kurang tepat diduga menjadi salah satu sumber inefisiensi. Ditengarai, pengoperasian armada bernilai di atas pasar tersebut mengandung unsur korupsi. Salah kelola juga tampak pada sepinya rute-rute internasional yang kalah bersaing di dunia internasional.
Sebelumnya, pemerintah berada pada dua pilihan, yaitu menyelamatkan Garuda ataukah menguburnya. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Garuda karena dianggap memiliki nilai historis. Namun, sayangnya, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah nyatanya belum berhasil menyehatkan Garuda.
Bahkan, upaya menyuntik dana untuk Garuda, meski berapa pun besarnya, tidak akan efektif menyelamatkan BUMN ini jika tidak ada perubahan yang signifikan. Jika manajemen yang diberlakukan masih korup, Garuda akan terus merugi.
Padahal, dana untuk menyuntik Garuda berasal dari APBN yang notabene adalah uang rakyat. Sungguh sayang jika dana triliunan diguyurkan untuk menyehatkan Garuda, tetapi hasilnya nihil. Selama salah kelola dan budaya korupsi masih mendominasi, Garuda akan terus merugi, suntikan dana hanya akan menjadi aksi “bakar duit” saja.
Transportasi untuk Pelayanan
Dalam Islam, keberadaan transportasi yang diselenggarakan negara adalah untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, tujuan yang harus diraih adalah terlayaninya rakyat secara sempurna, bukan pertimbangan untung rugi, apalagi memperkaya diri sendiri.
Dengan perspektif ini, transportasi akan tersaji dalam wujud layanan terbaik, yaitu armada yang berkualitas, pengutamaan keselamatan, sumber daya manusia yang mumpuni, serta harga yang terjangkau. Inilah layanan transportasi yang ada dalam Khilafah.
Sebagai contoh, Khalifah Umar bin Khaththab pada masa pemerintahannya menyediakan pos dana khusus dari baitulmal untuk mendanai infrastruktur. Misalnya, jalan dan semua hal yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan secara mandiri tanpa dana utang yang bisa menggadaikan kedaulatan negara. Pembangunan ini untuk memudahkan transportasi antarkawasan Negara Khilafah.
Selain membangun jalan, Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah unta sebagai alat transportasi bagi rakyat. Beliau juga menyediakan makanan dan minuman gratis bagi rakyat yang menempuh perjalanan menuju Makkah dan Madinah.
Pada akhir masa Utsmaniyah, Khalifah Abdul Hamil ll membangun jalur kereta api dari Damaskus, Suriah hingga Madinah. Jalur kereta Hijaz ini dibangun tahun 1900 ini menjadikan waktu tempuh yang awalnya lima pekan perjalanan menjadi tiga hari saja. Khalifah turut menginfakkan harta pribadinya untuk pembangunan tersebut, yaitu sebesar 50.000 keping uang dinar Utsmani.
Demikianlah ketika transportasi diposisikan sebagai pelayanan negara bagi rakyatnya. Rakyat pun mendapatkan layanan transportasi terbaik dengan harga terjangkau, bahkan gratis.
Para pegawai negara yang mengurusi transportasi dalam Khilafah juga berisi orang-orang amanah. Mereka tidak akan silau pada harta hingga berlaku korup. Sebaliknya, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab karena yakin akan adanya hari hisab.
Dengan demikian, menyelamatkan Garuda tidak bisa hanya dengan suntikan dana, melainkan dengan perubahan tata kelola transportasi negara dari ala kapitalisme yang korup menjadi ala Islam yang melayani dengan sangat baik. Wallahualam. [MNews/Gz]
Foto sampul:
