Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — Masalah impor daging sapi terjadi setiap tahun. Lebaran kali ini, sebenarnya ketersediaan sapi dan kerbau di Indonesia sudah mencukupi. Namun, nyatanya, kebijakan impor masih terus berjalan. Masalah utama dari impor ini bukan dari minimnya jumlah sapi. Menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, masalah ini karena sapi dalam negeri tidak bisa masuk pasar.
Khudori menambahkan bahwa para peternak tidak mau menjual sapinya karena sapi termasuk tabungan berharga sehingga mereka hanya menjual saat butuh saja. Badan Pangan bersama PT Berdikari juga telah berusaha membuat program agar para peternak mau menjual sapinya. Akan tetapi, usaha itu tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk impor daging sapi setiap tahunnya. Melihat kebijakan ini, apakah benar kiranya menjadikan alasan tersebut untuk membuka lampu hijau impor? (Bisnis, 27/07/22)
Butuh Keberanian
Sejarah mencatat, Indonesia bersama Soeharto sebagai presidennya pernah membuat peternakan besar, Tri-S Ranch, Tapos. Peternakan yang berada di lereng gunung Gede itu merupakan tempat pribadi Soeharto. Namun, tempat itu dijadikan laboratorium penelitian dan pengembangan peternakan untuk membantu mewujudkan ternak unggul Indonesia.
Sayangnya, seiring dengan berkembangnya isu politik, peternakan itu tidak lagi sementereng dulu. Aktivitas dalam peternakan hanya sebatas pemerahan susu sapi. Tanah Tapos pun makin sempit setelah orang nomor satu itu lengser. Kini peternakan itu seakan mati suri.
Melihat hal tersebut, menandakan bahwa bangsa ini sebenarnya mampu memiliki peternakan modern yang mandiri. Tanpa mengandalkan dari luar, negeri ini bisa berdikari. Hanya saja semua itu butuh keberanian, kemauan, dan biaya yang besar. Dalam sistem kebebasan seperti sekarang, peternakan besar bagaikan pungguk merindukan bulan.
Sebatas Mimpi
Memiliki peternakan mandiri sepertinya hanya sebuah mimpi bagi negeri ini. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah sistem yang dipakai. Saat ini, mayoritas negara dunia termasuk negeri khatulistiwa menganut ekonomi neoliberal, yakni pemerintah tidak boleh ikut campur dalam mekanisme pasar.
Konsep ini sejalan dengan profil pemerintahan ala neoliberal yang digagas David Osbirne dan Ted Gaebler pada 1992 yang dikenal dengan reinventing government atau Regom. Pada intinya, Regom menjadikan negara hanya sebagai regulator, yaitu pihak yang bertugas melakukan regulasi. Menurut gagasan ini, negara tidak boleh lagi berperan seperti Sinterklas yang menyediakan semua kebutuhan rakyat, tetapi peran negara sebatas memfasilitasi (fasilitator) agar rakyat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.
Dengan demikian, kebutuhan rakyat dapat dipenuhi melalui mekanisme pasar bebas. Jika ada masalah pada konsumen atau produsen, negara baru ikut campur dengan kebijakan.
Sayangnya, dalam pemerintahan neoliberal sekarang, para produsen (kapitalis yang diutamakan) dan negara tidak ubahnya seperti pengusaha yang mengambil kebijakan berdasarkan untung rugi, jangka pendek maupun jangka panjang. Siapa lagi yang diuntungkan kalau bukan pengusaha?
Dari sini wajar jika peternakan Tapos tidak lagi diperhatikan. Sebab, fokus pemerintah bukanlah menyediakan peternakan besar, tetapi hanya kepada regulasi agar semua bisa berjalan lancar. Sayangnya, lancar yang dimaksud memakai standar kapitalistik. Semua akan dilakukan demi keuntungan kapitalis. Salah satunya dengan kebijakan impor daging sapi yang menguntungkan para importir, termasuk membuat para mafia dagang hidup subur. Hal itu terjadi karena negara tidak boleh ikut campur dalam masalah pasar.
Pemimpin Bertanggung Jawab terhadap Ketersediaan Pangan
Dua puluh empat tahun berlalu, kondisi negeri ini bukannya membaik, malah makin buruk. Mimpi mempunyai peternakan besar kian terkubur dengan makin masifnya kegiatan impor daging sapi. Tidak ada kemajuan, apalagi usaha memperbaikinya. Akibatnya, rakyat terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk menikmati daging sapi.
Ketaktepatan pemerintah mengatasi keperluan daging sapi konsumsi ini membuktikan bahwa mereka tidak mengambil posisi sebagai pemimpin yang bertugas memenuhi (melakukan riayah) kebutuhan rakyatnya. Hal ini adalah sebuah keniscayaan ketika konsep Regom yang digunakan sebagai pijakan.
Padahal, pemimpin di dalam Islam diibaratkan sebagai penggembala. Ia harus mengurus gembalanya dengan baik. Agar saat nanti diminta pertanggungjawaban, ia bisa mempertanggungjawabkannya.
..الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar ra.)
Yang terjadi saat ini bisa saja membuktikan bahwa para pemegang kebijakan itu tidak paham atas tanggung jawabnya. Jika memang kesulitan daging sapi berasal dari minimnya ketersediaan sapi, berarti solusinya bukan impor, tetapi berusaha membuat peternakan sapi.
Mulai dari membudidayakan hingga memproduksi pakannya yang dilakukan oleh negara atau mengatur para peternak individu atau swasta dalam mendistribusikan hasil dari peternakannya. Yang terpenting adalah kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Pengaturan distribusi daging harus merata dan tidak ada permainan harga, bahkan diperlukan ketegasan dalam menindak orang-orang yang curang, sampai mereka tidak berani melakukannya lagi. Itulah sikap seorang pemimpin yang dibutuhkan rakyatnya di mana tidak akan pernah dijumpai dalam sistem saat ini. Jadi, masihkah kita berpikir dua kali untuk mengambil Islam? Wallahualam. [MNews/Has]
