Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center merilis hasil surveinya bahwa 64,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sedangkan 32,8% menyatakan tidak puas.
Sejatinya, hasil survei bisa jadi benar dan salah sehingga tidak bisa menjadi tolok ukur menilai baik atau buruknya kinerja pemerintah. Kinerja tersebut bisa kita lihat berdasarkan realitas di masyarakat dan dampaknya bagi mereka.
Kontradiktif
Benarkah pemerintahan Jokowi sudah memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi rakyat? Hasil survei yang menyebut masyarakat puas dengan kinerja Pemerintah sebenarnya kontradiktif dengan hasil survei lembaga lain.
Hasil survei Indikator Politik memperlihatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami penurunan dari bulan-bulan sebelumnya. Dari hasil survei tersebut pula, masyarakat menilai buruk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bukankah salah satu indikator pemerintahan yang baik ialah pemerintahannya bersih dan hukum ditegakkan secara adil? jadi, bagaimana mungkin kinerja suatu pemerintahan dikatakan baik, sedangkan pemberantasan korupsinya buruk?
Jika kita melihat secara langsung berbagai kebijakan Pemerintah yang makin menambah beban rakyat, tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah patut kita duga menukik tajam. Hal tersebut dapat kita saksikan dari realitasnya.
—
Pertama, kenaikan tiga kebutuhan asasi masyarakat: BBM, LPG, dan tarif listrik.
Jika semua naik, sudah pasti masyarakat akan terbebani, terutama kalangan masyarakat bawah yang menggantungkan nafkahnya dari pemakaian BBM, LPG, dan listrik.
Selain itu, dampak kenaikan tiga sumber energi tersebut juga berpengaruh pada kenaikan harga barang dan jasa. Sudahlah tidak mendapat jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, masyarakat pun harus menanggung beban ekonomi yang kian berat.
—
Kedua, kenaikan PPN.
Jamak kita ketahui, pajak adalah sumber devisa bagi negeri ini. Jika PPN naik, harga barang pun turut naik. Jika semua barang naik secara bersamaan, tetapi pendapatan tidak mengalami kenaikan, biaya hidup akan membengkak. Ini ibarat besar pasak daripada tiang.
—
Ketiga, kelangkaan hingga mahalnya harga minyak goreng.
Fenomena antrean minyak goreng mengular panjang menjadi santapan berita sehari-hari, bahkan ada di antaranya yang meninggal. Kondisi ini sangat ironis di tengah julukan Indonesia sebagai negerinya raja sawit.
Konon, minyak goreng langka karena ada permainan kartel dan mafia. Belakangan diketahui, para pengusaha sawit justru jorjoran mengekspor CPO saat rakyat kesusahan mendapat minyak goreng.
Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
—
Keempat, kenaikan berbagai bahan pangan.
Hingga hari ini, harga bahan pangan melambung tinggi. Masyarakat menilai Pemerintah telah gagal menstabilkan harga pangan. Kenaikan harga pangan saat Ramadan seakan menjadi agenda tahunan yang belum pernah tersolusi dengan baik.
—
Ini baru empat isu. Jika kita dalami lagi, masih banyak isu yang menunjukkan belum beresnya kinerja Pemerintah. Semisal, keanggotaan BPJS menjadi prasyarat pelayanan publik, ketakadilan hukum, pelemahan KPK, korupsi, dan sebagainya.
Hal tersebut secara gamblang sudah cukup menunjukkan berapa banyak ketakpuasan masyarakat atas kinerja Pemerintah. Hasil lembaga survei memang tidak dapat mewakili suara rakyat secara keseluruhan. Sayangnya, survei tersebut seolah menjadi pembenar bahwa selama ini Pemerintah sudah bekerja maksimal dan optimal, padahal faktanya tidak demikian.
—
Pemerintahan Baik Lahir dari Sistem Baik
Salah satu indikator pemerintahan yang baik ialah tata kelola pemerintahan yang bersih, memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bukan sebaliknya, yaitu menyusahkan dan membebani rakyat dengan berbagai kebijakan zalim.
Selain itu, kepemimpinan teladan dan amanah akan memberikan kepuasan rakyat atas pemimpinnya. Jika pemimpinnya berlaku curang, tidak jujur, dan khianat, bagaimana rakyat bisa berpuas hati? Penguasa justru memuaskan hatinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan rakyat untuk memenuhi hasrat para kapitalis.
Inilah pentingnya sistem yang baik dalam mengelola negara. Sistem baik akan melahirkan kepemimpinan yang baik, pun sebaliknya. Jika negeri ini terus dikelola dengan paradigma kapitalisme, rakyat tidak akan menjadi prioritas para pemangku kekuasaan. Penguasa hanya memenuhi kepentingan para kapitalis dan korporat.
Walhasil, mustahil lahir pemimpin amanah dari sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme, sistem yang tidak mensyaratkan pemimpin atau penguasanya memerintah dengan hukum Allah Taala.
—
Kepemimpinan Amanah
Dalam Islam, kekuasaan sangat penting. Tujuannya untuk menegakkan, memelihara, dan mengemban agama ini. Ini sejalan dengan ungkapan ulama yang menggambarkan pentingnya agama dan kekuasaan,
اَلدِّيْنُ وَ السُّلْطَانُ تَوْأَمَانِ وَ قِيْلَ الدِّيْنُ أُسٌّ وَ السُّلْطَانُ حَارِسٌ فَمَا لاَ أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَ مَا لاَ حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ
“Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berfondasi, bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga, akan lenyap.” (Abu Abdillah al-Qali, Tadrîb ar-Riyâsah wa Tartîb as-Siyâsah, 1/81).
Menjadi pemimpin amanah adalah keharusan. Amanah tidak akan pernah bersanding dengan sifat khianat. Ketika pemimpin amanah, ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta jangan mengkhianati amanah-amanah kalian, sementara kalian tahu.” (QS Al-Anfal [8]: 27)
Sejak Rasulullah saw. diutus mengemban Islam hingga berlanjut oleh para khalifah sesudah beliau, Islam tidak pernah kehabisan melahirkan pemimpin amanah. Hanya pada sistem Islam kepemimpinan amanah dan adil dapat terwujud.
Kita tentu mengenal Khulafaurasyidin yang masyhur dengan kearifan, ketegasan, dan keberanian mereka dalam membela kepentingan kaum muslim. Mereka adalah negarawan sejati yang dicintai dan mencintai rakyatnya.
Ada sosok Abu Bakar yang lemah lembut, tetapi tegas dalam memerangi orang-orang yang menolak membayar kewajiban zakat. Begitu pula sosok Umar bin Khaththab yang tegas, tetapi lemah lembut tatkala mendengarkan keluh kesah dan kritik rakyat atas dirinya. Rakyat akan merasa puas jika pemimpinnya amanah memerintah berdasarkan syariat Islam kafah.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Imam Hasan al-Bashri saat menjawab pertanyaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang jabatan seorang pemimpin, ia berkata, “Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan pemimpin yang adil itu untuk meluruskan yang bengkok, membimbing yang zalim, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, dan melindungi yang teraniaya. Ia (seorang imam) seumpama seorang budak yang dipercaya oleh Tuannya (Allah) untuk menjaga dan memelihara harta dan keluarganya, ia tidak akan menghukum dengan hukum jahiliah, tidak mengikuti orang zalim, tidak akan membiarkan orang zalim itu berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, pemegang wasiat anak yatim dan amanat orang miskin, mendidik yang kecil dan mengawasi yang besar.” Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
bagus