Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Islam dan politik ibarat dua sisi mata uang. Apabila salah satunya hilang, hilanglah fungsi uang. Begitu pula dengan Islam dan politik, keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal ini pun tampak pada pergerakan politik Islam yang kian menguat. Menguatnya politik Islam itu berbanding lurus dengan makin besarnya suara partai-partai Islam dalam politik elektoral di antara partai-partai sekuler yang ada.
Tingginya politik Islam sehingga menjadi semacam oposisi di era pemerintahan Jokowi disebabkan karena tidak akomodatifnya kepemimpinan rezim ini terhadap kelompok-kelompok Islam. Tidak heran, pernyataan rezim anti-Islam sering kali berkumandang.
Dampak Kebijakan Anti-Islam dan Tidak Pro Rakyat
Hal ini bukan sekadar klaim, karena bukan sekali-dua kali terjadi fenomena yang menyudutkan Islam, termasuk kebijakan-kebijakan anti-Islam yang dilahirkan oleh rezim. Pada akhirnya, hal tersebut menyumbat aspirasi dari kalangan umat Islam.
Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti pengurangan subsidi, naiknya harga pangan, termasuk listrik, elpiji, dan BBM. Hal ini menjadikan makin mahalnya harga komoditas serta angka pengangguran yang mengalami peningkatan.
Ditambah adanya Undang-Undang Omnibus Law yang menguntungkan para kapitalis, dan deretan kebijakan tidak pro rakyat membuat rakyat akhirnya melirik pada tawaran revolusi sistem. Gelombang ajakan untuk menimbang kembali tawaran untuk formalisasi syariat Islam melalui sistem bernegara Khilafah pun kian akrab di telinga.
Sebelumnya, ada juga wacana pelarangan hijab dan celana cingkrang bagi ASN. Kemudian, ASN juga mendapat ancaman diberhentikan bila terbukti terpapar radikalisme. Sejak itu, telah ditandatangani SKB 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara.
Kebijakan beraroma anti-Islam selanjutnya juga tampak pada adanya aturan sertifikasi penceramah, pendaftaran majelis taklim, pengawasan ceramah di masjid oleh polisi, persekusi ulama dan aktivis dakwah, penerbitan SKB 3 Menteri, hingga revisi buku-buku agama Islam di sekolah, serta masih banyak kebijakan lainnya yang beraroma anti-Islam. Kebijakan-kebijakan ini menuai banyak kritik di tengah masyarakat.
Kondisi ini sangat dipahami oleh pemerintah sehingga dipandang perlu mengambil sikap demi eksistensinya, dengan membendung bola salju pergerakan ke arah revolusi sistem dengan sistem Islam tersebut. Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD pada umat Islam agar menolak seruan penerapan syariat Islam melalui sebuah negara.
Mahfud MD kembali menegaskan bahwa mendirikan negara seperti sistem yang dibangun Nabi Muhammad itu haram dan dilarang. Hal itu sekaligus menjawab Imam Masjid Islamic Center New York Syamsi Ali atau Imam Shamsi Ali yang mengkritik pernyataan Mahfud MD itu dalam sebuah ceramah tarawih. (Suara[dot]com)
Demokrasi Menjaga Maqashid Al Syar’i?
Berulang kali Mahfud menyampaikan yang penting dalam mendirikan negara itu tercapainya maqashid al syar’i, bukan sistem atau formal-simboliknya. Ia memaparkan, bagi umat Islam, mempunyai negara adalah sunnatullah karena negara diperlukan untuk menjaga maqashid al syar’i (tujuan syariah).
Mahfud pun pernah menyatakan, prinsip mendirikan negara itu adalah mewujudkan maqashid al syar’i sedangkan sistem dan bentuk negaranya boleh apa saja seperti demokrasi, monarki, presidensial, parlementer, kerajaan, republik, imarah, mamlakah, dan sebagainya.
Benarkah demikian? Mari kita telaah, apakah sistem pemerintahan demokrasi yang diterapkan saat ini dapat menjaga maqashid al syar’i tersebut?
Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa hampir seluruh negeri muslim tidak punya independensi dalam politiknya sebagai imbas dari arus globalisasi, di mana negara ideologis kapitalis yang menempati negara nomor satu dalam percaturan politik dunia memiliki pengaruh besar dalam ipoleksosbudhankam negeri-negeri muslim.
Akibatnya, bentuk pemerintahan, sistem ekonomi, dan cara beragama juga dipengaruhi oleh cara pandang Barat. Sumber daya alam milik umat Islam tidak bisa lagi dinikmati karena dikuasai asing sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalisme liberal sehingga sejahtera dan tercapai maqashid syar’i dalam bernegara hanyalah menjadi angan-angan.
Penjagaan terhadap keturunan atau nasab dihancurkan oleh budaya perzinaan yang makin bersemi seiring mengentalnya sekularisme di tengah-tengah masyarakat. Penjagaan akal yang juga lemah akibat kepentingan hawa nafsu yang lebih dikedepankan dibandingkan akal sehat.
Demikian pula penjagaan jiwa manusia makin tidak berharga karena hukuman terhadap para pembunuh tidak bisa menimbulkan efek jera, bahkan membuat mereka makin ahli ketika keluar dari penjara. Walhasil, adalah sebuah kemustahilan mengarapkan maqashid syar’i bisa tercapai di dalam sistem demokrasi.
Sekularistik dan Pragmatis
Dr. M. Sjaiful, S.H., M.H. dari Indonesia Justice Monitor (IJM) ketika menanggapi pernyataan Mahfud MD mengatakan, “Apa yang dilakukan itu merupakan manifestasi dari pernyataan sekularistik dan pragmatis,” tuturnya dalam acara Kabar Petang: Koreksi untuk Prof. Mahfud MD Soal Haram Mendirikan Negara Seperti Nabi, Kamis (7/4/2022) di kanal YouTube Khilafah News.
Pernyataan Mahfud disebut sekuler karena seolah-olah ada ungkapan memisahkan antara kehidupan kenegaraan, kehidupan sosial dengan kehidupan agama. Sementara Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. adalah Islam yang terwujud dalam semua aspek kehidupan termasuk kehidupan kenegaraan, kehidupan ekonomi dan politik.
Pernyataan ini pun berbau pragmatis karena meminggirkan kehidupan agama dalam realitas sosial. Bahkan, pernyataan Mahfud ini dinilai berpotensi menimbulkan keresahan publik. Sistem atau pola kenegaraan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. adalah sistem kenegaraan yang merupakan ajaran Islam, yang tidak bisa ditawar-tawar.
Ajaran Islam Relevan hingga Akhir Zaman
Sebagai seorang muslim, tuntutan akidah mengharuskan untuk meyakini bahwa sistem kenegaraan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. adalah bagian dari ajaran Islam yang harus diterapkan sampai akhir zaman. Syariat Islam secara kafah tidak akan pernah bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan selain Islam, termasuk di dalam sistem demokrasi.
Pernyataan tujuan syariah dapat diterapkan dengan sistem apa pun merupakan pernyataan yang buta sejarah. Khilafah Islam yang mereka fitnah sebagai pemecah belah persatuan justru menjadi satu-satunya sistem pemerintahan yang berhasil menyatukan setidaknya tidak kurang dari 2/3 wilayah dunia selama berabad-abad dengan realitas adanya berbagai perbedaan, beda benua, beda bahasa, beda asal usul, beda budaya bahkan beda agama.
Rasulullah saw. menetapkan kewajiban negara Islam menjaga hak beragama nonmuslim. “Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada penduduk Yaman, ‘Siapa saja yang tetap memeluk agama Nasrani dan Yahudi, mereka tidak akan dipaksa untuk keluar dari agamanya’.” (HR Abu ‘Ubaid)
Rasulullah saw. ketika menegakkan negara di Madinah tidak pernah menerapkan sistem apa pun selain sistem Islam secara kafah. Penerapan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni penerapan seluruh fikrah (konsep) Islam maupun thariqah-nya (mekanisme untuk menerapkan fikrah). Syariat Islam tidak akan dapat diterapkan secara kafah selain dengan jalan penegakan Khilafah sebagai satu-satunya institusi politik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.
Khatimah
Tujuan bernegara, tercapainya maqashid syar’i hanyalah bisa diraih melalui penegakan Khilafah, yang menyatukan fikrah dan thariqah Islam. Dengan demikian, penjagaan terhadap negara (muhafadzah ala ad-daulah) juga akan tercapai. Wilayah negara Islam haram dikuasai oleh pihak kufur dengan cara apa pun.
Pencegahan terhadap upaya merongrong kekuasaan (makar maupun kudeta), memecah-belah kesatuan umat dan warga negara, pelanggaran HAM, ketimpangan dan ketidakadilan penegakan hukum, diberi solusi oleh syariat Islam dengan satu jalan, yaitu kesatuan kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Wallahualam. [MNews/Hasni]
