[Kabar] Arum Harjanti Tegaskan Pengesahan RUU TP-KS Bukan Obat Jitu Pemberantasan Kekerasan Seksual

[Kabar] Arum Harjanti Tegaskan Pengesahan RUU TP-KS Bukan Obat Jitu Pemberantasan Kekerasan Seksual

Muslimah News, NASIONAL — Pengamat masalah perempuan keluarga dan generasi Arum Harjanti menyoroti Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TP-KS) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada 12 April 2022.

“Sesungguhnya pengesahan RUU TP-KS menjadi UU bukanlah solusi jitu menangani kekerasan seksual yang memang makin marak di Indonesia, lebih-lebih dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan,” tegasnya kepada MNews, Kamis (14/04/2022).

Arum menggambarkan euforia dari berbagai pihak, baik anggota dewan maupun para pegiat hak-hak perempuan sangat tampak dengan pengesahan RUU TP-KS menjadi UU. “Mereka berpendapat bahwa payung hukum sudah terwujud sehingga menyelesaikan kekerasan seksual serta melindungi perempuan di Indonesia,” ucapnya.

Kian Meningkat

Namun, Arum menjelaskan apabila berkaca pada pengesahan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang sudah 18 tahun, ternyata kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. “Bahkan menjadi kekerasan terbanyak di ranah domestik di Indonesia dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Demikian halnya, Arum menambahkan, terkait UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah direvisi hingga dua kali. “Revisi pertama melalui UU No. 35/2014, mulai dari memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak,” sorotnya.

Sementara revisi kedua, ia melanjutkan, melalui pengesahan UU No. 17/2016, terdapat pemberatan hukuman, yang menetapkan pelaku dapat dipidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, “Selain itu, identitas pelaku dapat diumumkan. Pelaku kejahatan juga dapat dikenai kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik,” ulasnya.

Namun faktanya, ungkap Arum, alih-alih kekerasan seksual terhadap anak bisa dicegah, justru malah terus meningkat. “Bahkan dilakukan oleh orang dekat korban dan orang yang seharusnya memberi perlindungan keamanan,” ucapnya prihatin.

Ia menyatakan inilah fakta yang mengoyak nurani dan rasa kemanusiaan. “Ketika ayah, saudara, kakek, atau guru—termasuk guru ngaji dan pengasuh pesantren—juga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak,” ungkapnya miris.

Arum menekankan dengan korban berjumlah banyak, yang di dalamnya juga usia bayi dan balita. Sungguh ini adalah kejahatan luar biasa yang tidak masuk nalar manusia,” tegasnya.

Jauh dari Agama

Arum menilai akar persoalan kekerasan, siapapun obyeknya, baik perempuan dewasa, anak-anak, maupun laki-laki, semua terjadi karena kelemahan pengendalian diri dan hawa nafsu yang menguasai. 

“Demikian juga adanya kebebasan perilaku yang menjadi tabiat hidup saat ini. Maka, tidak boleh dilupakan adanya berbagai kondisi yang memang membuat kejahatan dan kekerasan sangat mungkin terjadi, seperti maraknya pornoaksi dan pornografi, beredarnya miras dan keberadaan berbagai tempat maksiat,” tandasnya.

Menurutnya, hal itu merupakan wujud dari kehidupan yang jauh dari aturan agama dan kehidupan yang hanya mencari kesenangan jasmani, “Inilah gambaran kehidupan yang dilandasi sekularisme dengan seluruh cabangnya, yaitu kapitalisme dan liberalisme,” pungkasnya.

Arum menjelaskan selama tata kehidupan diatur dengan sistem rusak tersebut, kekerasan akan terus terjadi. “Tidak saja terhadap perempuan dan anak, tetapi berbagai kekerasan terhadap sesama manusia dalam segala bentuknya, akan terus terjadi, meskipun ada beribu regulasi yang disahkan parlemen,” cetusnya.

Aturan yang Lemah

Arum mengingatkan regulasi yang hanya bersumber dari akal pikiran manusia yang serba lemah dan terbatas, meskipun hasil kesepakatan internasional sekali pun tidak akan mampu memberantas apalagi mencegah terjadinya kekerasan seksual.

“Semua aturan yang lahir dari akal manusia dan bukan aturan Allah, Zat yang Mahatahu dan sebagai Pencipta manusia, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dengan tuntas,” ucapnya.

Ia memandang tanpa adanya suasana keimanan pada setiap individu dan dalam pergaulannya di tengah masyarakat, serta penerapan regulasi yang bersumber dari aturan Allah oleh negara, mustahil kekerasan terhadap perempuan dapat diberantas dengan tuntas.

“Kapitalisme sekularisme justru memberi peluang terjadinya pelanggaran hukum. Mengingat jargon tujuan dari ide ini ialah menghalalkan segala cara,” imbuhnya.

Arum kembali menegaskan bahwa pengesahan RUU TP-KS ibarat kado kosong bagi semua perempuan dan juga seluruh rakyat Indonesia, “Kekerasan terhadap perempuan hanya dapat diberantas dengan tuntas dengan penerapan aturan  Allah secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan,” tutupnya. [MNews/Nvt]

Sumber foto: kompas

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *