Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Di tengah demonstrasi mahasiswa yang tidak terapresiasi dan harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi, Pemerintah mengungkapkan kebanggaannya karena telah membangun ribuan jalan tol demi mendongkrak ekonomi. Pembiayaannya yang kini akan menggunakan SWF tanah air, yakni INA, diharapkan mampu makin melejitkan pembangunan infrastruktur negara.
Lantas, apakah INA benar-benar menjadi dewa penyelamat keuangan negara? Apakah pembangunan infrastruktur jalan tol akan membawa masyarakat menuju sejahtera?
Dibiayai INA
Pembangunan jalan tol di era Jokowi memang tidak tanggung-tanggung. Selama tujuh tahun pemerintahannya, telah terbangun jalan tol sepanjang 1.900 km dan angka ini akan terus bertambah. Jokowi dengan bangga membandingkan angka tersebut dengan capaian pemerintahan sebelumnya yang hanya membangun 780 km jalan tol selama 40 tahun.
Ia menambahkan, lambatnya perkembangan pembangunan infrastruktur di tanah air adalah karena persoalan pembiayaan. Padahal, katanya, pembangunan infrastruktur di sebuah negara sangat penting untuk bisa meningkatkan daya saing dan kompetisi dengan negara-negara lain. Pemerintahan terdahulu ia sebut tidak mencari alternatif pembiayaan lain selain bergantung pada APBN, BUMN, dan kerap menyerahkannya pada swasta.
Oleh karenanya, ia begitu mengapresiasi ketika Sovereign Wealth Fund (SWF) tanah air yang dibentuk 2021 lalu, yakni Indonesia Investment Authority (INA), pada 14/4/2022, menandatangani kerja sama perdana dengan PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan Waskita Toll Road untuk mendanai proyek pembangunan jalan tol senilai Rp39 triliun. (VoA Indonesia, 14/4/2022)
Adanya lembaga semacam INA ia yakini mampu memberikan efek kepercayaan dari investor domestik maupun internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan negara. Oleh sebab itu, skema ini harus terus dikembangkan mengingat kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur tidaklah sedikit. Ia mencontohkan biaya pembangunan jalan tol berkisar antara Rp90—110 miliar per km.
Berisiko Tinggi
SWF adalah alternatif pembiayaan pembangunan nasional dengan pola pembiayaan infrastruktur yang menyertakan modal asing, baik divestasi BUMN maupun pendanaan proyek baru. Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mengurus regulasi dan iklim investasinya, sedangkan SWF adalah lembaga yang mengelola dananya secara langsung.
Dengan adanya SWF, pembiayaan pembangunan infrastruktur yang begitu besar dapat langsung dibiayai dari dana SWF yang terhimpun sehingga tidak akan memberatkan APBN sebab dananya sudah tersedia. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian.
Namun demikian, keberadaan SWF tentu sangat berisiko karena dana yang terhimpun melibatkan dana dari asing. Padahal, telah jamak kita ketahui, investasi asing merupakan alat bagi negara makmur untuk menjajah negara berkembang. Bukan tidak mungkin dengan adanya SWF ini, negara makmur akan makin menghegemoni dan pada akhirnya makin kuat menyetir arah pembangunan nasional.
Selain itu, dana awal SWF ini berasal dari APBN (Rp15 triliun). Tentu ini makin memperberat APBN. Kita ketahui bersama, pemasukan APBN terbesar dari pajak yang jelas akan makin membebani rakyat.
Proses auditnya pun dilakukan auditor independen, bukan lembaga pemerintah, seperti BPK. Alhasil, hal ini berisiko tinggi terhadap penyelewengan kekuasaan. Bukan tidak mungkin terjadi jalinan kerja sama (baca: kongkalikong) antara auditor independen dan para direksi lembaga penghimpun dana ini.
Dalam pengerjaan proyek negara, uangnya jelas uang negara. Inilah yang memperbesar potensi terciptanya kekuasaan oligarki yang tidak terbatas sebab akses aliran dana yang kian dipermudah.
Bukan untuk Rakyat
Pemerintah mengupayakan agar pembangunan semua ruas jalan tol tersambungkan, baik Trans Jawa, Trans Sumatera, maupun beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. Harapannya, hal demikian menambah kelancaran barang yang makin meningkatkan daya beli dan pada gilirannya diyakini mampu menyejahterakan masyarakat.
Hanya saja, pembangunan jalan tol yang dianggap dapat menaikkan daya beli patut kita pertanyakan. Sebagai negara maritim, mengapa Indonesia tidak membangun secara besar-besaran transportasi laut? Ini akan jauh lebih efisien daripada pembuatan jalan tol. Kapal laut bisa membawa muatan yang jauh lebih banyak daripada truk dan tentunya dapat menjangkau berbagai pulau di Indonesia.
Jika pembangunan jalan tol memang untuk kemudahan barang, mengapa yang tersedia di pasar malah pangan impor yang jauh lebih murah dari lokal? Salah satu sebabnya adalah karena pangan impor diangkut melalui kapal yang bisa muat hingga 20 ribu ton sekali angkut.
Dengan kapasitas sebesar ini, harga logistik dapat tertekan, bahkan hingga nol. Pangan lokal dari Kalimantan misalnya, akibat buruknya transportasi laut, untuk sampai ke Jawa menelan ongkos berlipat-lipat. Tentu ini merugikan pedagang lokal.
Belum bicara fakta bahwa yang menikmati jalan tol hanya sebagian kecil rakyat Indonesia. Kalaupun menggunakan jalan tol, mereka akan berhadapan dengan tarif tol yang mahal dan harga BBM yang terus naik. Inilah penyebab ongkos angkut barang menjadi makin mahal.
Sudahlah ongkos yang mahal, saat barang tiba di pasar, terlah tersedia barang impor yang justru lebih murah harganya. Lantas, apa ini yang namanya menyejahterakan?
Di sisi lain, kalau memang pembangunan infrastruktur untuk rakyat, mengapa jembatan-jembatan penghubung antardesa yang rusak malah tidak diperbaiki? Mengapa masih banyak bangunan sekolah yang reyot? Mengapa masih ada yang belum mendapatkan jaringan listrik dan tidak teraliri PDAM? Mengapa pembangunan infrastruktur berpusat pada kota dan sentra ekonomi?
Kapitalisme Penyebab Pembangunan Pro Korporasi
Pembangunan infrastruktur untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nyatanya hanya memberikan tetesan manfaat untuk rakyat, itu pun sebagian kecil saja. Selebihnya, manfaat yang sangat besar digondol habis oleh para pengusaha.
Inilah kecacatan sistem ekonomi kapitalisme yang menumpukan pertumbuhan ekonomi dalam menyejahterakan rakyat.
Walhasil, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, tidak akan mampu menyejahterakan rakyat karena beberapa alasan. Pertama, pembangunan infrastruktur ala kapitalisme bukan berbasis kemaslahatan umat, melainkan berdasarkan pada kepentingan pengusaha besar. Ini terindikasi dari pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sentra ekonomi yang dikuasai pemilik modal. Sedangkan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat—yang tidak bernilai ekonomi, seperti bangunan sekolah—tidak menjadi prioritas.
Kedua, sistem ekonomi kapitalisme memandang bahwa permodalan merupakan ujung tombak perekonomian. Akumulasi modal menjadi bagian dari faktor produksi yang paling utama. Itulah sebab konsentrasi Pemerintah fokus terhadap lembaga keuangan semacam SWF demi terciptanya percepatan ekonomi.
Wajar jika investasi asing yang merupakan alat penjajahan malah diundang dan disambut bak dewa yang menyejahterakan. Padahal, jangankan sejahtera, yang terjadi justru makin besarnya intervensi asing ke arah pembangunan. Lihat saja UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU Agraria, UU Minerba, dan UU lain yang menyediakan karpet merah bagi para pengusaha.
Akhirnya, sistem pembangunan kapitalisme tidak akan pernah memberikan manfaat pada rakyat. Negara yang seharusnya berfungsi melindungi rakyatnya, nyatanya malah berkolaborasi dengan pengusaha untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Harta rakyat berupa SDA yang melimpah—yang seharusnya milik rakyat—dilibas habis oleh mereka.
Khatimah
Pembangunan jalan tol dalam pengurusan sistem kapitalisme tidak akan mampu menyejahterakan rakyat. Negara hanya regulator dan komprador yang memihak pada pengusaha.
Untuk keluar dari permasalahan ini, tidak ada cara lain selain mengganti sistem kapitalisme dengan Islam (Khilafah). Dengan kekuatan Baitulmal, Khilafah mampu membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi rakyat tanpa intervensi asing. Keuangan Khilafah akan kuat dengan sumber pemasukannya yang melimpah, yaitu dari kepemilikan umum, sedekah, fai, dan kharaj.
Pembangunannya pun akan merata di segala bidang dan fokus kerja penguasa adalah keumatan. Walhasil, stabilitas harga akan dapat tercipta. Inilah yang mengantarkan rakyat pada kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan umat manusia. [MNews/Gz]
