Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Setiap negara pasti mendambakan kemandirian dan ketahanan pangan yang tangguh. Dalam pertemuan deputi pertanian G20 yang digelar secara virtual, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi menekankan pentingnya akses keterbukaan pangan dunia serta inovasi agripreneurship melalui pertanian digital.
Ia menyampaikan, setiap negara harus membuka akses pangan tidak terbatas negara mana pun. Menurut Kasdi, Indonesia menilai pentingnya membangun pertanian secara adaptif dan mengikuti pola tanam yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut pula, ia mengungkapkan capaian pertanian Indonesia terkait produksi pertanian naik dan kesejahteraan petani meningkat. (Tempo, 31/3/2022).
Fakta Pangan
Mencermati pernyataan Sekjen Kementan tersebut, ada beberapa catatan yang perlu kita kritisi:
Pertama, produksi pertanian. Pada Juni 2021, BPS mencatat nilai ekspor pertanian Indonesia mengalami peningkatan, yakni sebesar 33,04%. Komoditas yang diekspor antara lain kopi, teh, kakao, tanaman obat, sarang burung walet, minyak sawit, dan karet. Meski nilai ekspor naik, hal ini tidak mengubah fakta ketergantungan akut Indonesia terhadap impor pangan. Sepanjang 2021 Indonesia masih kebanjiran impor pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras Indonesia seberat 114,45 ribu ton senilai US$ 51,76 juta periode September-Desember 2021. Nilai tersebut meningkat 24,4% dibanding triwulan sebelumnya hanya 92 ribu ton dengan nilai US$ 40,38 juta. (Katadata, 26/1/2022).
Selain beras, Indonesia juga impor jagung, kedelai, gandum, minyak goreng nabati, daging, susu, mentega, kentang, kelapa, bawang putih, kopi, teh, rempah-rempah seperti lada dan cengkeh, tembakau, daging ayam, telur unggas, gula, garam, dan lainnya. Jika kita total, nilai komoditas pangan yang diimpor Indonesia mencapai Rp88,21 triliun.
Bagaimana mungkin di waktu yang sama, produksi pertanian meningkat, tetapi volume impor pangan bertambah? Prestasi nilai ekspor terasa hambar jika negeri ini masih memiliki catatan merah mengenai impor. Indonesia masih memiliki PR besar melakukan swasembada pangan.
Kedua, akses keterbukaan pangan untuk dunia memiliki makna tersirat yang perlu kita waspadai. Apakah keterbukaan yang dimaksud adalah pasar bebas? Jika iya prinsip pasar bebas inilah yang sebenarnya membuat Indonesia tak berdaya menghadapi derasnya impor berbagai komoditas.
Selama kapitalisme global mendunia, akses pangan tidak akan pernah berjalan seimbang. Sebab, negara produsen pangan akan terus mendominasi dengan mengendalikan harga dan stok pangan dunia. Mereka yang menguasai perdagangan pangan global bertindak sebagai eksportir.
Sementara, bagi negara berkembang-seperti Indonesia, paling mentok berperan sebagai negara importir untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
Ketiga, inovasi agripreneurship melalui pertanian digital. Sepintas, gagasan tersebut terlihat menarik. Namun, selama penguasa digital adalah para korporasi kapitalis, pertanian digital sekadar batu lompatan bagi kapitalis untuk meraup keuntungan. Mereka pun memanfaatkan sektor pertanian sebagai komoditas baru.
Padahal, problem asasi pertanian sesungguhnya bermula dari akses kepemilikan lahan pertanian. Adapun teknologi, alat produksi, tenaga manusia, saprodi, dan permodalan hanyalah sarana untuk meningkatkan produksi pertanian.
Meski petani dapat mengakses teknologi dan sarana produksi lainnya, jika lahan yang dimiliki sempit bahkan tidak ada, apa yang hendak ditanam dan digarap? Sistem ekonomi kapitalisme yang menerapkan kebebasan kepemilikan menjadikan siapa pun bebas menguasai lahan. Yang bermodal besar bisa menguasai lahan berhektar-hektar.
Sedangkan yang tidak bermodal hanya berbekal sepetak atau sebidang tanah saja. Kepemilikan lahan akan berimbas pada masalah lainnya, yaitu jumlah produksi, kualitas pangan, hingga tingkat penjualan hasil pertanian. Pada akhirnya, muaranya akan selalu sama. Kapitalis menang, petani gigit jari.
Akibat Ekonomi Kapitalistik
Kerusakan sistem kapitalisme memiliki efek domino yang berkepanjangan. Segala aspek yang dikapitalisasi selalu berakhir dengan kezaliman dan kesusahan rakyat. Mau dibuat forum apa pun untuk menyolusi permasalahan global, jika kapitalisme masih bernaung, tetap tidak akan menghasilkan solusi yang pas.
Sebab, sumber masalah global sesungguhnya adalah penerapan ideologi kapitalisme itu sendiri. Sistem ini melanggengkan dominasi korporasi multinasional dalam perdagangan pangan global.
Maka dari itu, untuk mewujudkan akses pangan yang sehat dan berkeadilan, kita membutuhkan perubahan paradigma tata kelola pertanian yang fundamental, yakni dengan tata kelola seluruh aspek kehidupan yang berasas pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Sistem Islam mampu mewujudkan prinsip tersebut.
Islam Solusi untuk Dunia
Islam memiliki seperangkat sistem yang super lengkap. Dalam problem pangan khususnya, paradigma Islam membangun ketahanan dan kemandirian pangan adalah dengan mengoptimalkan lahan pertanian sebagai lumbung pangan negara. Dalam tata kelola pangan, Islam memiliki sejumlah strategi jitu:
Pertama, mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang tersedia serta penyediaan saprodi dan berbagai sarana pertanian dengan teknologi mutakhir. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan tanah mati sebagai lahan baru.
Kedua, distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang praktik penimbunan, kecurangan, monopoli, dan pematokan harga. Praktik monopoli pasar termasuk kartel adalah cara perdagangan yang diharamkan Islam. Praktik perdagangan seperti ini hanya menguntungkan para pengusaha karena mereka bebas mempermainkan harga. Negara Khilafah akan memberangus praktik-praktik perdagangan yang diharamkan.
Ketiga, mengutamakan kebutuhan pangan dalam negeri, yaitu tidak sembarang melakukan ekspor sebelum pasokan pangan negara tercukupi. Petani dalam Islam posisinya sangat krusial. Sebab di tangan merekalah produksi pangan terpenuhi.
Peran penting inilah yang menjadikan negara Khilafah akan menyejahterakan kehidupan para petani. Dengan kemandirian dan ketahanan pangan berbasis syariah kafah, akses pangan berkeadilan akan terjamin. Wallahualam. [MNews/Has]
Sumber foto sampul: Core Indonesia
