![[Kabar] Fatma Sunardi: Sulit Mewujudkan Kesetaraan Vaksin Global dalam Kepemimpinan Kapitalisme](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/03/photo_2022-03-28_05-42-04.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Pengamat politik Fatma Sunardi menyatakan upaya mendorong kesetaraan vaksinasi global, termasuk vaksin booster, dalam kepemimpinan kapitalisme akan sulit diwujudkan.
“Kesetaraan akses vaksin di level global akan sulit diwujudkan. Akibatnya, penanggulangan pandemi akan terhambat. Ini menunjukkan wajah buruk kepemimpinan kapitalisme global yang tidak hanya menyengsarakan, bahkan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya kepada MNews, Sabtu (26/3/2022)
Hal ini ditegaskannya merespons pernyataan Menlu Retno Marsudi yang kembali menekankan pentingnya upaya untuk mendorong kesetaraan vaksinasi global saat memimpin pertemuan pertama COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC EG) di tahun 2022, Selasa (15/3) lalu.
Ketimpangan
Fatma menjelaskan faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan akses vaksin justru karena berkumpulnya sumber daya produksi vaksin di negara-negara maju.
“Negara-negara maju yang memiliki kapital besar sekaligus pusat produksi vaksin global telah menjadikan vaksin sebagai komoditas sekaligus alat diplomasi untuk melancarkan target-target ekonomi maupun politik mereka,” ulasnya.
Apalagi, ia memaparkan, aroma bisnis vaksin global kuat membayangi distribusi vaksin.
“Dampaknya negara-negara berkembang dan miskin menjadi terbatas dalam mengakses vaksin sehingga muncul ketimpangan vaksinasi,” urainya.
Fatma lantas mengutip pernyataan Representative of C20 Working Group Vaccine Access and Global Health Lutfiyah Hanim yang menjelaskan bahwa negara-negara maju memiliki capaian vaksinasi yang jauh lebih tinggi dari negara-negara berkembang. “Bahkan, kawasan Eropa dan Amerika Utara memiliki tingkat vaksinasi yang jauh dari kawasan Afrika,” katanya.
Ia memperhatikan masalah ketimpangan akses vaksin ini bersifat struktural yang hanya bisa diselesaikan jika semua negara memiliki kemampuan manufaktur untuk memproduksi dan memenuhi vaksin sendiri.
“Kemandirian negara-negara berkembang dan miskin dalam memenuhi kebutuhan vaksin bisa terjadi, misalnya, melalui transfer teknologi atau pembiayaan dari negara maju,” ucapnya.
Sayangnya, ia menyatakan, negara-negara maju, terutama yang tergabung dalam G20 justru ‘menentang’ usaha itu.
“Mereka menilai tupoksi pembahasan distribusi dan pemerataan vaksin ada di World Trade Organization (WTO), bukan di G20. Akhirnya, negara-negara berkembang dan miskin harus lari ke Multilateral Development Bank [MDB] untuk bisa membeli vaksin. Bahkan, beberapa negara berutang ke International Monetary Fund [IMF] untuk bisa membeli vaksin,” kupasnya.
Kepemimpinan Khilafah
Sebaliknya, menurut Fatma, kesetaraan akses vaksin hanya akan terwujud saat dunia dalam kepemimpinan Khilafah.
“Nilai kemanusiaan dalam Islam akan menetapkan vaksin bukan komoditas, tetapi bagian dari pengobatan untuk menolong warga dunia yang terpapar virus Covid-19,” ungkapnya.
Sehingga, jelasnya, ketetapan ini akan mendorong Khilafah untuk membangun infrastruktur yang memadai dengan alih teknologi dan pendanaan untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin agar memiliki kemandirian memproduksi vaksin.
Oleh karenanya, ia menegaskan, sudah saatnya dunia membuka diri dari Islam dan sistem kepemimpinan Khilafah.
“Islam adalah jalan hidup yang memanusiakan manusia dan Khilafah akan mewujudkannya di kancah kehidupan internasional untuk melindungi semua ras manusia,” pungkasnya.[MNews/Ruh]
Sumber foto: iStock
