(Mengungkap Peran Strategis Negara dalam Sistem Ekonomi Islam)
Penulis: Dr. Vidia Gati
Muslimah News, FOKUS — Sungguh menyedihkan perjuangan para ibu yang setia menyediakan hidangan untuk keluarga. Betapa tidak, satu per satu bahan pangan langka, harganya meningkat, bahkan keberadaannya menghilang. Setelah kedelai yang berperan menyemarakkan meja makan sempat menghilang, daging pun turut mahal, minyak goreng menghilang, dan LPG meroket tajam.
Mencabut Kebijakan HET
Belum habis pemandangan antrean mengular demi mendapatkan minyak goreng hingga muncul korban jiwa karena kelelahan mengantre, sekarang lebih mengejutkan karena Pemerintah akhirnya melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar. Tercatat harga minyak goreng di minimarket menjadi Rp23.900/liter (dari sebelumnya Rp14.000/liter) dan Rp47.900 per dua liter. (Kompas, 23/3/2022).
Sungguh kondisi yang sama-sama menyesakkan. Ketika ada kebijakan harga eceran tertinggi (HET), minyak langka. Saat HET dicabut, stok banyak, tetapi harganya mahal luar biasa. Lebih mengherankan lagi, minyak goreng yang belakangan hilang entah ke mana, mendadak membanjiri swalayan dan minimarket.
Sebelumnya, berbagai merek minyak goreng tidak terkenal bermunculan, sekarang merek-merek lama kembali hadir. Tidak salah jika masyarakat berprasangka bahwa selama ini minyak goreng memang sengaja ditimbun pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Pengekspor
Indonesia adalah negara pengekspor crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Kenaikan harga CPO setahun ke belakang yang mencapai angka 51% membuat pengusaha yang telanjur membeli CPO dengan harga tinggi enggan menjual minyak goreng dengan harga murah.
Oleh karenanya, seperti kita saksikan di media, ada perusahaan yang diketahui menimbun 1,1 juta liter saat masyarakat kesulitan mencari minyak goreng. Masyarakat pun bertanya-tanya, ke mana hilangnya minyak goreng yang sudah “disubsidi”?
Imbasnya, kini Pemerintah mengibarkan bendera putih dengan mencabut kebijakan HET dan melepas minyak goreng melalui mekanisme pasar. Harapannya, akan terjadi keseimbangan di pasar.
Menyikapi ini semua, bagaimana sesungguhnya peran negara? Apakah negara mengontrol penuh atau justru membebaskannya?
Merkantilisme dan Pasar Bebas
Dalam sejarah penerapan sistem ekonomi, kita mengenal aliran ekonomi merkantilisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia memiliki sifat serakah, egois, dan mementingkan diri sendiri sehingga negara harus berperan mengendalikan kegiatan ekonomi di masyarakat. Akan tetapi, merkantilisme gagal menyejahterakan ekonomi rakyat, bahkan membuat perekonomian makin memburuk.
Kemudian lahirlah aliran ekonomi baru yang dianggap “revolusioner”, yaitu aliran ekonomi pasar bebas. Aliran ini berpendapat bahwa negara tidak boleh menekan dan mengendalikan sikap egois dan serakah. Sifat manusia seperti ini justru dianggap positif karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan tidak akan merugikan sepanjang ada persaingan bebas. Mereka pun percaya akan adanya invisible hands yang membawa perekonomian ke arah keseimbangan.
Namun, aliran yang dianggap revolusioner ini ternyata gagal juga. Kegagalan sistem ini ada pada dua kondisi, yakni saat ekonomi sedang sakit (yang menyebabkan krisis) dan saat kondisi ekonomi sehat (yang berdampak pada hegemoni kapitalisme di tingkat lokal dan internasional). Aliran inilah yang kita kenal dengan ekonomi pasar bebas, buah dari sistem ekonomi kapitalisme.
Walhasil, jika dua aliran ekonomi tersebut terbukti telah gagal, aliran mana yang harus kita pilih?
Kabar baiknya, ada sistem ekonomi yang selama ini belum umat pilih, yaitu sistem ekonomi Islam yang telah terbukti membawa kesejahteraan selama berabad abad lamanya.
Berikut potret peran negara dalam perspektif sistem ekonomi Islam sebagai solusi karut-marutnya penanganan beberapa komoditas kebutuhan rakyat negeri ini.
Peran Negara
Dalam pandangan Islam, konsep bernegara adalah menyempurnakan ketundukan pada Sang Pencipta dengan menerapkan Islam kafah. Seorang pemimpin (khalifah) adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pengurusan rakyatnya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, khalifah akan memenuhi seluruh urusan umat agar senantiasa sesuai dengan aturan Allah. Dalam bidang ekonomi, misalnya, Islam mengatur peran negara untuk menyejahterakan rakyatnya melalui beberapa cara.
—
Pertama, menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi.
—
Makna peran negara dalam produksi, penyediaan sarana produksi, dan distribusi adalah negara bertanggung jawab memetakan kebutuhan pangan seluruh warga negara. Selanjutnya, negara mengkaji tentang wilayah mana saja yang menjadi penopang kebutuhan tersebut.
Kemudian, negara menyediakan bibit, pupuk, hingga bantuan modal dan berbagai sarana pertanian yang memudahkan para petani dalam memenuhi kebutuhan mereka.
Setiap petani juga memiliki mindset bahwa mereka memberikan kerja terbaiknya agar dapat memenuhi kebutuhan saudaranya dan ini akan menjadi amal terbaik mereka. Seorang petani tidak akan melulu berpikir untung rugi ketika menekuni pertanian yang menjadi amanahnya.
Selain itu, negara juga tampil untuk mem-backup semua kebutuhan petani. Dengan demikian, akan ada kepastian produksi karena negara yang bertanggung jawab untuk itu semua.
Peran negara sebagai pelayan umat seperti ini tidak akan kita dapati dalam sistem kapitalisme bahwa negara dan rakyat layaknya penjual dan pembeli, sarat pertimbangan untung/rugi.
Jelas tidak mudah mengurusi petani, proses produksi mereka, serta memastikan ketersediaan bibit dan pupuk, hingga pendistribusian hasil pertanian. Kurangnya keberpihakan pada petani akhirnya membuat kebijakan impor menjadi pilihan.
Dalam kasus kedelai, wilayah Indonesia mampu menanam kedelai sendiri, bahkan pernah berswasembada kedelai. Sayangnya, kini, hampir 70% kebutuhan kedelai terpenuhi dari impor dengan alasan (salah satunya) perbedaan kualitas.
Negara dalam sistem kapitalisme juga tidak kuasa menerima perjanjian yang melarang untuk menyubsidi pupuk pada petani sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi dan tidak mampu bersaing dengan barang impor.
—
Kedua, implementasi pembagian kepemilikan umum dan negara.
—
Lahan yang digunakan pengusaha kelapa sawit seharusnya merupakan lahan milik umum yang kebermanfaatannya dikembalikan pada kemaslahatan umum. Namun, dalam pengaturan sistem kapitalisme, lahan ini dikuasakan pada swasta. Lahan milik rakyat ini ditanami sawit dan hasilnya dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan yang cukup besar.
Bukan itu saja, mereka bahkan menentukan untuk dijual ke luar ataukah ke dalam negeri tanpa mempertimbangkan hasil produksi itu masih sangat dibutuhkan di dalam negeri. Akhirnya, dapat kita saksikan, negeri kita banyak menanam kelapa sawit, tetapi minyak sawit sulit kita dapat.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran negara untuk menentukan komoditas mana yang boleh diekspor dan yang tidak dalam kondisi negara sedang membutuhkan.
—
Ketiga, pengawasan dan sanksi kejahatan ekonomi.
—
Dalam sistem Islam, penimbunan minyak goreng oleh perusahaan maupun pedagang akan mendapat sanksi tegas. Pengawasan dan penindakan pelanggaran ini dilakukan oleh Institusi Hisbah. Melalui Kadi Muhtasib, Institusi Hisbah mengontrol dan menindak pelaku penyelewengan di tempat.
Institusi ini juga berfungsi sebagai kontrol kondisi sosial ekonomi secara komprehensif, mengontrol pasar untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar, serta menindak jika ada penimbunan atau tindakan yang spekulatif—termasuk menindak perilaku curang dalam hal ukuran dan timbangan dalam perdagangan.
Dalam konteks kekinian, sebenarnya amat mudah menangkap pelaku penimbunan. Dengan menelusuri data produksi minyak goreng, dapat diketahui hasil produksi mereka telah terdistribusikan ke pasar ataukah justru berhenti di gudang perusahaan.
Dapat pula menelusuri dan memeriksa pada level agen dan retailer tentang jumlah minyak yang masuk dan keluar. Jika yang masuk lebih banyak daripada keluar, dapat dipastikan merekalah yang curang melakukan penimbunan dan selayaknya mendapat sanksi tegas dan berat.
—
Keempat, menjaga mekanisme pasar.
—
Hal yang menjadi perdebatan dalam persoalan ekonomi adalah apakah negara mengatur pasar atau justru membebaskannya?
Terkait hal ini, sistem Islam akan mendorong perdagangan berjalan sesuai syariat dan mencegah terjadinya liberalisasi perdagangan. Islam melarang peredaran barang haram, aktivitas penimbunan, monopoli, penipuan, curang, dan spekulasi. Pengawasan agar permintaan dan penawaran berjalan atas dasar kerelaan.
Islam melarang negara menggunakan otoritasnya untuk campur tangan dalam masalah harga. Dalam hal ini, negara memang tidak akan campur tangan dalam persoalan harga, tetapi negara akan memastikan tidak ada penimbunan, monopoli, dan spekulasi lainnya.
Demikianlah yang Nabi contohkan ketika ada sekelompok orang yang menginginkan beliau melakukan intervensi harga.
“Wahai Rasulullah saw., tentukan harga untuk kami.” Rasulullah menjawab , “Allahlah sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang, dan pemberi rezeki. Sesungguhnya, aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorang pun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR Ashabus Sunan)
Khatimah
Begitulah peran negara dalam sistem ekonomi Islam sebagai implementasi bahwa seorang pemimpin adalah pelayan umat; pemimpin yang hanya memiliki rasa takut pada Allah Taala dan menyadari setiap kebijakannya akan ia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah.
Sangat kontras dengan pemandangan saat ini. Perilaku egois, tamak, dan rakus telah menghilangkan sisi kemanusiaan dan membuat penguasa sekarang menjadi pemuja harta. Tidak ada pilihan lain selain mengambil Islam dan menerapkannya secara kafah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Prilaku tamak dan rakus akan menghilangkan sisi kemanusiaan seseorang
MasyaAllah, indahnya syari’at islam. Jika saja itu diterapkan sekarang, tentu tdk akan terjadi kelangkaan minyak goreng