Perubahan Desain Label Halal, Demi Apa?

Perubahan Desain Label Halal, Demi Apa?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Perubahan label halal yang baru diperkenalkan Kementerian Agama pada Sabtu (12/3/2022), menuai protes netizen. Label Halal Indonesia menggantikan label Halal MUI. Label yang baru berbeda dari sisi bentuk dan warna dengan yang sebelumnya. Label Halal Indonesia berbentuk gunungan dengan warna keunguan dan meniadakan tulisan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Pikiran Rakyat, 13/3/2022).

Namun, banyak yang memprotes bentuk tulisan Arab ‘halal’ pada label baru karena dianggap kurang familier dan susah terbaca. Tidak hanya bentuknya, secara fungsi, label yang baru pun dianggap menjadi beban produksi, yakni terkait perubahan desain pada kemasan produk.

Hal ini tentu bukan sesuatu yang diharapkan terjadi. Bagaimanapun, sejatinya para pelaku UMKM lebih membutuhkan alur birokrasi yang mudah untuk bisa memperoleh sertifikasi halal daripada sekadar perubahan desain label halal.

Pemberlakuan Label Halal Baru

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku nasional. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 40/2022 tentang Penetapan Label Halal yang berlaku efektif sejak 1/3/2022. (Antara News, 12/3/2022).

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan bahwa penetapan label halal juga merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 37 UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Untuk kita ketahui, secara birokratis, jalur proses sertifikasi halal selama ini meliputi, pertama, perusahaan mengirim aplikasi pendaftaran ke BPJPH. Kemudian, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengujian.

LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian ke perusahaan, setelahnya LPH melapor pada BPJPH. Disambung BPJPH koordinasi dengan MUI. MUI mengeluarkan Fatwa Halal pada BPJPH, dan terakhir pihaknya menerbitkan Sertifikat Halal bagi perusahaan. (Liputan 6, 31/10/2021).

Meski demikian, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pernah mengingatkan agar sertifikasi halal bagi UMKM dipermudah karena hal itu sebagai salah satu syarat untuk menembus pasar halal global. (Kompas, 21/12/2021).

Sertifikasi Halal, Penunjang Wisata Halal?

Menelusuri perihal label halal ini, tentu tidak bisa terlepas dari santernya wacana wisata halal di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi satu dari banyak faktor krusial pendukung praktik wisata halal di Indonesia.

Kehalalan produk tidaklah sekadar tuntutan keagamaan, tetapi juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya produk kuliner. Hal ini mengingat kaitannya dengan wisata halal, keberadaan label halal akan memberi ketenangan ekstra pada turis yang memiliki sensitivitas terhadap keagamaan. (Liputan 6, 31/10/2021).

Menilik hal ini, pada Juli 2021, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Virtual International Halal Science Conference (VIHASC) 2021 memaparkan potensi pengembangan wisata halal di Indonesia. (Kompas, 13/7/2021).

Dalam “Launching of Spiritual International Halal Science Conference 2021: Enhancing and Strengthening Halal Industry through Science” tersebut, Sandiaga mengatakan Indonesia memiliki potensi wisata halal yang sangat besar. Selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki destinasi wisata beraneka ragam untuk pengembangan potensi wisata halal.

Menurutnya pula, beberapa hal yang perlu dimiliki destinasi wisata untuk pengembangan wisata halal adalah menyediakan makanan halal, fasilitas pendukung semisal tempat berwudu dan musala, serta memiliki pelayanan yang ramah muslim.

Potensi ini makin diperkuat dengan masuknya Indonesia ke dalam lima negara dengan pengeluaran wisata halal tahun 2019 berdasarkan data State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, yaitu sebesar 11,2 miliar dolar AS.

Proporsional Menempatkan Status “Halal”

Soal makanan dan minuman, status halal dan tayib adalah mutlak bagi kaum muslim. Makanan/minuman yang mengandung keharaman, baik pada zatnya (meski sedikit) maupun prosesnya, tentu tertolak.

Ini sebagaimana tercantum di dalam dua ayat berikut ini. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah [2]: 168).

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS Al-Maidah [5]: 88).

Dalam kedua ayat di atas sudah jelas bahwa mengabaikan aspek halal dan tayib adalah tindakan mengikuti langkah-langkah setan. Sedangkan menerapkan konsep halal dan tayib adalah bagian dari keimanan kepada Allah Taala.

Sekiranya, kebijakan yang bisa sejalan dengan aturan Islam mengenai halal dan tayib tentu harus kita dukung, bahkan harus terus diterapkan. Namun, ketika konsep pangan halal—termasuk label halal—hanya dipandang sebagai salah satu instrumen ekonomi, ini justru mengancam independensi aspek halal itu sendiri.

Halal semestinya bersanding dengan keimanan dan dalam rangka menjauhkan kaum muslim dari langkah-langkah setan. Ketika label halal sekadar menjadi instrumen ekonomi, label ini pun menjadi tidak berkekuatan politik yang mengikat, khususnya dalam hal politik pangan halal.

Artinya, sangat penting akan adanya aspek keterikatan terhadap hukum syarak perihal makanan dan minuman. Bahkan, jika diperlukan, lebih tepat jika yang diluncurkan adalah label haram. Ini karena makanan/minuman yang haram jumlahnya lebih sedikit daripada yang halal sehingga ketika diberi label haram justru lebih mudah dikenali.

Oleh karena itu, ketika logo halal justru tersamarkan (tidak terbaca jelas lafaz Arab ‘halal’-nya), ini berpotensi menjauhkan dan menyamarkan pengaturan produk pangan halal melalui label halalnya itu sendiri, bahkan dari hukum syarak yang terkait.

Lebih dari itu, jika dikaitkan dengan wisata halal, bisa dikatakan bahwa ada sisi lain dunia pariwisata yang memfasilitasi keharaman. Ini adalah realitas. Entah itu terkait alur perdagangan minuman keras (khamar), restoran dengan menu makanan yang diragukan kehalalannya, aktivitas pergaulan bebas, kehidupan malam, mengumbar aurat, dsb.

Bentuk-bentuk aktivitas seperti ini semestinya ditertibkan, dalam arti harus dilarang karena semua itu berupa keharaman (pelanggaran hukum syarak). Namun, gaya hidup hedonis dan liberal seperti itu yang justru mendapat ruang luas dari ideologi kapitalisme sekuler, lebih-lebih karena pariwisata adalah sektor ekonomi dan penghasil devisa.

Khatimah

Jadi jelas sekali, perkara label halal lebih luas dari sekadar perubahan desain logo. Kalangan ahli kaligrafi maupun market branding memang menyatakan logo halal yang baru terlalu filosofis dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai logo halal—sebab ketakjelasan lafaz Arab ‘halal’.

Namun, yang terpenting adalah jangan sampai perubahan logo halal justru mengabaikan substansi halal produknya itu sendiri. Jangan pula sekadar menjadi alat untuk menarik untung rugi secara ekonomi sehingga malah membebani masyarakat/produsen produk pangan. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *