Penulis: Juanmartin, M. Kes.
Muslimah News, OPINI — Pendanaan megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur kembali jadi perbincangan. Akhir pekan lalu, Softbank, korporasi investasi besar dari Jepang, mundur dari megaproyek pembangunan IKN ini.
Padahal, perusahaan yang berkantor pusat di Tokyo ini sebelumnya menjanjikan investasi yang sangat menggiurkan. Nilainya 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.431 triliun. Bandingkan dengan perkiraan anggaran proyek IKN yang diperkirakan sekitar Rp466 triliun. (CNN Indonesia).
Sejumlah pejabat mengonfirmasi hal ini, termasuk Sidik Pramono selaku Ketua Tim Komunikasi IKN di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Meski begitu, Sidik mengatakan batalnya minat SoftBank Group tidak akan memengaruhi pembangunan IKN. Ia mengeklaim masih banyak cara lain untuk menjaring investor baru dalam proyek ini.
Sebaliknya, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi menyayangkan mundurnya SoftBank dari salah satu investor pembangunan IKN. Ia mengatakan, dengan mundurnya SoftBank, IKN kehilangan nilai investasi sebesar 100 miliar dolar AS. Melihat mundurnya Softbank dari pendanaan, ia meminta pemerintah tidak mengambil jalan pintas dengan menggunakan dana APBN.
Problem Pendanaan
Meski isu masalah keuangan internal SoftBank turut terungkap dalam peristiwa mundurnya dari proyek IKN, tetapi adanya isu mengenai risiko politik dari wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode serta penundaan pemilihan umum membuat iklim investasi Indonesia menjadi buruk dan menjadi pertimbangan tersendiri para investor.
Sejak awal, diskursus mengenai proyek IKN memang tidak lepas dari masalah pendanaan, terlebih di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi. Banyak pihak pesimis dengan proyek ini, kontras dengan pemerintah yang optimis. Apalagi tidak sedikit yang menilai pemindahan IKN terkesan terburu-buru dan minus pertimbangan politis dan ekonomi.
Untuk memperoleh dana pembangunan, lobi-lobi pada para investor menjadi salah satu jalan yang pemerintah tempuh. Setelah SoftBank mundur pun, pemerintah akhirnya mencoba mencari peluang lain.
Terungkap dari pernyataan Luhut Binsar bahwa saat ini Indonesia tengah berupaya melobi ke UEA. Menurutnya, UEA akan masuk ke proyek IKN melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) dengan angka US$20 miliar atau setara Rp286 triliun (kurs Rp14.305 per dolar AS).
Menteri PPN Suharso Monoarfa juga pernah mengungkapkan bahwa penyerahan mandat pembangunan ke swasta adalah supaya tidak membebani APBN yang saat ini dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Belakangan, beliau kembali mengusulkan bahwa APBN terbuka untuk dana pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.
Tidak Mandiri
Terlepas dari pembahasan sisi geostrategi dan geopolitik pemindahan IKN, masalah pemindahan IKN memang bukan sesuatu yang baru. Meski begitu, kesiapan dana tentu tidak boleh terlupakan.
Saat pertama kali wacana pembangunan IKN baru mencuat, pemerintah mengeklaim pembiayaan pemindahan IKN tidak akan berasal dari utang. Skema pembiayaannya berasal dari APBN Rp 89,4 triliun (19,2%), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 253,4 triliun (54,4%), dan swasta Rp 123,2 triliun (26,4%).
Namun, menggantungkan dana pembangunan pada pihak swasta bukannya tidak berisiko. Ancaman tersebut terlihat pada aset-aset strategis negeri yang dengan mudah akan berpindah tangan ke swasta sebagai tumbal atas pembiayaan pembangunan yang telah dikeluarkan.
Selain melibatkan swasta, pemerintah juga menggunakan skema KPBU yang lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP)—yang sebetulnya bukan barang baru. Skema ini naik daun ketika banyak negara giat membangun infrastruktur, tetapi di sisi lain tidak mempunyai dana cukup untuk mendanai proyek.
Perspektif Islam
Membahas ibu kota bukan hanya berbicara mengenai tata kota, pembangunan infrastruktur pendukung, ataupun pelayanan negara yang baik. Lebih jauh lagi, ibu kota adalah simbol kekuatan negara.
Dalam Islam, rekam jejak kekuasaan Islam tecermin dari pembangunan ibu kota yang tidak hanya unggul dari negara lain, tetapi juga membuat bangga generasi selanjutnya. Fakta empirisnya terlihat dari peninggalan peradaban Islam di beberapa negara, seperti Spanyol, Turki, Irak, dll.
Untuk itu, Islam memandang pentingnya pembahasan biaya dalam pembangunan infrastruktur. Al-‘Allamah Syekh ‘Abdul al-Qadim Zallum, dalam kitab Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah menjelaskan bahwa ada tiga strategi yang bisa negara lakukan untuk membiayai proyek infrastruktur, yakni meminjam kepada negara asing (termasuk lembaga keuangan global), memproteksi beberapa kategori kepemilikan umum (seperti minyak, gas, dan tambang), serta mengambil pajak dari rakyat.
Mengenai pinjaman dari negara asing atau lembaga keuangan global, strategi ini jelas keliru dan tidak dibenarkan syariat. Terlebih, ini merupakan jalan masuk penjajah untuk menguatkan hegemoni mereka.
Mengenai memproteksi kepemilikan umum, Khalifah bisa menetapkan kilang minyak, gas, dan sumber tambang tertentu, seperti fosfat, emas, tembaga, dan sejenisnya. Pengeluarannya khusus untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Strategi ini boleh Khalifah tempuh dan juga merupakan kebijakan tepat untuk memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur.
Adapun strategi menarik pajak, yaitu mengambil pajak dari kaum muslim untuk membiayai infrastruktur, hanya boleh dilakukan ketika baitulmal tidak memiliki kas. Itu pun hanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana vital, serta hanya diambil dari kaum muslim yang laki-laki dan mampu, selain itu tidak boleh.
Islam sangat memperhatikan aspek kemandirian dan tidak menggantungkan pembiayaan pembangunan dari hasil pinjaman. Khilafah adalah negara mandiri dan terdepan sebagai implementasi hadis Rasulullah yang menyatakan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Dengan filosofi ini, pembangunan ibu kota terlaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Benar bahwa membangun ibu kota bukan sesuatu yang mudah dan butuh waktu yang tidak sebentar. Akan tetapi, ketika berbicara tentang negara, haruslah berbekal visi politik. Jika tidak berbekal visi, alih-alih menunjukkan skala pengaruh di kancah global, gagasan ini justru berpeluang mangkrak dalam eksekusi. Jika pun berjalan, sekadar akan menjadi ladang pesta para pemodal. Wallahualam. [MNews/Has]
Sumber foto sampul: Ist. desain rancang bangun ibu kota negara baru.
