[Kabar] Arum Harjanti: Kesetaraan Gender Menambah Beban Perempuan dan Anak Perempuan

Muslimah News, NASIONAL—Untuk memaknai Hari Perempuan Internasional yang diperingati tiap 8 Maret, Plan Indonesia mendesak semua pihak untuk lebih mendorong kesetaraan bagi anak perempuan dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, pemenuhan kesetaraan gender harus dijadikan sebagai investasi vital, terlebih kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi isu utama yang diangkat oleh Women 20 selama Indonesia memegang Presidensi G20 ini.

“Anak perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stereotip gender dan bias dalam berbagai aspek yang menghambat mereka untuk membuat keputusan bagi hidup mereka, terlebih untuk memimpin,” katanya.

Apalagi, Laporan Girls Leadership Index 2021 oleh Plan International menyebut Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 19 negara Asia dalam indeks kepemimpinan anak perempuan secara keseluruhan. Sementara itu, di bidang hukum dan kebijakan, seperti upah yang setara, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual, Indonesia berada di peringkat ke-14. Kemudian bidang suara dan perwakilan politik perempuan, Indonesia hanya di peringkat ke-12.

Seruan yang sama juga disampaikan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam Ring the Bell for Gender Equality 2022 dengan tema “Kesetaraan Gender Hari Ini untuk Hari Esok yang Berkelanjutan” atau lebih singkatnya “Break The Bias”. Bahkan, ia mengajak dunia usaha dan sektor swasta untuk turut mendukung percepatan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia dan mendobrak kepercayaan-kepercayaan lama yang membatasi ruang gerak publik perempuan melalui aksi nyata perempuan dalam pembangunan.

Ilusi

Hanya saja, hal ini dipertanyakan pengamat masalah perempuan, keluarga, dan generasi dr. Arum Harjanti. “Realistiskah Gender equality today for a sustainable tomorrow atau ‘Kesetaraan gender hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan’? Bukankah ini pernyataan bombastis yang sejatinya penuh ilusi?” tanyanya lugas.

Menurutnya, memang benar saat ini perempuan dan anak perempuan masih banyak menghadapi persoalan. “Namun, faktanya berbagai persoalan itu pun dihadapi oleh semua manusia, tidak hanya perempuan,” ungkapnya.

Lagi pula, ia menyatakan sesungguhnya sumber berbagai malapetaka dunia adalah penerapan sistem sekularisme kapitalisme dalam kehidupan. “Mungkin benar adanya anggapan bahwa masih ada budaya masyarakat yang tidak menguntungkan perempuan. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan membuat perempuan dan anak perempuan hidup menderita. Bahkan, ketika perempuan menjadi penguasa pun, berbagai persoalan perempuan tidak akan terselesaikan selama masih dalam cengkeraman sistem sekularisme dan kapitalisme,” kritiknya.

Arum menilai sejatinya sistem ini memang meniscayakan adanya ketimpangan dan penderitaan masyarakat. “Inilah konsekuensi penerapan mekanisme pasar dan manfaat yang menjadi asas mendasar sistem ekonominya, juga liberalisme yang menjadi asas perilaku manusianya,” cetusnya.

Kesetaraan Gender Menambah Beban

Di sisi lain, sambungnya, kesetaraan gender malah memberikan beban pada perempuan. “Dari kaca mata kapitalisme—yang memandang sesuatu atas dasar materi atau uang—perempuan dianggap tidak produktif. Karenanya, mereka mengampanyekan kesetaraan gender untuk membuat perempuan berdaya secara ekonomi dan politik sehingga memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Padahal, ini sejatinya memberikan tambahan beban kepada perempuan yang mendapat peran alami sebagai ibu dan pengurus generasi,” tukasnya.

Ia mengemukakan di tengah beratnya tantangan mendidik anak dalam kungkungan sekularisme dengan kapitalisme dan liberalismenya, perempuan justru dieksploitasi sebagai tulang punggung ekonomi.

“Apalagi, di tengah pandemi, perempuan menghadapi tambahan persoalan. Mulai dari kemiskinan hingga meningkatnya tekanan mental dan kekerasan dalam rumah tangga. Mewajibkan perempuan terjun dalam dunia kerja akan membuat terabaikannya peran fitrah sebagai istri, ibu dan pendidik generasi. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas generasi dan lemahnya ketahanan keluarga juga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas akan memberikan dampak buruk pada masyarakat dan bangsa,” ulasnya.

Ia lantas menambahkan kesetaraan gender juga dengan gampang menyerukan pembagian tugas perawatan keluarga kepada laki-laki, suatu hal yang tak mungkin terwujud dalam tatanan sekularisme kapitalisme. “Terlebih, saat ini masih banyak persoalan di dunia kerja yang membahayakan perempuan. Mulai gaji tidak setara hingga kekerasan seksual di tempat kerja, satu keniscayaan yang tak terpisahkan dari sistem sekularisme kapitalisme. Maka, sungguh kejam menarik perempuan dalam situasi buruk seperti ini. Alih-alih sejahtera, kesetaraan gender justru membuat perempuan makin menderita,” ujarnya prihatin.

Pengaturan Islam

Arum menerangkan hal ini berbeda dengan pengaturan Islam yang menjamin kesejahteraan semua rakyatnya termasuk perempuan. “Selain mewajibkan laki-laki untuk menanggung nafkah keluarga, sistem ekonomi Islam mempunyai berbagai mekanisme yang menjamin kesejahteraan perempuan tanpa mewajibkannya bekerja. Dengan demikian perempuan dapat fokus pada tugas kodratinya sebagai ibu dan pendidik anak, serta tetap dalam kemuliaan meski tidak menghasilkan uang. Di sisi lain, Islam dengan tegas menyatakan bahwa para laki-laki sebagai kepala keluarga juga memiliki tanggung jawab atas keluarganya. Rasulullah saw. bahkan mensifati laki-laki terbaik adalah yang paling baik bersikap terhadap keluarganya,” paparnya.

Meski perempuan tidak dapat menjadi penguasa, imbuhnya, Islam tetap memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkiprah secara nyata dalam kehidupan sesuai dengan hukum syarak.

Lebih lanjut, ia pun menekankan Islam mengharuskan setiap laki-laki yang menjadi penguasa dan memandang setiap persoalan yang ada sebagai persoalan manusia yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk persoalan perempuan. “Oleh karena itu, Islam menjamin terselesaikannya berbagai persoalan perempuan, meski perempuan bukan sebagai pemimpin. Tampaklah, perempuan dan anak perempuan hanya akan terlindungi dan terjamin hidupnya di bawah aturan Allah yang diterapkan secara kafah, dalam wadah Khilafah Islamiah,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Sumber foto: guardian