Muslimah News, OPINI — Teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, kali ini di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (2/3/2022). Mereka menembak delapan warga sipil pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT)—pemenang tender proyek Palapa Ring—yang sedang memperbaiki fasilitas menara base transceiver station (BTS) untuk jaringan telekomunikasi 4G.
Tidak hanya itu, sehari kemudian, KKB menyerang sebelas petugas Pos Koramil Dambet yang sedang berpatroli. Seorang prajurit TNI, Prajurit Satu (Pratu) Heriyanto, mengalami luka tembak di bagian leher. (Kompas, 5/3/2022).
Menyikapi insiden tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pemerintah segera menetapkan kekerasan di Papua sebagai tindak pidana terorisme karena menyebabkan ketakutan dan mengganggu keamanan masyarakat. Dengan begitu, LPSK bisa membayarkan kompensasi kepada para korban dan memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan hak prosedural lain. (Sindo News, 5/3/2022).
Tidak Cukup Dialog
Pelaku teror dan pembunuhan terhadap warga sipil dan aparat seperti oknum KKB harus diproses hukum secara tuntas. Tidak cukup mengandalkan dialog dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan dan KKB karena jumlah korban aksi KKB di Papua terus bertambah.
Pendekatan pemerintah yang berupa pendekatan kesejahteraan, yang sebelumnya adalah pendekatan operasi keamanan, tidak akan berhasil dan tidak bisa dipertahankan. Tidak boleh ada lagi korban yang berjatuhan.
Kecenderungan terjadinya kejahatan oleh KKB tanpa hukuman bisa memicu kekerasan dan aksi bersenjata oleh KKB terus-menerus, aksi menuntut referendum, diplomasi luar negeri, dan sebagainya.
Sungguh, problem Papua tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan faktor sejarah yang belum tuntas: kekerasan, pelanggaran HAM, serta masih adanya ketakpercayaan terhadap pemerintah.
Emir Chairullah, dosen di Presiden University, menyatakan ada kepentingan ekonomi di Papua berupa eksploitasi sumber daya alam. Kehadiran aparat TNI Polri di sana dianggap untuk mengawal eksploitasi sumber daya alam yang merupakan hak orang Papua.
Oleh karenanya, pemerintah harus bersikap tegas memberantas kelompok separatis seperti KKB yang jelas-jelas berbahaya hingga menghilangkan nyawa manusia. Caranya dengan mengerahkan pasukan keamanan khusus untuk mengamankan, menyisir, dan merampas semua senjata api ilegal milik KKB; memberikan pengarahan tentang pentingnya integrasi dan bahaya separatisme; serta mengoptimalkan kinerja institusi di Papua untuk menjaga stabilitas keamanan.
Perlu Solusi Sistemis
Masalah Papua sangat sistemis, tidak hanya masalah ekonomi dan kelompok separatis, tetapi juga terkait intervensi asing. Ketimpangan pendapatan di Papua dan Papua Barat tergolong menengah. Pada 2018—2020, indeks gini berkisar di angka 0,38—0,39. Angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat juga relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Papua sebanyak 28,5%, sedangkan di Papua Barat mencapai 25,4%. (bps.go.id).
Padahal, kita tahu, di tanah Papua ada tambang tembaga, emas, dan perak, tetapi ironisnya dikeruk habis-habisan oleh PT Freeport Indonesia sejak 1973. Setiap harinya, Freeport menghasilkan 240 kg emas dalam bentuk konsentrat atau pasir hasil olah batu tambang (ore) yang mengandung emas, perak, dan tembaga.
Berdasarkan data 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Setiap ton konsentrat mengandung 26,5% tembaga, 39,34 gram emas, dan 70,37 gram perak. Masa tambang terbuka Grasberg juga berakhir karena kandungan tembaga dan emasnya sudah habis. Freeport pun beralih ke tambang bawah tanah yang menghasilkan tiga juta ton konsentrat per tahun. Cadangan tembaga dan emas di bawahnya lagi ada sekitar dua miliar ton hingga 2052. (CNBC Indonesia, 26/8/2019).
Luar biasa, bukan! Mirisnya, kekayaan alam yang melimpah itu tidak serta-merta bisa dinikmati rakyat Papua, melainkan diambil alih oleh asing. Liberalisme ekonomi dan investasi asing tidak menjadikan rakyat sejahtera, tetapi justru menghabiskan sumber daya alam strategis bangsa yang harusnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat.
Kondisi inilah yang juga menyulut ketakpercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia hingga memunculkan gerakan separatisme. Dengan demikian, problem Papua hanya selesai dengan solusi yang sistemis pula.
Konsep Islam
Solusi sistemis untuk mengakhiri problem Papua adalah dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing, serta bertindak tegas memberantas kelompok separatis. Konsep Islam kafah sejatinya sangat bisa menerapkan solusi sistemis tersebut.
Pertama, sistem Islam mementingkan persatuan wilayah. Ibarat lidi, lidi yang berserakan tidak akan punya kekuatan apa-apa. Akan tetapi, ketika lidi-lidi tersebut dipersatukan akan memiliki kekuatan besar. Daya pukulnya juga besar untuk mengusir penjajah dan musuh-musuh yang membahayakan. Oleh karenanya, wilayah Papua tidak boleh lepas dari wilayah Indonesia.
Kedua, syariat Islam mampu menghapus ketakadilan atau kesenjangan ekonomi. Wilayah Papua dengan sumber daya alam melimpah harus terjaga dan terpelihara dengan baik. Sumber tambang, misalnya, termasuk kekayaan bersama milik umat yang tidak boleh didominasi individu atau kelompok. Negaralah—Khilafah—yang wajib mengelolanya dan mengembalikan hasilnya untuk kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi tidak akan terjadi. Rakyat ikut pun sejahtera, bukan malah menderita.
Selain itu, sistem pemerintahan Islam mencegah intervensi asing dalam urusan dalam negeri wilayah Negara. “Haram” hukumnya asing ikut campur, apalagi menguasai aset-aset penting dan vital yang seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat luas.
Terakhir, sistem keamanan Negara memiliki institusi militer yang mumpuni dengan pasukan dan tentaranya yang solid, angkatan bersenjata yang terlatih, alat-alat militer dan senjata yang lengkap dan teruji untuk melawan musuh, serta siap melawan asing jika dibutuhkan. Juga akan ada kepolisian yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setiap harinya di kehidupan publik. Demikianlah upaya sistemis dalam menangani problem keamanan negara, termasuk Papua. Wallahualam. [MNews/Gz]
Sumber foto sampul: ist. Kompas.


Solusi sistemis untuk mengakhiri problem Papua adalah dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing, serta bertindak tegas memberantas kelompok separatis. Konsep Islam kafah sejatinya sangat bisa menerapkan solusi sistemis tersebut.