Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Presiden Joko Widodo pernah mengungkap potensi Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi digital hingga dapat membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia ke-7 pada 2030. Pemerintah menyebut nilai kontribusinya pada perekonomian mencapai sebesar 44 miliar US dolar atau sekitar Rp619 trilliun.
Saat meresmikan Sea Labs Indonesia di Jakarta, Selasa (1/3/2022) lalu, Presiden Jokowi kembali mengungkapkan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 dapat menembus 146 miliar dolar AS dan berduplikasi hingga delapan kali lipat pada 2030. Di tahun 2021, seluruh sektor digital juga mengalami pertumbuhan dua digit.
Meski demikian, Jokowi berpesan agar Indonesia tidak boleh menjadi pasar. Ia ingin Indonesia ikut menjadi pemain digital. Oleh karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk membangun ekosistem yang kondusif. Pemerintah juga perlu mengundang talenta digital yang ada untuk kembali ke Indonesia mulai dari bidang robot AI, cloud computing, digital design, hingga digital marketing di blockchain.
Sementara itu, Sea Chairman and Group CEO Forrest Li menjelaskan komitmen Sea untuk mengembangkan talenta digital Indonesia. Mereka berharap bisa merekrut 1.000 talenta digital hingga 2023 dengan menciptakan lapangan kerja bagi para engineers muda, product manager dan banyak lagi (tirto.id).
Mimpi Indonesia menjadi raksasa digital tentu membutuhkan dukungan sistem yang mumpuni. Tidak cukup dengan memanggil pulang para talenta digital. Lebih jauh lagi, iklim digital Indonesia membutuhkan pembenahan dalam berbagai hal.
Masalah yang Ada
Menanggapi ambisi Indonesia untuk menjadi raksasa digital, tidak sedikit yang mengungkapkan bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki kesempatan besar menjadi raksasa digital dunia setelah Cina dan India. Mengingat, jumlah penduduk Indonesia peringkat empat terbanyak di dunia.
Akan tetapi, Indonesia menghadapi beberapa masalah seperti adanya dominasi negara-negara besar, baik di bidang pengembangan aplikasi, perangkat keras, termasuk kurangnya dukungan infrastruktur di Indonesia. Kesenjangan digital sangat terasa dari wilayah barat Indonesia, hingga timur Indonesia. Andai Indonesia ngotot bermain di dua bidang itu kemungkinan besar tidak akan bisa menjadi pemain yang dominan.
Hal ini kontras dengan apa yang Jokowi sampaikan bahwa Indonesia harus ikut menjadi pemain digital, bukan sekadar pasar bagi raksasa digital yang telah ada. Ambisi Indonesia ini setidaknya terhambat dari sisi SDM, termasuk manajemen SDM serta regulasi yang menstimulus perkembangan iklim digital di Indonesia.
Banyaknya talenta digital yang memilih bermigrasi dan meniti karier di luar negeri tentu bukan tanpa alasan. Selain dukungan sistem yang kurang, tidak sedikit talenta Indonesia mengalami kesulitan untuk meniti karier di dalam negeri karena rendahnya apresiasi dan dukungan pemerintah. Bahkan, tidak sedikit yang memulai karier secara mandiri dan membuat jejaring dengan pihak luar. Di era digital seperti saat ini, tentu bukan hal sulit untuk membuat jejaring melewati batas negara.
Minus Infrastruktur
Melihat besarnya pemasukan dari transaksi ekonomi digital, wajar jika Indonesia tergiur untuk melakukan pengembangan. Selain menyiapkan sumber daya manusia, perlua adanya langkah-langkah strategis yang harus pemerintah rumuskan untuk mengembangkan ekonomi digital di negeri ini.
Berdasarkan fakta, ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi digital masih belum merata. Pembangunan di Indonesia cenderung berpusat di wilayah perkotaan. Untuk pulau Jawa sendiri bisa dikatakan maju karena infrastrukturnya sudah hampir merata. Akan tetapi, di luar Jawa hingga wilayah timur Indonesia masih terjadi ketimpangan infrastruktur yang sangat ekstrem.
Dampak dari hal ini adalah munculnya kesenjangan digital antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, tetapi pembangunan infrastruktur belum merata. Jadi meskipun talenta digital kembali ke negerinya, tetap saja ide-ide kreatif mereka sulit berkembang karena dukungan infrastruktur yang kurang memadai.
Speedtest Global Index bahkan pernah merilis bahwa internet di Indonesia terlelet kedua di Asia. Per Oktober 2021, Speedtest menyebutkan, tidak ada perkembangan signifikan untuk kecepatan akses internet di Indonesia. Padahal, akses internet adalah modal untuk pengembangan digitalisasi di semua aspek kehidupan.
Digitalisasi untuk Ekonomi Saja?
Masalah digitalisasi dan perkembangan teknologi sesungguhnya bukan dalam aspek ekonomi saja. Apa yang menjadi komitmen Sea Labs untuk mengembangkan talenta digital Indonesia dengan merekrut 1.000 talenta digital hingga 2023 menunjukkan minusnya visi dalam pengembangan dunia digital di negeri ini.
Dengan memulangkan para talenta untuk urusan ekonomi saja sesungguhnya bentuk pengebirian potensi para talenta. Talenta digital yang Indonesia miliki hanya akan diarahkan untuk pencapaian target ekonomi semata. Tentu kita tidak lupa bahwa negeri ini adalah surga para investor. Dengan kondisi seperti ini, para talenta kreatif ini hanya akan menjadi budak korporasi yang menopang berjalannya sistem ekonomi kapitalistik.
Iming-iming menciptakan lapangan kerja sesungguhnya bermakna bahwa para talenta tidak lebih sebagai pekerja. Apalagi gagasan besar para kapitalis dalam proyek besar berlabel smart city membutuhkan sokongan tangan-tangan kreatif.
Butuh Visi Politik
Indonesia sesungguhnya memiliki iklim digital yang bermasalah. Selain faktor infrastruktur dan SDM, Indonesia cenderung mengikuti tren digitalisasi global dan miskin visi. Wajar jika sejumlah pihak sangsi dengan ambisinya.
Perkembangan teknologi sesungguhnya berperan dalam memberikan pelayanan pada rakyat. Di sisi lain, teknologi sangat berperan dalam meningkatkan citra suatu negara di kancah internasional. Di sini kita melihat bahwa upaya utuk mengembangkan teknologi harus sejalan dengan visi politik negara baik di dalam negeri yakni mengurus dan memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Sedangkan di luar negeri visi politiknya yakni menunjukkan pada negara global kekuatan teknologi yang dimiliki. Ini sebagai langkah strategis untuk menempatkan diri sebagai negara yang disegani dunia.
Inilah yang terlihat dalam sistem pemerintahan Islam. Hadirnya visi politik dalam setiap aspek kehidupan membuat segala inovasi sejalan dengan peran negara dalam mengurus rakyatnya. Dengan visi ini, negara akan memobilisasi intelektual, para perekayasa, juga peneliti untuk membuat terobosan teknologi. Negara bisa mengembangkan teknologi baik melalui transfer teknologi sebagaimana Rasulullah pernah mengutus beberapa sahabat untuk mempelajari teknik pembuatan manjanik dan dababah yang berguna sebagai senjata perang, atau mengembangkannya secara mandiri.
Jika saat ini perkembangan teknologi menjadi tren dalam dunia militer maka pemerintah Islam pun wajib mengembangkannya sebagai implementasi dari hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam.
Di era kekhalifahan Islam, pencapaian kaum muslim dalam teknologi tidak hanya menjadikan kekhalifahan Islam sebagai mercusuar peradaban, juga menjadikannya negara terdepan yang disegani dunia.
Dengan demikian, jika berambisi menjadi pemain di ranah digital, bukan hanya talenta saja yang negara butuhkan, tetapi juga dukungan sistem yang mumpuni agar mampu berkompetisi di kancah global. Wallahualam. [MNews/Has]
Dan sistem yg mumpuni tsb adalah ISLAM..yg diterapkan secara kaaffah dalam institsu Khilafah..
Allohuakbar