Penulis: Hasni Tagili, M.Pd.
Muslimah News, OPINI – Belum usai kisruh kelangkaan minyak goreng, publik kembali terhenyak akibat kabar harga kedelai yang mahal. Pemerintah mengeklaim hal ini terjadi karena pasokan impor kedelai dari Brazil dan Argentina sedang mengalami gagal panen. Ya, negara agraris ini setiap tahun memang rutin impor kedelai. Ironis! Padahal, pemerintah berjanji untuk swasembada kedelai.
Janji itu pun tampaknya hanya tinggal janji karena anggaran produksi kedelai dalam negeri dipangkas untuk refocusing penanganan Covid-19. Hal ini mengonfirmasi bahwa negara kita sangat bergantung impor. Juga menegaskan ketakseriusan pemerintah menuju program kemandirian pangan.
Tumbal Kedelai Mahal
Melansir suara.com (14/2/2022), mahalnya harga kedelai dalam beberapa waktu belakangan membuat Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo angkat suara. Ia mengeklaim pihaknya kesulitan menggenjot produksi kedelai dalam negeri karena anggaran yang dipangkas imbas kebijakan refocusing karena pandemi Covid-19. Akibatnya, kebutuhan kedelai dalam negeri harus terpenuhi dari importasi sebanyak 2,4 juta ton.
Faktor lain yang membuat harga kedelai tinggi adalah karena petani dalam negeri tidak terlalu tertarik untuk menanam kedelai karena harga jual yang murah. Menurut Syahrul, impor yang lebih besar karena harga di luar jauh lebih murah, sementara petani lokal baru bisa untung kalau dibeli di atas Rp6.000—Rp7.000 per kilo.
Sementara itu, lain alasan Mentan, lain pula alasan Menteri Perdagangan (Mendag). Melansir kompas.com (19/2/2022), Mendag Muhammad Lutfi menjelaskan dua penyebab harga kedelai impor mahal di Indonesia.
Pertama, cuaca buruk badai El Nina di Argentina, Amerika Selatan, yang mengakibatkan harga kedelai per gantang naik dari 12 dolar AS menjadi 18 dolar AS. Kedua, permintaan kedelai tinggi, terutama dari Cina. Menurut Mendag, Cina memiliki lima miliar babi dan pakannya adalah kedelai.
Saat ini, Mendag menjelaskan bahwa kebutuhan kedelai dalam negeri adalah tiga juta to, sementara stok dalam negeri yang tersedia hanya 500—750 ton per tahun. Untuk menutupi kekurangannya, Indonesia mengimpor kedelai dari negara lain, terutama dari kawasan Amerika Selatan.
Meskipun analisis Mentan dan Mendag terurai dari redaksi bahasa yang berbeda, tetapi tetap memiliki muara yang sama, yaitu importasi. Lantas, apa kabar janji swasembada kedelai?
Impor Kedelai sebagai Biang Keladi
Kenyataan pahit bahwa Indonesia harus sangat ketergantungan kedelai impor untuk memproduksi tempe. Akibatnya, pembuat tempe dalam negeri langsung terdampak ketika harga kedelai dunia melonjak.
Melansir detik.com (10/1/2021), Ketua Umum Gabungan Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan, Indonesia mulai membuka keran impor kedelai secara deras sejak 1998. Sesuai kesepakatan dalam Letter of Intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF), peran Bulog sebagai pengelola persediaan dan harga beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya harus dilepaskan. Hanya beras yang masih bisa dikontrol Bulog.
Tidak jauh berbeda, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melalui eks Ketua KPPU Tajuddin Noer Said mengungkapkan melambungnya harga kedelai Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh IMF. Sebelum 1998, Indonesia meminta IMF membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia, tetapi ada syaratnya, yakni Indonesia harus membuka pasarnya, dan di sinilah kita ‘negeri segala impor’.
Inilah konsekuensi yang harus negara tanggung jika membuka keran investasi dan pinjaman luar negeri terlalu lebar. Potensi intervensi dari negara penanam modal dan pemberi utang sangat besar. Regulasi internal negara pun tidak lolos dari campur tangan. Akibatnya, berdikari dan independensi sulit dicapai.
John Perkins dalam bukunya, A Confession of Economic Hit Man, mengatakan bahwa salah satu modus intervensi adalah melalui strategi pemberian pinjaman. Perkins menyebutkan, pinjaman diberikan terus-menerus agar negara yang dituju akhirnya terjebak utang yang diterimanya itu sehingga secara politik dan ekonomi menjadi tergantung. Pada saat itu berbagai macam intervensi dengan mudah dilakukan.
Adapun bicara soal produksi kedelai lokal yang masih sangat rendah disebabkan oleh tiga hal. Pertama, minimnya lahan kedelai di tanah air. Kedua, rendahnya produktivitas kedelai lokal akibat tidak adanya ketersediaan subsidi pupuk dan pemberian benih kedelai varietas unggul ke petani. Ketiga, harga kedelai lokal saat panen di tingkat petani terbilang cukup rendah. Itulah mengapa petani lebih memilih menanam padi atau jagung ketimbang kedelai.
Kalau sudah sedemikian kompleks akar masalahnya, tentu saja harga kedelai yang melambung tidak bisa dihindarkan.
Anggaran Penanganan Wabah
Dalih refocusing anggaran Covid-19 sebagai salah satu alasan mahalnya harga kedelai terdengar kurang bijak terlontarkan. Betapa tidak, kedua masalah tersebut merupakan urusan yang wajib pemerintah selesaikan, yakni menangani wabah dan menstabilkan harga. Tidak elok kalau menganulir salah satunya.
Selain itu, anggaran penanganan Covid-19 per Juni 2020 berjumlah Rp 677,2 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Action Against Corruption (IAAC) Dodi Lapihu mengatakan jumlah anggaran ini besar karena krisis kesehatan akibat pandemi sudah menjalar menjadi krisis ekonomi yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Itulah sebab segenap pihak meminta dana ini dikelola secara transparan dan akuntabel.
Sayangnya, sejumlah catatan menunjukkan dana ini—termasuk dana bansos—kebanyakan dikorupsi oknum birokrasi. Tidak heran, meski dana penanganan pandemi besar, tetap saja tunggakan membengkak. Tercatat, tunggakan biaya penanganan Covid-19 periode 2021 sebesar Rp25 triliun, sementara klaim yang sudah terbayar mencapai Rp 62,8 triliun.
Belum lagi situasi pandemi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebut saja peristiwa di Kabupaten Klaten, bansos hand sanitizer, misalnya, bergambar wajah Bupati. Juga pergerakan DPR di tengah pandemi, alih-alih fokus menangani pandemi, mereka malah mengesahkan UU Minerba. Tidakkah ini menunjukkan gagal fokus penanganan masalah?
Swasembada Pangan dalam Islam
Ketika suatu negara berkesempatan intervensi pangan pada negara lain, besar kemungkinan regulasi internal negara tersebut akan mengalami karut-marut. Islam sangat menyadari hal ini. Inilah sebab kebijakan pangan dalam sistem pemerintahan Islam berpijak pada independensi. Kunci utama ada pada politik pertanian yang mengacu pada peningkatan produksi pertanian dan adilnya distribusi pangan.
Pemerintah akan menerapkan tiga cara dalam mencapai swasembada pangan. Pertama, menghentikan aktivitas impor dan memberdayakan sektor pertanian. Sebenarnya, Indonesia punya lahan pertanian yang cukup luas. Namun, sejak menjamurnya sektor industri, pertanian seolah dipandang sebelah mata. Lahan pertanian digusur dan disulap menjadi bisnis perumahan elite. Akibatnya, Indonesia kehilangan banyak lahan pertanian yang seyogianya sangat cukup mewujudkan swasembada pangan.
Kedua, menggalakkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru di kalangan para petani; serta membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, dan sarana produksi pertanian lainnya.
Selain itu, pengembangan iptek pertanian ini penting agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, bukan meliberalisasi sektor pertanian untuk kepentingan industri asing. Negara tidak boleh melakukan ekspor pangan sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik.
Negara harus memberikan modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Negara juga harus memberikan akses air secara gratis bagi para petani. Ini karena air merupakan kepemilikan umum yang menjadi faktor penting bagi irigasi pertanian.
Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati, serta memerintahkan setiap orang yang memiliki tanah untuk mengelola tanahnya secara optimal.
Ketiga, kebijakan distribusi pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga di pasar. Dengan larangan itu, stabilitas harga pangan akan terjaga. Negara pun akan memastikan tidak ada kelangkaan barang karena Islam melarang penimbunan barang.
Demikianlah mekanisme swasembada pangan dalam Islam, yakni menghentikan impor, menggalakkan produksi pertanian, serta fokus menangani setiap masalah yang menjadi kewajiban negara. Tidak sibuk menjadikan satu masalah sebagai tumbal bagi masalah lain. Tidakkah kita ingin diatur dengan sistem Islam yang sejatinya membawa keberkahan? Wallahualam. [MNews/Gz]

Sangat rindu dengan aturan Islam yang mengatur urusan umat secara universal.semua kebutuhan pokok umat menjadi prioritas, sama urgensinya.
Hanya islam solusi tuntas