Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Desa Wadas mendadak viral. Penolakan masyarakat setempat terkait pembangunan proyek Bendungan Bener berujung intimidasi terhadap sejumlah warga yang menolak pengukuran tanah dan pertambangan andesit. Meski telah ada klarifikasi mengenai peristiwa tersebut, tetapi sejumlah pihak melihat ini sebagai kasus berulang yang menunjukkan ketakadilan pada rakyat.
Greenpeace menuliskan, Peraturan Daerah Purworejo No. 27/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menetapkan bahwa Desa Wadas merupakan kawasan khusus perkebunan. Namun, berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 2018, Desa Wadas kemudian ditetapkan sebagai lokasi quarry atau penambangan batu untuk pembangunan Bendungan Bener.
Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 509/41 Tahun 2018 pula Desa Wadas menjadi lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener.
Total lahan penambangan dan pembangunan yang bendungan butuhkan yakni 145 hektare. Ditambah 8,64 hektare lahan untuk akses jalan menuju proyek pertambangan. Penambangan tersebut menggunakan metode blasting atau bahan peledak. Warga menilai aktivitas penambangan mengancam keberadaan 27 sumber mata air. Imbasnya, berpotensi merusak lahan pertanian warga.
Butuh Kaji Ulang
Situs Kementerian Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan Bendungan Bener merupakan megaproyek dengan target menjadikan Bendungan Bener sebagai bendungan tertinggi di Indonesia dan nomor dua di Asia Tenggara.
Proyek strategis nasional ini ibarat mantra sakti yang menuntut percepatan dalam realisasinya. Jauh sebelumnya, pembangunan Bendungan Bener ini telah mendapat penolakan.
Meski aparat setempat menyebutkan proyek ini memberikan sejumlah manfaat, seperti suplai air untuk lahan sawah beririgasi, pemenuhan air baku untuk masyarakat, juga potensi pengembangan pariwisata, tetapi sejumlah pihak menyatakan pentingnya pengkajian ulang atas kebijakan ini.
Anggota Komisi V DPR Irwan menyatakan bahwa berdasarkan informasi dan data sejumlah media, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Bendungan Bener yang mencakup penambangan quarry di Wadas yang lolos pada Maret 2018 lalu sama sekali tidak menyebutkan mengenai penolakan warga Desa Wadas.
Anehnya, Gubernur justru mengeluarkan Keputusan No. 590/41 Tahun 2018 mengenai persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Purworejo itu, meski warga sudah aktif menolak sejak 2016 atau 2017 lalu. Jadi, peninjauan masalah AMDAL sejatinya cacat, baik secara substansi maupun prosedural.
Bukan hanya untuk aktivitas penambangan tentunya, alih fungsi lahan yang kerap pemerintah lakukan telah mengorbankan rakyat berikut cost social lainnya. Dalam banyak kasus, alih fungsi lahan dengan menerapkan sistem ganti rugi lahan telah menghilangkan sumber penghasilan pokok masyarakat. Mereka harus merelakan lahan mereka dengan sejumlah rupiah yang hanya bertahan sekian waktu saja.
Belum lagi ancaman pencemaran lingkungan. Iming-iming proyek yang menyerap tenaga kerja dan menguntungkan masyarakat setempat hanya bertahan pada jangka waktu tertentu. Setelah proyek usai, yang tinggal hanyalah lingkungan rusak dengan limbah yang mencemari wilayah setempat.
Berpihak pada Oligarki?
Lantas, mengapa pemerintah setempat ngotot melanjutkan pembangunan bendungan tersebut? Inilah pokok permasalahan berbagai kasus pencaplokan lahan warga oleh penguasa. Ada baiknya kita melihat jejak munculnya konflik ini berdasarkan regulasi yang pemerintah rumuskan.
Pada 15/6/2017 lalu, Presiden mengeluarkan Perpres 58/2017 tentang perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Perpres yang mengandung 245 proyek tersebut utamanya mengatur mengenai aspek pembiayaan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat dilakukan dengan pembiayaan nonpemerintah. Terdapat tiga bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional, Bendungan Bener adalah satu dari serangkaian proyek raksasa itu.
Berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) proyek fantastis Bendungan Bener ini bernilai investasi sekitar 2.060 triliun dari dana APBN-APBD dengan melibatkan BUMN, yakni PT Waskita Karya (persero) Tbk., PT PP (persero) Tbk., dan PT Brantas Abipraya (persero). Jelas, kepentingan pemilik modal dengan dukungan pengambil kebijakan menunjukkan proyek ini sarat kepentingan oligarki. Lingkar kekuasaan yang menghubungkan pengusaha dan penguasa adalah jawaban atas kasus serupa.
Meski pada beberapa kasus, pemerintah membangun kembali sejumlah lokasi bekas penambangan berdalih edupark, objek wisata alam, atau pembangunan pasca-lahan lainnya, itu tidak lebih dari sekadar proyek pemutihan dosa oligarki atas pencemaran lingkungan yang telah mereka lakukan. Lantas, bagaimana Islam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta kesehatan warga?
Perspektif Islam
Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Di tengah penerapan sistem kapitalisme, eksploitasi lingkungan terjadi secara membabi buta demi memenuhi tuntutan investor. Padahal, lingkungan yang bersih sejatinya merupakan kebutuhan seluruh pihak.
Rusaknya lingkungan justru menghambat pertumbuhan ekonomi karena lingkungan sendiri merupakan sumber pokok pertumbuhan ekonomi. Lingkungan yang rusak akan menyebabkan turunnya kualitas hidup dan beban produksi kian naik.
Dalam buku Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab terbitan Pustaka Al-Kautsar yang ditulis oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Khalifah Umar bin Khaththab memberikan contoh nyata pembangunan yang tetap berpijak pada kelestarian lingkungan. Umar ra. memahami lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan dan kehidupan manusia.
Meski memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi, beliau tidak mengabaikan aspek lingkungan. Beliau berkata, “Satu rumah di Rakbah lebih saya sukai daripada sepuluh rumah di Syam,” karena di Syam banyak penyakit dan wabah, sedangkan Rakbah adalah daerah yang sehat, udaranya bagus, dan sedikit penyakit serta wabahnya.
Umar memberikan tanah taklukan kepada penduduknya untuk dipelihara karena mereka lebih tahu dan lebih berhak. Itulah sebab beliau tidak membagi tanah taklukan karena takut terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Beliau ra. berkata, “Aku takut kalian saling membinasakan karena air, dan aku takut kalian saling membunuh.”
Umar pun tidak pernah mengizinkan eksploitasi lingkungan sebab beliau memahami bahwa sumber daya alam merupakan milik generasi yang akan datang. Mereka berhak atas lingkungan sehat dan jauh dari pencemaran.
Atas dasar ini kita memahami bahwa penguasa berperan dalam merumuskan kebijakan dan mengharmoniskan masyarakat dengan lingkungan tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.
Masalah saat ini adalah penguasa lebih memilih memenuhi tuntutan korporasi daripada memikirkan kebutuhan masyarakat dan cost social lainnya. Pembangunan yang kapitalistik telah meninggalkan sejumlah masalah lingkungan yang tidak terselesaikan.
Kasus berulang harusnya memberikan pelajaran bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi dengan label proyek strategi nasional membutuhkan peninjauan ulang. Regulasi ala kapitalisme yang membuka celah investasi di ranah kepemilikan umum, seperti tambang, hutan, eksploitasi bawah laut, juga beberapa aset-aset strategis lainnya membutuhkan pengkajian secara sistemis.
Mengorbankan rakyat dan lingkungan berdalih proyek strategis nasional bukanlah keputusan bijaksana. Selayaknya, mengejar pertumbuhan ekonomi tetap mengharmoniskan manusia dan lingkungan. Sebab, lingkungan adalah investasi, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Wallahualam. [MNews/Has]

Naaah…bener kan… Wadas itu isinya harta karun, tambang melimpah…batu2an berharga…
Kalo dikuasai kapitalis, bs diliat warga Wadas hanya bisa ngiler, nahan lapar, gigit jari …
lingkungan sangat penting bagi kualitas hidup manusia. hanya dalam Sistem Islam dalam naungan Khilafah yang membangun tanpa merusak lingkungan