Bursa Capres dalam Lanskap Politik Demokrasi, Akankah Berujung Sejahtera?

Bursa Capres dalam Lanskap Politik Demokrasi, Akankah Berujung Sejahtera?

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


Muslimah News, OPINI — Kontestasi kian menyeruak memecah palagan elektoral 2024. Komposisi capres dan cawapres siap dibongkar pasang demi kepentingan kursi kekuasaan. Mencari pasangan “pengantin politik” mana yang paling menguntungkan, figur mana yang menjadi representasi satu basis massa sehingga bisa mendulang banyak suara.

Akhirnya, panggung politik bak satu episode drama yang aktornya sibuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Tidak heran jika kawan menjadi lawan dalam semalam. Hari ini dianggap pahlawan, besok menjadi tawanan. Inilah lanskap politik demokrasi. Para elite begitu menggebu beradu intrik dan manuver politik demi kemenangan gemilang.

Padahal, persoalan bangsa belum kunjung terselesaikan. Janji-janji politik, lagi-lagi hanya menjadi nyanyian yang mudah terlupakan. Kesejahteraan dan keadilan bagaikan barang mewah yang tidak bisa terjangkau. Baliho dan sederet media promosi yang menyedot atensi publik pun berkibar menutupi ceruk kemiskinan dan kebodohan.

Siapa Pemimpin 2024?

Berbagai survei mengenai siapa calon terkuat yang digandrungi publik, terus bermunculan. Nama-nama kandidat berjejer di media, mereka bergantian menduduki posisi teratas, tergantung waktu dan lembaga surveinya.

Misalnya, menurut data survei Indikator Politik (6—11 Desember 2021) dan Saiful Mujani Research and Consulting (8—16 Desember 2021), Prabowo Subianto adalah calon terkuat, bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Berbeda dengan data hasil survei Charta Politika (29 November—6 Desember 2021) dan Poltracking (3—10 Oktober 2021), elektabilitas tertinggi diraih oleh Ganjar, diikuti Prabowo dan Anies. (detiknews, 7/2/2022)

Selain tiga nama di atas, masih banyak figur popular lainnya yang mendapat atensi publik. Dari kalangan militer ada AHY, Andika Perkasa, Moeldoko, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gatot Nurmantyo. Kalangan sipil ada Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto.

Komposisi militer dan sipil setidaknya sudah berlangsung empat kali di era Reformasi. Namun, pertimbangan militer bukanlah variabel utama karena komposisi lainnya pun harus turut diperhatikan, seperti dari segi etnis antara Jawa dan luar Jawa, atau kombinasi nasionalis dan agamis, bahkan keseimbangan gender.

Komposisinya harus pas agar menang. Akan tetapi, menurut peneliti dari Charta Politika Indonesia, Mawardin, komposisi nasionalis-religius tampaknya masih ideal digunakan. PDIP, misalnya, sebagai partai besar cenderung menggaet tokoh Nahdlatul Ulama (NU) jadi cawapres. (detiknews, 7/2/2022)

Agama Islam sebagai mayoritas pun akhirnya dijadikan alat untuk menghimpun suara. Anies Baswedan sebagai tokoh nonpartai yang menjadi representasi kelompok Islam, sering dipersepsikan sebagai antitesis postur politik Jokowi. Artinya, politik identitas masih menjadi primadona.

Oleh karena itu, berbicara tentang siapa kandidat 2024, maka kita berbicara “pasangan pengantin” mana yang mampu mendulang suara, bukan yang memiliki visi dan kontribusi terbaik bagi umat. Wajar jika politik identitas dan politik pencitraan menjadi strategi jitu dalam memperoleh kemenangan.

Politik Pragmatis Demokrasi

Perseteruan pilpres pada kenyataannya hanyalah berbicara intrik dan politik transaksional. Yang bermanfaat untuk pemenangan ialah yang akan dimanfaatkan. Cara dan waktu memanfaatkannya adalah hasil lobi-lobi politik yang menjadi fokus kerja para pemangku kebijakan.

Benarlah yang dikatakan ilmuan politik asal Amerika, Harold Lasswell, bahwa politik adalah studi tentang perubahan pola distribusi nilai dalam masyarakat. Sedangkan distribusi bergantung pada kekuasaan. Oleh karenanya, politik hanya berbicara “Who Gets What, When, How” (siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana).

Kita bisa saksikan pada Pilpres 2019 yang begitu terasa pertempurannya. Bahkan, hingga kini, kubu “kampret” dan “cebong” masih menjadi sebutan dalam perbincangan di media sosial.

Padahal, PAN dan Gerindra yang pada awalnya oposisi, akhirnya merapat juga pada koalisi gemuk Jokowi. Prabowo dan Sandiaga Uno yang sebelumnya rival, kini tengah menikmati jabatan Menteri di kabinet Jokowi.

Lantas, untuk apa dana puluhan triliun rupiah dari APBN untuk menyelenggarakan pilpres? Andai saja uang sebanyak itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan umat, setidaknya angka kemiskinan bisa berkurang. Namun, inilah potret utuh negeri demokrasi.

Jangan lupa, kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang jumlahnya hampir 900 orang, hingga kini tidak tuntas terusut. Penuh dengan kejanggalan dan dilupakan oleh banyak orang. Padahal, petugas KPPS mengabdi untuk kelancaran proses pemilihan. Bayaran yang tidak seberapa harus ditukar dengan keringat, darah, bahkan nyawa.

Inilah paradoks antara logika elite dan persepsi akar rumput dalam pemilu demokrasi. Masyarakat berjuang agar suaranya bisa menjadi wasilah memperbaiki negeri, sedangkan para elite malah “mempermainkannya”.

Sungguh, kepentingan para elite terhadap rakyat hanya sebatas suara. Setelah menjabat, mereka akan mengabdi pada para cukong yang telah mendanai kontestasi.

Demokrasi Menjauhkan syariat

Jangan pernah berharap akan terpilih pemimpin dambaan umat dan bekerja semata untuk kemaslahatan umat. Pemilu dalam sistem demokrasi telah mengerangkeng syariat yang notabene pintu lahirnya manusia-manusia bertakwa. Hal ini sekaligus menjadi penjelas bahwa perjuangan menerapkan syariat Islam tidak bisa selaras dengan demokrasi.

Pemilu dalam demokrasi hakikatnya merupakan mekanisme mempertahankan sistem sekuler, sedangkan sekularisme bertentangan dengan syariat Islam secara mutlak. Oleh sebab itu, menggunakan demokrasi untuk memperjuangkan syariat ibarat mencincang air, yakni pekerjaan sia-sia. Bahkan, haram hukumnya masuk dan terlibat dalam pemilu demokrasi.

“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.” (Imam Izzuddin bin Abdussalam,Qawaid Al Ahkam fi Mashalihil Anam, 2/184. Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, Ushul al-Fiqh ‘ala Manhaj Ahlil Hadits, Hal.  114)

Fungsi parlemen dalam demokrasi yang utama adalah membuat hukum dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, yang berhak menentukan hukum hanyalah Allah Swt. sehingga tidak ada musyawarah dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan syariat.

Umat hanya wajib berijtihad menggali hukum dari Al-Qur’an dan Sunah. Jika ada perbedaan pendapat, diserahkan pada dalil terkuat, bukan dengan musyawarah apalagi voting.

Adapun perkara-perkara yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan ataupun teknis, keputusan boleh mendasarkan pada suara mayoritas.

Walhasil, mengikuti pemilu dalam demokrasi menjadi haram karena menjadi wasilah terlaksananya proses legislasi.

Khatimah

Kontestasi dalam demokrasi hanya akan makin menjauhkan umat dari kondisi sejahtera. Para elite di dalamnya telah tertutup mata dan hatinya, bahkan hanya untuk sekadar empati pada kehidupan sulit rakyat pun tidak bisa. Selain itu, keterlibatan cukong dalam kontestasi yang begitu besar menjadikan kebijakan berfokus pada pengusaha, bukan rakyat.

Oleh karena itu, demokrasi bukan jalan menuju sejahtera. Demokrasi pun bukanlah jalan untuk mencapai kemenangan Islam. Membuang demokrasi pada tempatnya dan mengambil Islam kafah adalah langkah tepat karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw.. Islam yang diterapkan sempurna dalam format negara akan mengantarkan pada kesejahteraan dan kemenangan Islam, insyaallah. [MNews/Gz]

Share

2 thoughts on “Bursa Capres dalam Lanskap Politik Demokrasi, Akankah Berujung Sejahtera?”

  1. Setuju Jangan pernah berharap akan terpilih pemimpin dambaan umat dan bekerja semata untuk kemaslahatan umat. Pemilu dalam sistem demokrasi telah mengerangkeng syariat yang notabene pintu lahirnya manusia-manusia bertakwa. Hal ini sekaligus menjadi penjelas bahwa perjuangan menerapkan syariat Islam tidak bisa selaras dengan demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *