Terlalu gegabah jika mengklaim bahwa inflasi masih sesuai dengan ekspektasi pasar sekaligus mengindikasikan pemulihan ekonomi. Adanya inflasi justru tidak ubahnya halusinasi pertumbuhan ekonomi karena tidak sesuai realitas di lapangan bahwa angka kemiskinan juga masih tinggi, kendati dinyatakan sudah berkurang.
Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — BPS mencatat pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita penduduk Indonesia tahun lalu mencapai Rp62,2 juta, naik dibandingkan 2020 (Rp57,73 juta). Dengan pencapaian ini dan klasifikasi Bank Dunia terakhir (2020), Indonesia diperkirakan kembali masuk ke kelompok Upper-Middle Income Countries pada 2021. (Katadata, 7/2/2022).
Klasifikasi Bank Dunia dalam menetapkan kategori negara menggunakan data PNB per kapita, bukan angka pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang sudah dirilis BPS.
PDB per kapita memperhitungkan seluruh pendapatan yang diperoleh penduduk yang tinggal di Indonesia, termasuk warga negara asing, tetapi tidak mencakup warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sementara, PNB per kapita memperhitungkan pendapatan seluruh warga negara Indonesia, termasuk yang tinggal di luar negeri, tetapi tak menghitung warga negara asing yang tinggal di Indonesia.
Indonesia, Calon Negara Maju?
Sebagaimana kita ketahui, pada 2020, AS sempat menobatkan Indonesia sebagai negara maju. Namun demikian, tidak lama kemudian, AS mendadak mencabut gelar tersebut. Sebagai gantinya, AS memberikan sejumlah gelar lain pada Indonesia, di antaranya sebagai negara G20, yakni termasuk kelompok negara berpendapatan terbesar di dunia.
Meski begitu, pemerintah Indonesia terus berusaha bisa masuk menjadi salah satu negara maju. Menurut mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, agar bisa menjadi negara maju, Indonesia bisa belajar dari Cina yang dengan sangat cepat bisa mengurangi angka kemiskinan sekaligus jadi salah satu ekonomi terbesar dunia. (Liputan6, 6/10/2021).
Ada kesamaan antara Indonesia dan Cina, khususnya dari jumlah penduduk yang besar. Cina berpenduduk terbesar nomor 1 dunia dan Indonesia nomor 4. Kemudian, tahapan sebagai sesama negara Asia. Indonesia maupun Cina sama-sama pernah melalui tahapan dalam kategori negara miskin, kemudian kategori menengah.
Cina juga punya sejumlah resep dalam mengurangi angka kemiskinan meski punya luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, serta pesatnya industrialisasi teknologi dan produktivitas produk Cina di kancah internasional. Keberadaan IPTEK terbukti berperan penting menuntaskan masyarakat prasejahtera di Cina secara cepat.
Hal ini senada dengan pernyataan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bahwa pada 2045, Indonesia akan mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Indonesia dianggap berpeluang besar untuk mencapai target-target pembangunan, meski pandemi Covid-19 sempat menahan laju pertumbuhan. Oleh karena berpeluang besar, Indonesia tidak boleh bermental kere. (Kompas, 20/9/2021).
Lantas, benarkah ini bisa menjadi indikasi bagi Indonesia menuju negara maju?
Angka Kemiskinan dan Inflasi
Akan tetapi, kita tidak boleh menggunakan kacamata kuda dalam mencermati hal ini. Di luar sana, di balik tingginya angka PDB per kapita sebesar Rp62 juta tadi, angka kemiskinan dan inflasi juga merajalela.
BPS memang melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2021 sebesar 5,02% secara tahunan (year-on-year/yoy). Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyampaikan sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran tertinggi pada kuartal IV/2021, yaitu konsumsi rumah tangga dengan porsi mencapai 1,91%. (Bisnis, 7/2/2022).
BPS mencatat, konsumsi rumah tangga pada kuartal IV/2021 tumbuh sebesar 3,55%. Salah satu faktor pendorongnya adalah penjualan eceran yang tumbuh sebesar 8,74%pada kuartal IV/2021. Di samping itu, penjualan wholesale mobil penumpang dan sepeda motor juga tercatat tumbuh 72,87% dan 64,7%.
Terdapat juga indikasi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit tumbuh 9,11%. Selanjutnya, penumpang angkutan udara tumbuh 18,23%, menguat dibandingkan kuartal IV/2020 yang terkontraksi 64,38%. Ini semua mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga meningkat.
Berikutnya, BPS mencatat tentang Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,37% secara bulanan pada November 2021. Sementara, secara tahun berjalan dan tahunan, masing-masing inflasi 1,3% dan 1,75%. Realisasi inflasi ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2021, baik secara bulanan dan tahunan. (CNN Indonesia, 1/12/2021).
Inflasi terjadi karena kenaikan harga beberapa komoditas di bawah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya cabai merah, minyak goreng, dan daging ayam ras. Minyak goreng memberikan andil 0,08%, telur ayam ras dan cabai merah 0,06%, serta daging ayam ras 0,02%. Kelompok lain yang menyumbang inflasi adalah transportasi, yakni mencapai 0,06%. Kelompok itu memberikan andil ke inflasi sebesar 0,51%.
Berdasarkan catatan BPS, pada Maret 2021, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 10,14% (sekitar 27,54 juta jiwa). Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,05 juta orang dibandingkan bulan September 2020 dan menurun 1,04 juta orang dari Maret 2021. (Bisnis, 18/1/2022).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengklaim, pemulihan ekonomi Indonesia kian kuat di akhir tahun 2021. Ini tercermin dari rilis data kemiskinan oleh BPS yang menunjukkan penurunan. Penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin diklaim tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hanya Sistem Ekonomi Islam yang Menyejahterakan
Tampaknya terlalu gegabah jika mengklaim bahwa inflasi tersebut masih sesuai dengan ekspektasi pasar sekaligus mengindikasikan pemulihan ekonomi. Masalahnya, harga barang kebutuhan pokok di pasaran juga meningkat. Otomatis, hal ini pasti memicu peningkatan pengeluaran rumah tangga.
Sementara, belum semua ekonomi rumah tangga pulih sepenuhnya akibat hantaman pandemi. Hal ini tentu tidak bisa diabaikan. Adanya inflasi justru tidak ubahnya halusinasi pertumbuhan ekonomi karena tidak sesuai dengan realitas di lapangan bahwa angka kemiskinan juga masih tinggi, kendati dinyatakan sudah berkurang.
Apa kita tidak ingat pedasnya kenaikan harga cabai hingga menggilanya harga telur ayam dan minyak goreng beberapa waktu belakangan ini? Apakah kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut halusinasi?
Realitas di alam kapitalisme ini sungguh berbeda dengan mekanisme penyejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi Islam. Allah Swt berfirman, “ … supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS Al-Hasyr [59]: 7)
Allah Swt. adalah Sang Pemilik Harta. Dengan demikian, dalam Islam, penguasa adalah pemerintah yang melaksanakan syariat Allah dalam format Daulah Khilafah. Ia wajib menerapkan perintah dalam ayat tersebut dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di seluruh negeri.
Penguasa Islam adalah pengurus urusan rakyat yang wajib memastikan kebutuhan mereka, apalagi kebutuhan pokok, tercukupi hingga individu per individu.
Kebutuhan per individu rakyat ini harus terdata dan terpenuhi secara riil. Tidak boleh ada simpulan data yang terhalusinasi atas nama pertumbuhan ekonomi, alih-alih pendapatan per kapita. Padahal realitasnya juga sudah menjadi rahasia umum, bahwa kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin di Indonesia begitu lebar. Bagaimana mungkin kita masih membanggakan angka-angka pendapatan per kapita yang tidak riil itu?
Khatimah
Hendak berapa lama lagi kita pertahankan kepalsuan kapitalisme ini? Hendak berapa lama lagi kita bersedia tertipu oleh angka-angka ekonomi yang jauh dari realitas kesejahteraan itu? Dan hendak berapa lama lagi kita tidak bersedia menerapkan aturan ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT?
Segera hentikan! Gantilah haluan menuju terwujudnya peradaban Islam.

Islam yes