Salah Penanganan Covid, Ibadah yang Dikorbankan

Salah Penanganan Covid, Ibadah yang Dikorbankan

Bagaimana dengan aktivitas masyarakat di ruang publik lainnya, semisal di mal, tempat hiburan, dan jalan-jalan umum? Alih-alih membuat rakyat taat prokes, kesalahan penanganan akan makin banyak mendorong pelanggaran. Alhasil, banyak yang melihat kebijakan terkait Covid-19 ini hanya untuk menghalangi umat muslim beribadah.

Penulis: Ummu Naira Asfa


Muslimah News, OPINI — Penambahan jumlah kasus positif Covid-19 varian Omicron di Indonesia cukup tinggi, yaitu 36.057 kasus baru dengan total menjadi 4.516.480 kasus per 6/2/2022. Varian Omicron dinyatakan menular lebih cepat dibandingkan varian Alpha, Beta, dan Delta, tetapi gejalanya dianggap lebih ringan dan tingkat kesembuhannya sangat tinggi. (Kontan, 7/2/2022).

Per 4/1/2022 ini, jumlah pasien Covid-19 yang menjalani perawatan di rumah sakit sebanyak 13.696 orang, 8.132 di antaranya dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 dan 5.564 lainnya di RSDC Wisma Atlet (Republika, 7/2/2022).

Terkait kasus lonjakan varian Omicron yang cukup tinggi ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk memperketat protokol kesehatan di rumah ibadah. Aturan tersebut yaitu SE 4/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah pada Masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19, Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

Dalam SE ini, penentuan kapasitas rumah ibadah disamaratakan berdasarkan level PPKM. Misalnya, untuk wilayah PPKM Level 3, jumlah jemaah dibatasi maksimal 50% dari kapasitas dan paling banyak 50 orang dengan prokes lebih ketat. (Republika, 7/2/2022).

Untuk wilayah PPKM Level 2 dapat mengadakan kegiatan keagamaan dengan jumlah jemaah paling banyak 75%, dan paling banyak 75 orang. Sementara, pada wilayah PPKM Level 1 dibatasi paling banyak 75% dari kapasitas, (CNN Indonesia, 7/2/2022).

SE tersebut juga mengatur beberapa hal. Pertama, jarak antarjemaah paling dekat satu meter dengan memberi tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi. Kedua, kegiatan peribadatan atau keagamaan paling lama terlaksana selama satu jam. Ketiga, pengurus dan pengelola tempat ibadah juga wajib memastikan pelaksanaan khotbah, ceramah, atau tausiah memenuhi ketentuan, yaitu memakai masker dan pelindung wajah (face shield) , serta durasinya paling lama 15 menit. (CNN Indonesia, 7/2/2022).

Salah Penanganan

Saat kasus Covid-19 naik, selayaknya pemerintah menegakkan kebijakan untuk penanganan dan penguncian wilayah. Orang-orang sakit dan terpapar virus harus segera dipisahkan dari yang sehat dengan melakukan 3T (Testing, Tracing, Treatment) secara masif dan menyeluruh. Hal ini harus dilakukan sesegera mungkin.

Kebijakan penanganan Covid-19 yang kurang tepat akan menyebabkan penularan virus tidak terkendali. Masalah, justru mencuat soal pembatasan ibadah bagi umat Islam dengan kebijakan mengeluarkan SE Menag tersebut.

Kenapa melulu soal ibadah yang masif disosialisasikan? Bagaimana dengan aktivitas masyarakat di ruang publik, semacam di mal, tempat hiburan, jalan-jalan umum, dan lainnya? Alih-alih membuat rakyat taat prokes, kesalahan penanganan seperti ini makin banyak mendorong pelanggaran. Alhasil, banyak yang melihat kebijakan terkait Covid-19 ini hanya untuk menghalangi umat muslim beribadah.

Solusi Sistem Islam Kafah

Sistem Islam kafah (Khilafah) akan menyolusi masalah pandemi Covid-19 secara tuntas dan menyeluruh. Gambaran pertama, sejak awal, Khilafah akan melakukan 3T segera, memisahkan orang sehat dari orang sakit, kemudian memberlakukan tes massal semacam rapid test maupun swab test secara gratis. Bagi mereka yang terinfeksi, negara akan menjamin pengobatannya hingga sembuh.

Orang-orang yang sakit harus beribadah di rumah masing-masing dan tidak berjemaah di masjid demi mencegah penularan penyakit. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.. Dari Siti Aisyah ra., ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah saw. perihal Tha‘un, lalu Rasulullah saw. memberitahukanku, “Dahulu, Tha’un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Maka, tiada seorang pun yang tertimpa Tha’un kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar, serta mengharapkan rida-Nya, seraya menyadari bahwa Tha’un tidak akan menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid.” (HR Bukhari, Nasa’i, dan Ahmad)

Kedua, berupaya maksimal menutup wilayah sumber penyakit sehingga tidak meluas dan daerah yang tidak terkena wabah dapat menjalankan aktivitas sosial ekonomi dan keagamaan secara normal tanpa takut tertular. Mereka tetap dapat beraktivitas seperti biasa, berjual beli, beribadah di masjid dengan khusyuk, dan sebagainya. Dengan demikian, penguasa dapat fokus menyelesaikan kasus di daerah terdampak wabah.

Ketiga, menjamin seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terinfeksi, tetapi ada di daerah wabah. Ini karena mereka tidak bisa keluar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah. Selain itu, penguasa akan berupaya semua rakyat dapat melaksanakan prokes demi memutus rantai penularan penyakit.

Keempat, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai bagi rakyat tanpa menzalimi tenaga medis/instansi kesehatan.

Kelima, mendukung penuh dengan menyediakan dana yang cukup untuk melakukan riset, misalnya untuk segera menemukan vaksin.

Semua mekanisme ini ditopang oleh sistem keuangan Khilafah berbasis baitulmal, bukan berbasis riba sehingga negara tidak akan bergantung pada negara asing.

Istimewanya lagi, dorongan iman menjadi modal berharga sehingga rakyat percaya penuh dan patuh pada segala kebijakan penguasa. Rakyat pun mendapatkan pahala dengan taat pada pemimpin yang amanah menjalankan perintah Allah Taala. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *