Selaku penanggung jawab utama terhadap masa depan pendidikan, negara harus bergerak lebih aktif melakukan pengawasan, serta kontrol terhadap aktivitas PTM. Terlebih negeri ini masih dibayangi dengan gelombang ketiga Covid-19.
Penulis: Chusnatul Jannah
Pemerintah menetapkan pada 2022 Pembelajaran Tatap Muka (PTM) akan terselenggara 100%. Pada 21/12/2021, Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti mengatakan Pemerintah berupaya memulihkan pembelajaran dengan membuka sekolah secara tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2022 secara terbatas dan tidak semua satuan pendidikan bisa menggelar PTM secara penuh (100%).
Dalam SKB Empat Menteri tersebut, ada dua fokus utama yang harus kita perhatikan, pertama, tenaga pendidik harus sudah tervaksinasi, serta kedua, penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Sebagaimana kita ketahui, setiap satuan pendidikan yang berada di daerah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib menyelenggarakan PTM 100%. Dengan demikian, orang tua tidak lagi dapat memilih metode pembelajaran yang diinginkan, apakah harus belajar daring atau luring.
Antara Harapan dan Kekhawatiran
Di tengah adanya kemunduran belajar akibat pembelajaran daring selama masa pandemi, keputusan wajib PTM 100% patut kita apresiasi. Ini mengingat anak-anak mengalami penurunan kemampuan belajar yang cukup signifikan. Belum lagi kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari keluarga kaya dan yang miskin. Perbedaan finansial, fasilitas, serta sarana dan prasarana menjadikan kesenjangan tersebut meningkat hingga mencapai 10%.
Ditambah, peningkatan jumlah anak-anak yang putus sekolah, pernikahan usia dini, hingga bullying kerap menimpa mereka selama pandemi. Dampak-dampak inilah yang perlu terminimalisasi dengan penerapan PTM 100%.
Hanya saja, di tengah situasi merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron, PTM 100% pun mengalami dilema, apakah harus menunda kembali pelaksanaan PTM ataukah tetap melanjutkan sebagaimana ketetapan SKB Empat Menteri?
Tenaga pendidik, orang tua, dan siswa tentu berharap PTM dapat berjalan tanpa merasa risau dengan ancaman gelombang ketiga Covid-19 yang saat ini menimpa beberapa negara. Namun, jika kembali menerapkan pembelajaran daring, hal itu juga agak mengkhawatirkan. Sudah hampir dua tahun pandemi berlangsung, bukan tidak mungkin akan makin banyak peserta didik yang mengalami learning loss.
Berdasarkan temuan Bank Dunia, siswa Indonesia kehilangan 0,9 tahun atau sekitar 10 bulan masa pembelajaran di sekolah akibat pandemi Covid-19 sejak awal 2020 lalu. Jumlah anak putus sekolah selama pandemi juga cukup tinggi, yakni sebanyak 1,12%, naik 10 kali lipat jika dibandingkan dengan 2019.
Oleh sebab itu, PTM 100% terpaksa tetap berjalan untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar, khususnya terkait learning loss. Alhasil, dalam keterpaksaan ini, semua pihak berperan melindungi anak-anak dari paparan virus Covid-19, di samping mereka tetap bisa mendapat hak pendidikannya di sekolah.
Peran Orang Tua dan Pendidik
PTM memang dipandang sebagai solusi agar learning loss tidak berkepanjangan terjadi pada peserta didik. Merekalah generasi masa depan yang harus terjamin kualitas pendidikannya. Oleh karenanya, peran orang tua dan guru menjadi hal penting bagi keberlangsungan generasi hari ini.
Namun, pada sisi lain, tidak jarang sebagian orang tua masih merasa waswas dengan pelaksanaan PTM di tengah pandemi yang belum usai. Sebab, kesadaran individu serta kedisiplinan anak-anak menjaga protokol kesehatan belum sepenuhnya berjalan optimal. Untuk itu, peran orang tua dan pendidik berperan sangat penting dalam mengedukasi anak terkait Covid-19.
Mengutip republika.co.id (3/1/2022), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan rekomendasi terkait PTM pada masa pandemi Covid-19. Di antara rekomendasi tersebut ialah: (1) guru dan petugas sekolah harus sudah tervaksinasi 100%; (2) anak yang mengikuti PTM harus sudah diimunisasi Covid-19 lengkap dengan dua kali suntikan dan tanpa komorbid; (3) setiap orang di lingkungan sekolah wajib memakai masker; (4) ketersediaan fasilitas cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan tidak makan bersama.
Lalu (5) sekolah dan pemerintah memberikan kebebasan kepada orang tua dan keluarga untuk memilih PTM atau daring, tidak boleh ada paksaan; (6) untuk anak yang memilih daring, sekolah dan pemerintah harus menjamin ketersediaan proses pembelajaran daring; (7) keputusan buka atau tutup sekolah harus memperhatikan adanya kasus baru Covid-19 di lingkungan sekolah.
Adapun guru dan orang tua berkewajiban memberikan edukasi menyeluruh mengenai Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah klaster Covid-19 terjadi di sekolah antara lain pertama, memahamkan anak-anak tentang Covid-19, utamanya yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kita harus menjelaskan kepada anak-anak apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang harus mereka hindari untuk mencegah penularan Covid-19.
Kedua, membawa hand sanitizer dan masker cadangan. Guru maupun orang tua harus menjelaskan waktu-waktu harus memakai hand sanitizer dan mengganti masker. Ajarkan pula tata cara membuang masker yang benar.
Ketiga, membawakan anak bekal makan untuk mengantisipasi kerumunan saat jam istirahat di kantin. Selain itu, bekal makanan dari rumah lebih higienis, praktis, dan nyaman bila waktu istirahat sangat singkat.
Keempat, antar-jemput anak. Sebaiknya orang tua mengantar dan menjemput anaknya tepat waktu. Guru dan orang tua senantiasa mengimbau agar mereka bergegas pulang setelah jam sekolah berakhir.
Kelima, vaksinasi. Guru dan orang tua memberikan pemahaman terkait vaksinasi agar sistem kekebalan mereka kuat menghadapi virus seperti Covid-19.
Peran Penting Negara
Hanya saja, fungsi guru dan orang tua dalam memahamkan agar anak-anak taat protokol kesehatan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peran negara. Negara adalah ujung tombak setiap kebijakan yang ditetapkan.
Selaku penanggung jawab utama terhadap masa depan pendidikan, negara harus bergerak lebih aktif melakukan pengawasan, serta kontrol terhadap aktivitas PTM. Terlebih negeri ini masih dibayangi dengan gelombang ketiga Covid-19.
Sebagai konsekuensi atas kebijakan wajib PTM 100%, negara mestinya menyiapkan semua kebutuhan fasilitas semua orang untuk menaati protokol kesehatan. Negara berani memutuskan, maka harus berani pula menanggung tanggung jawab tersebut, yakni wajib memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah untuk mendisiplinkan setiap warga sekolah sesuai protokol kesehatan.
Jika negara tidak siap menyediakan fasilitas protokol kesehatan di masing-masing satuan pendidikan, maka akan ada kesenjangan. Sebab, kemampuan setiap individu memfasilitasi anak-anak mereka dengan protokol kesehatan tidaklah sama.
Apa saja yang mestinya negara lakukan untuk menyediakan fasilitas lengkap agar protokol kesehatan berjalan optimal dan maksimal dan agar PTM 100% aman dan terkendali?
Pertama, menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta masker untuk masing-masing peserta didik. Kedua, vaksinasi gratis untuk seluruh warga sekolah baik guru, pekerja, maupun siswa. Ketiga, memenuhi segala fasilitas protokol kesehatan untuk semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Keempat, membentuk tim satgas Covid-19 di setiap sekolah sebagai upaya mengawasi dan mengontrol warga sekolah mematuhi protokol kesehatan.
Negara wajib menjamin, memenuhi, dan melindungi rakyat, khususnya warga sekolah (guru, siswa, dan pekerja). Maka dari itu, sudah seharusnya negara mengutamakan keselamatan rakyat, utamanya generasi dari bahaya Covid-19 tanpa memandang status sosial maupun jabatannya. Semua harus mendapat perlakuan yang sama, serta mendapat hak dan fasilitas yang sama pula.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang imam (kepala negara) laksana perisai, rakyat di belakangnya dan dia menjadi pelindung bagi rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Rasulullah telah menegaskan bahwa tugas seorang imam secara umum adalah memelihara seluruh kemaslahatan rakyat dengan petunjuk Allah Swt. dan Sunah Rasulullah saw..
Imam Hasan al-Bashri ketika menjawab pertanyaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang jabatan seorang imam, berkata. “Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan imam yang adil itu untuk meluruskan yang bengkok, membimbing yang zalim, memperbaiki yang rusak, membela yang lemah, dan pelindung yang teraniaya.”
Begitulah layaknya penguasa/negara. Mengayomi, melindungi, memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa mendiskriminasi menurut strata sosial maupun kedudukan. Wallahualam. [MNews/Gz]

Selama aturan yg di terapkan sekularisme kapitalisme dlm mnyelesaikn masalah malah timbul masalah baru .itulah sistem buatan manusia yg sifatnya lemah trbatas dan ketergantungan.harapan satu satunya hanya sistem islam yg dtngny dari yang Maha hebat yaitu alloh swt.perjuangkan kholafah islam .allohu akbar