Permasalahan BUMN di negeri ini seperti benang kusut yang sulit terurai. Kali ini, Bulog mendapat sorotan. Bukannya melunasi utang yang kian membengkak, Bulog malah menambah utang. Padahal, jerat utang akan makin memandulkan misi pelayanan.
Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Permasalahan BUMN di negeri ini seperti benang kusut yang sulit terurai. Kali ini, Badan Urusan Logistik (Bulog), yaitu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan, menjadi sorotan. Pasalnya, utang Bulog kian hari kian membengkak. Mirisnya, bukannya melunasinya, Bulog malah menambah utang. Padahal, jerat utang akan makin memandulkan misi pelayanan.
Utang Bengkak
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan utang Rp13 triliun tersebut untuk belanja penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar satu juta ton. Kini, utang makin menggunung karena pemerintah belum membayar utang ke Bulog sebesar Rp4,5 triliun. (Kumparan, 29/1/2021)
Buwas melanjutkan, utang tersebut terkait penyediaan bantuan beras PPKM dan bansos rastra. Pembayarannya dari pemerintah masih terkendala karena ada Peraturan Kementerian Sosial (Permensos) yang berubah sehingga pihak Kemenkeu belum bisa membayarkannya.
Padahal, utang yang membengkak akan mengurangi kemampuan Bulog untuk merealisasikan belanja CBP. Pada gilirannya akan makin memperburuk kondisi kelaparan yang angkanya makin tinggi. Oleh karena itu, keterlambatan pencairan dana penugasan dari pemerintah sangat disayangkan.
Peneliti INDEF Sugiyono Madelan menjelaskan alasan pemerintah belum membayarkannya hingga kini. Menurutnya, ada dugaan kuat erat kaitannya dengan masalah likuiditas keuangan pemerintah, yakni ketika penetapan defisit anggaran makin besar pada periode pandemi. Ia menyarankan agar Menkeu memperbaiki masalah APBN yang sudah makin kronis, termasuk kebijakan utang pemerintah dan BUMN, juga penjualan Surat Utang Negara (SUN).
Benang Kusut Bulog
Permasalahan Bulog begitu kompleks. Utang bukanlah satu-satunya permasalahan. Misalnya, penumpukan beras di gudang yang mengakibatkan kualitas beras menurun. Bahkan, kita kerap menemukan beras tidak layak konsumsi masih ada di gudang. Bukankah ini adalah perkara ironis di tengah kesusahan rakyat miskin mengakses beras?
Selain itu, ada kebijakan impor pemerintah yang tanpa perhitungan. Sering kali kebijakan impor terjadi saat musim panen raya. Walhasil, stok menumpuk dan beras dari petani lokal tidak terserap dengan baik. Lantas, mengapa keran impor terus menderas walaupun merugikan petani?
Setidaknya ada dua alasan. Pertama, buruknya koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang kerap kali kebijakannya saling kontraproduktif. Kedua, adanya mafia impor. Alasan kedua inilah yang diduga kuat mengontrol arus impor. Lantas mengapa pemerintah seperti terlihat lemah menghadapi mafia impor?
Jamak kita ketahui bahwa politik transaksional dalam sistem demokrasi tidak bisa terhindarkan. Sudah rahasia umum bahwa para politisi yang akan bertarung dalam pemilihan akan melibatkan cukong dalam kontestasinya. Inilah penyebab kebijakan pemerintah khususnya pangan menjadi di bawah kendali pengusaha.
Fungsi Bulog menjamin pangan pun sudah makin tergerus. Kini Bulog malah fokus memperbesar bisnis komersial dengan alasan untuk menutupi kerugian dari Public Service Obligation (PSO). Selain itu, Bulog menggandeng ecommerce seperti Shoppe untuk membuat panganan[dot]com. Namun realitasnya, permasalahan Bulog tidak kunjung usai.
Tidak bisa kita mungkiri juga, terdapat tekanan asing terhadap kebijakan perdagangan internasional. Penentuan tarif bagi komoditas pangan misalnya dan pemberian sanksi pada negara yang memproteksi negaranya oleh WTO menjadi sandera negara-negara berkembang untuk mandiri dalam menyelesaikan permasalahan dalam negerinya. Inilah sederet permasalahan Bulog yang tidak bisa selesai hanya dengan membenahi manajemennya.
Landasan Bulog Adalah Ideologi Kapitalisme
Bukan kali ini BUMN terjerat utang, pun Bulog bukan satu-satunya yang terjerat utang. Bahkan, seluruh BUMN bernasib serupa. Oleh sebab itu, bisa kita pastikan permasalahannya bukan sekadar buruknya manajemen, melainkan lebih dari itu, yaitu landasan tata kelola yang berideologikan kapitalisme.
Sistem ekonomi kapitalisme memang cacat dari lahir karena asas pijakannya adalah sekularisme, yakni pemahaman yang menegasikan peran pencipta dalam mengatur kehidupan. Walhasil, semua aturan yang lahir dari ideologi ini berlandaskan pada akal manusia semata yang lemah dan terbatas. Wajar jika tidak akan menyolusi permasalahan manusia.
Dalam konsep negara, sistem ekonomi kapitalisme memosisikan peran negara hanya sebagai fasilitator bertemunya korporasi dan rakyat. Rakyat butuh sejumlah pelayanan dan barang untuk memenuhi hajat hidup mereka, sedangkan korporasi menyediakan kebutuhan rakyat. Pemerintah tinggal menjadi wasit yang mempermudah bertemunya swasta dan rakyat, tentu wasit yang berat sebelah sehingga kerugian dalam bertransaksi selalu saja pada rakyat. Oleh karenanya, jangan pernah berharap sejahtera dan bahagia dalam sistem ini karena rakyat selalu menjadi pihak yang terzalimi.
Dalam konteks perdagangan internasional, sistem ekonomi kapitalisme telah menjerat negara-negara berkembang untuk sekadar berperan sebagai pasar atas kelebihan produksi negara-negara makmur. Tidak aneh jika tekanan impor pada negeri berkembang begitu masif.
Selain menjadi pasar, negara berkembang yang biasanya memiliki SDA melimpah, dibuat sedemikian rupa agar eksploitasi terhadap SDA bisa mudah terjadi. Pembangunan infrastruktur, misalnya, yang memudahkan korporasi mengeruk SDA sebagai bahan baku murah bagi perusahaannya.
Korporasi juga memanfaatkan SDM yang melimpah untuk menjadi buruh murah. Coba lihat korporasi multinasional yang membangun pabriknya di negara-nagara berkembang, bukan untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi untuk menekan biaya produksi dengan upah rendah. Bukankah semua ini bermuara kepada penderitaan rakyat? Jangankan menjamin kebutuhan rakyat, dalam sistem ini, harta rakyat pun terrampas dengan paksa.
Islam Menjamin Pangan
Sistem ekonomi Islam berbeda secara diametral dengan sistem ekonomi kapitalisme. Pertama, asasnya adalah akidah Islam sehingga aturan yang lahir darinya berdasarkan dari wahyu Allah Taala. Syariat yang akan membimbing manusia dalam merumuskan suatu kebijakan. Yang berdaulat dalam sistem Islam adalah syariat, bukan akal manusia yang lemah. Inilah yang membuat aturannya menyolusi seluruh permasalahan manusia.
Kedua, fungsi negara bukan sekadar fasilitator, tetapi sebagai pelindung dan pengurus umat. Negaralah yang menjamin ketersediaan pangan, bukan swasta. Bulog dalam aturan syariat tentu tidak fokus pada bisnis, tetapi pada upayanya agar tidak satu pun rakyat kelaparan.
Baitulmal (APBN Khilafah) yang kuat akan mampu menyediakan beras yang berkualitas dan baik bagi seluruh warga. Bulog tidak perlu berutang—apalagi dengan riba—untuk memenuhi stok pangan nasional.
Problem penumpukan pun akan bisa terselesaikan dengan birokrasi yang fokus pada kemaslahatan umat. Tidak akan terjadi kontradiksi antarkementerian karena kekuasaan dalam Islam bersifat sentralistis dan administrasinya desentralistis sehingga prosesnya mudah dan cepat.
Begitu pun dengan konsep perdagangan internasional. Perjanjian dagang bilateral maupun multilateral antarnegara termasuk dalam politik luar negeri. Negara tidak akan bekerja sama dengan negara kafir harbi fi’lan (negara yang terang-terangan memusuhi Islam), termasuk perjanjian dagang. Inilah yang menjadikan negara berdaulat atas kebijakannya. Pemerintahan dalam sistem Islam yang bersih dari setiran cukong akan menjadikan kebijakannya independen.
Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan permasalahan Bulog dengan utangnya yang menggunung, harus menyelesaikannya dengan sistem politik dan ekonomi yang berasaskan Islam. Tentunya, semua ini terintegrasi dalam satu sistem pemerintahan, yaitu Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]
Sistem kapitalisme memang harus segera ditumbangkan untuk menghentikan berbagai problem ekonomi ummat