Pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati menyampaikan, meski UU Tapera telah dibatalkan secara keseluruhan oleh MK, tetapi BP Tapera tetap berjalan. “Ini menunjukkan ketidakpedulian rezim berkuasa terhadap jeritan dan penderitaan masyarakat,” ucapnya.
