Penulis: Retno Sukmaningrum
Muslimah News, FOKUS — Mungkin ada yang sudah hafal dengan penggalan lirik lagu Bang H. Rhoma Irama ini, “Judi! Menjanjikan kemenangan. Judi! Menjanjikan kekayaan. Bohong! Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong! Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan.”
Tidak ada ceritanya, berjudi akan mengantarkan pada kaya dan sejahtera. Mungkin di awal tampaknya demikian adanya. Namun, ujung dari judi adalah kesengsaraan. Si kaya akan jatuh miskin. Si miskin akan makin miskin dan terlilit utang.
Efek negatif perjudian bukan pada masalah ekonomi saja, tetapi juga mengakibatkan gangguan mental dan memunculkan aksi kriminal. Meski demikian, perjudian makin marak saja, bahkan negara tidak mampu membendungnya.
Judi Bisnis yang Menggiurkan
Di berbagai belahan dunia, perjudian menjadi bisnis menggiurkan. Sebut saja sejumlah tempat populer bagi para penggemar judi, seperti Las Vegas dan Makau. Salah satu pebisnis yang mendapatkan banyak harta dari judi adalah Kazuo Okada. Pria kelahiran 1942 ini menjalankan bisnis mesin judi kasino lewat perusahaan Universal Entertainment Corporation.[i]
Pajak perjudian di Makau sendiri menyumbang 80% pendapatan pemerintah. Wajar saja, dalam sebulan, bisnis judi ini bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp42 triliun. Di Las Vegas, pajak judi bisa menghidupi daerahnya hingga mencapai 80% dan menyumbang ke negara hingga 70%. Ini karena banyaknya pajak yang bisa dikutip pemerintah di daerah tersebut. Minimal ada tiga jenis pajak yang bisa dikutip, yakni pajak penghasilan, pajak lotre, dan pajak pertukaran koin (melalui bank) yang langsung di bawah perhatian pemerintah.
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam sejarahnya, rumah judi sudah mulai dikenal sejak zaman penjajahan Belanda yang berdiri di Batavia (Jakarta) pada 1620. Selanjutnya, sewaktu Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta (1966—1977). Pada 1977, dari pajak judi, pelacuran, bar, dan panti pijat, Pemda kala itu mampu mendongkrak pendapatan dari hanya Rp66 juta per tahun menjadi Rp122 miliar.[ii]
Makin Marak
Seiring perkembangan teknologi, judi pun masuk dunia internet. Jadilah judi makin mudah diakses di mana saja dan oleh segala usia. Cukup ketik kata kunci, berbagai situs yang menawarkan kegiatan haram ini pun bermunculan. Aktivitas yang sebenarnya diancam hukuman pidana oleh negara ini ditawarkan di internet secara terang-terangan. Ada pula yang menggunakan platform trading, tetapi nyatanya adalah judi.
Jumlah situs judi bukan lagi hitungan jari, melainkan ribuan! Setiap hari, Kementerian Kominfo memblokir sekitar 400 konten terkait judi. Tahun ini hingga Juli 2022, terdapat sekitar 12 ribu konten per bulan (per hari sekitar 410 konten judi daring).
Menteri Kominfo Johnny menjelaskan, sejak 2018 lalu, pihak Kominfo telah memblokir akses 552.645 konten judi. Awal Agustus 2022 saja, ada 15 situs judi daring yang mereka blokir. Namun, ia mengakui, pemblokiran memerlukan waktu guna memverifikasi suatu situs mengandung judi atau tidak. Bisa bayangkan berapa banyak situs judi yang tengah dan telah diakses masyarakat sambil mengantre diverifikasi? Berapa banyak lagi korban yang harus berjatuhan?
Kita tidak menutup mata, judi mengakibatkan banyak korban, mulai dari menjual aset, keluarga hancur berantakan, menggila, hingga bunuh diri. Bahkan, bukan hanya merusak diri dan keluarga, kecanduan judi terbukti merusak masyarakat dengan meningkatnya tindak kriminalitas.
Aturan Tidak Efektif atau Bagaimana?
Melihat kerja Kominfo, sepantasnya situs judi yang ada makin berkurang, bukan malah makin marak. Namun, seolah mengikuti kata pepatah, “Mati satu, tumbuh seribu,” 15 situs terblokir, muncul ratusan situs baru lainnya.
Ini adalah bukti lemahnya hukum atau perundangan-undangan dalam mendudukkan perjudian. Bisa kita lihat dari pasal-pasal dalam KUHP. Pasal 303 ayat (3) berbunyi, “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”
Pasal 303 Bis ayat (1) berbunyi, “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. (1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. (2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.”[iii]
Sangat jelas dalam pasal tersebut bahwa perjudian didudukkan sebagai tindak pidana. Herannya, tindak pidana ini bisa “dikecualikan” tatkala ada izin penguasa. Lantas, atas kriteria apa penguasa membolehkan sebuah perjudian digelar? Pajaknya besar? Punya pejabat? Atau apa?
Di sisi lain, tidak semua pelaku judi dipidana. Dari keterangan dan berkas yang diperoleh, yang terkena Pasal 303 Bis adalah para penjual atau pengepulnya saja. Para pemain hanya mendapat sanksi kurungan, diberi peringatan, kemudian dilepaskan. Mungkin hal inilah yang turut menyebabkan judi sulit untuk ditumpas hingga di lingkungan terkecil.
Padahal, dalam Pasal 1 UU 7/1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Selain itu, ada sanksi pidana yang diperberat dalam Pasal 2 UU 7/1974.
Oleh sebab itu, seharusnya terhadap seluruh pelaku tindak pidana perjudian diberlakukan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis dengan ancaman pidana yang lebih berat. Ini tersebab akibat permainan judi sangat merusak hidup dan penghidupan manusia, baik saat ini maupun masa mendatang. Setidaknya, pelaku tindak pidana perjudian yang terkena Pasal 303 Bis berpengaruh pada peredaran judi itu sendiri.
Ironisnya, hukum yang tidak jelas tersebut juga didukung oleh sikap dan kebijakan penguasa yang plin-plan menyikapi maraknya perjudian. Tatkala Kominfo memblokir 15 PSE gim daring yang diduga judi, Presiden justru membuka turnamen gim daring untuk memperebutkan Piala Presiden.
Walhasil, Kominfo pun mengibarkan bendera putih alias menyerah menghadapi perjudian. Secara lugas, Menteri Johnny menyebut tidak bisa menghentikan masyarakat untuk membuat dan memulai platform judi daring yang baru, melainkan pihaknya hanya bisa membersihkan yang sudah ada.
Marak dalam Ruang Kapitalistik
Inilah wajah kapitalisme yang berstandar pada kemanfaatan materi. Segala hal menjadi komoditas, sekalipun berbahaya bagi masyarakat. Demi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, negara menutup mata dari kerusakan akibat perjudian.
Jika mau jujur, apabila sumber daya alam yang melimpah bisa dikelola dengan baik dan benar, hasilnya bisa ratusan kali lipat dibandingkan dari meja perjudian. Sayangnya, rezim—yang malas berpikir—justru menjadikan aset berharga tersebut diserahkan pada investor asing atau aseng dengan nilai murah.
Rezim malah sibuk mengais-ngais pendapatan di meja judi. Bahkan, dengan dalih mengelola pariwisata, muncul wacana membuka beberapa wilayah untuk lokalisasi perjudian. Salah satunya di Pulau Samosir, Sumatra Utara. Dari pembukaan tersebut diperkirakan terdapat pemasukan dari pajak perjudian, pajak hiburan, termasuk di dalamnya pajak makanan, hotel, minuman, dan sebagainya.
Negeri Ini Butuh Keberkahan
Negeri ini kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, mengapa penduduknya miskin? Jawabannya hanya satu, yakni negeri ini tidak dinaungi keberkahan karena menyalahi aturan yang digariskan Allah Taala.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A’raf: 96, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”
Dalam Tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa seandainya para penduduk negeri-negeri mengimani para rasul mereka, mengikuti mereka, serta menjauhi larangan Allah, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari setiap arah. Akan tetapi, mereka mendustakan, maka Allah pun menjatuhkan siksaan yang membinasakan pada mereka akibat kekafiran dan perbuatan maksiat mereka.
Khatimah
Allah Swt. sangat jelas mengharamkan judi melalui firman-Nya, “Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Maidah: 90)
Dengan demikian, jika memang benar-benar menginginkan negeri ini berkah, terlepas dari segala persoalan yang membelitnya, kuncinya hanya satu, yakni tinggalkan maksiat dan terapkan aturan Allah secara kafah. Wallahualam. [MNews/Gz]
[i]https://internasional.kontan.co.id/news/miliarder-pemilik-resor-dan-produsen-mesin-permainan-judi-1
[ii]https://kumparan.com/whatnofx/judi-legalisasi-dan-potensi-pendapatan-baru-pascapandemi-1whPst3foA1/2
[iii]https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Ringkasan%20perkara%2041.pdf
Astaghfirullaah…. umat butuh perisai… yg menerapkan islam secara kaffah.