Membangun Teknologi dan Digitalisasi dengan Visi Politik Sahih

Membangun Teknologi dan Digitalisasi dengan Visi Politik Sahih

Penulis: Chusnatul Jannah

Muslimah News, OPINI — Pada 2030, potensi ekonomi digital Indonesia ditaksir mencapai 328 miliar dolar AS atau 40% dari total potensi ekonomi digital di Asia Tenggara. Untuk itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau konsumen di tengah perkembangan perdagangan secara digital.

Menurut Erick, jika Indonesia hanya sebagai pasar, tidak akan ada investasi yang masuk. Jika hal itu terjadi, tidak bisa mendongkrak ketersediaan lapangan kerja yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah melalui BUMN akan membuat kebijakan yang mendorong SDA bisa diproses sendiri di dalam negeri guna membuka lebih banyak tenaga kerja. BUMN akan mendorong transformasi digital, tidak terkecuali pada SDA yang dibutuhkan.

Pemain atau Pengikut?

Di antara tanda Indonesia mengalami perkembangan digitalisasi ialah pemakaian internet dan ponsel pintar. Dari laporan Digital 2021 yang dirilis oleh HootSuite dan We Are Social, pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa, meningkat 15,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 167 juta orang Indonesia atau sekitar 89% dari total penduduk yang memakai ponsel pintar.

Besarnya jumlah pemakai internet dan ponsel pintar ini makin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Akhir 2020 silam, Google, Temasek, dan Bain & Company menyebut nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai 44 miliar dolar, dengan 32 miliar dolar di antaranya berasal dari sektor e-commerce. (Tirto, 05/07/2021).

Hanya saja, kita tidak boleh lupa diri bahwa status Indonesia sebagai pemain utama digital tidak berarti kitalah pemain kunci yang mengendalikan ekonomi digital. Yang dimaksud pemain adalah pengguna digitalisasi tersebut. Pengendalinya tetap saja negara adidaya yang menguasai banyak teknologi hari ini. Lebih tepatnya, kita adalah pengikut dari negara kapitalis yang memainkan pergerakan dan perekonomian digital secara global.

Menjadi Target Pasar

Menjadi negara nomor satu di dunia dalam aspek teknologi dan digital adalah impian setiap negara. Indonesia boleh saja berambisi besar sebagai raksasa ekonomi digital pada masa depan. Namun, ambisi itu akan terus dibayangi dengan dominasi kapitalisme. Indonesia akan tetap menjadi target pasar digital kapitalistik. Mengapa demikian?

Pertama, infrastruktur digital belum memadai dan menjangkau pelosok negeri. Membangun infrastruktur digital pasti membutuhkan dana besar. Untuk mendapatkan dana besar, tidak bisa dibebankan pada APBN. Hal paling logis ialah mencari investor yang mau mendanai pembangunan infrastruktur tersebut.

Kerja sama dan investasi adalah kebijakan lumrah yang dilakukan negara berkembang demi tercapainya pembangunan. Yang namanya investasi pasti ada keuntungan strategis yang hendak diraih para pemodal. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa investasi. Itulah sebab Presiden selalu menekankan betapa investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam aspek ini, Indonesia sudah menjadi target pasar modal para kapitalis.

Kedua, posisi Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu mengikuti kebijakan global. Selama kapitalisme diterapkan, Indonesia tidak akan bisa mandiri. Dominasi negara besar akan selalu terjadi, baik di bidang pengembangan aplikasi, perangkat keras, ataupun teknologinya. Indonesia selalu membutuhkan negara penyokong untuk membangun SDM dan infrastruktur digitalnya, entah sokongan dana ataupun teknologi yang mereka punya.

Ketiga, salah satu kesalahan terbesar Indonesia ialah melakukan privatisasi dan liberalisasi SDA. Privatisasi membuat perusahaan BUMN go public, artinya negara bukan lagi pemilik tunggal. Negara bebas menggaet pemodal yang mau berinvestasi di BUMN. Siapa yang bermodal besar, bisa memiliki sebagian saham milik perusahaan pelat merah tersebut. Liberalisasi menjadikan BUMN sebagai pangsa pasar pemilik modal. Walhasil, swastanisasi aset BUMN adalah konsekuensi dari penerapan liberalisasi ekonomi kapitalisme.

Bagaimana mau menjadi pemain utama digital jika mengelola SDA milik sendiri saja sudah tidak berdaya dan berkuasa di hadapan pemilik modal? Padahal, SDA adalah aset tidak ternilai bagi sebuah negara. Keberadaannya sebagai sumber penghidupan dan pendapatan negara.

Dalam asuhan kapitalisme, SDA digarong atas nama kebebasan kepemilikan. Imbasnya, BUMN terlilit utang, mengalami kebangkrutan, hingga dijual ke kapitalis dengan dalih penyelamatan dan restrukturisasi.

Visi Politik Sahih, Negara Mandiri

Teknologi dan digitalisasi sejatinya berperan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada rakyat. Jika digitalisasi hanya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, hal itu tidak terlepas dari paradigma kapitalisme yang hanya berpikir untung rugi. Oleh karenanya, jika ingin Indonesia menjadi pemain kunci maka harus diimbangi dengan visi politik yang sahih.

Berkaitan dengan visi politik sahih, tentu kita perlu berkaca pada negara adidaya yang terbukti sukses sebagai mercusuar peradaban, yaitu Khilafah. Pada masa peradaban Islam, teknologi yang berkembang kala itu bermula dari kebutuhan mayoritas masyarakat. Oleh karenanya, teknologi yang ada pada saat itu tepat guna.

Teknologi pangan, misalnya, di dunia pertanian muncul Al-Asma’i (740—828) yang mengabadikan namanya sebagai ahli hewan ternak dengan bukunya, seperti Kitab tentang Hewan Liar, Kitab tentang Kuda, kitab tentang Domba, dan Ābu Ḥanīfah Āḥmad ibnu Dawūd Dīnawarī (828—896), sang pendiri ilmu tumbuh-tumbuhan (botani) yang menulis Kitâb an-Nabât dan mendeskripsikan sedikitnya 637 tanaman sejak dari “lahir” hingga matinya.

Para insinyur muslim merintis berbagai teknologi terkait dengan air, baik untuk menaikkannya ke sistem irigasi ataupun menggunakannya untuk menjalankan mesin giling. Dengan mesin ini, setiap penggilingan di Baghdad abad 10 sudah mampu menghasilkan 10 ton gandum setiap hari. (Media Umat)

Di bidang industri, kemajuan teknologi yang dikembangkan umat Islam memberi sumbangsih bagi pertumbuhan industri negara Khilafah. Sebut saja kincir angin dan roda air. Kedua alat ini menjadi pemasok energi dalam produksi industri saat itu.

Berkembang pula industri pembuatan baja, kertas, keramik, kerajinan tanah liat, tekstil, pembangunan kapal, dan lainnya. Mesin-mesin industri juga cukup pesat berkat jasa ilmuwan penemu mesin, seperti Al-Jazari.

Visi politik Islam, yakni riayah suunil ummah didukung dengan sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam menjadikan Khilafah sebagai role model negara ideal. Oleh sebab itu, jika tidak ingin menjadi target pasar bagi kapitalis, negara harus mewujudkan sistem mumpuni dan antipenjajahan. 

Indonesia dan negeri-negeri muslim bisa menjadi negara kuat, mandiri, dan memimpin peradaban masa kini. Teknologi dan digitalisasi akan berkah tatkala Islam sebagai satu-satunya sistem politik pemerintahan yang mewujud dalam negara Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *