Penulis; Juanmartin, M.Kes.
Muslimah News, OPINI — Media sosial tengah ramai membahas tingginya biaya masuk universitas melalui seleksi mandiri. Informasi ini banyak beredar di media sosial, termasuk di Twitter.
Salah satu warganet mengunggah foto berisi persyaratan Jaminan Kemampuan Keuangan (JKK) bagi calon mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Sabtu (18/07/2020). Dalam JKK tersebut, orang tua atau wali mahasiswa wajib mencantumkan rekeningnya dengan nominal minimum Rp100 juta.
Selain itu, ada pula warganet yang mengunggah twit yang berisikan informasi perincian biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) di Universitas Sebelas Maret. Sejumlah warganet menilai biaya calon mahasiswa baru yang mendaftar jalur seleksi mandiri tersebut cukup besar.
Terkait hal ini, Konsultan Pendidikan dan Karier Ina Liem menyampaikan bahwa penyebab mahalnya biaya masuk jalur seleksi mandiri di universitas disebut karena beberapa universitas negeri tengah didorong untuk berbadan hukum. (Kompas)
Jika demikian, mengapa status badan hukum pada perguruan tinggi (PT) berdampak pada melangitnya biaya kuliah? Mengapa hal ini bisa terjadi? Tulisan ini mencoba mengurai permasalahan tersebut.
Konsekuensi PT BHMN
Pada 2000, sejumlah PTN di Indonesia telah berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Empat PT pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah UI, UGM, IPB dan ITB. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.
Pada 2009, bentuk BHMN berganti menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah berdasarkan UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU ini kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 seiring banyaknya protes dari berbagai pihak. Walhasil, pemerintah mengeluarkan PP 66/2010 yang mengembalikan status PT BHMN menjadi PT yang diselenggarakan pemerintah.
Status ini tidak bertahan lama. Begitu UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi terbit dan berlaku, seluruh PT eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi PT yang pemerintah selenggarakan, kembali menjadi PT negeri badan hukum.
Sejak awal munculnya wacana PT berbadan hukum, sejumlah pihak sudah mengkritik konsepnya. Ini karena terdapat sejumlah konsekuensi PT BHMN ini, antara lain pengurangan subsidi dari pemerintah.
Masalah derivat dari pengurangan subsidi ini membuat mendorong PTN berbadan hukum untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus dan melakukan pembangunan infrastruktur.
Dengan adanya kerja sama dengan pihak swasta, PTN BH pun harus rela dimasuki korporasi. Wajar jika sejumlah PTN akhirnya menjalin bisnis dengan mendirikan mal, SPBU, restoran, membuka jasa penyewaan gedung, dan sejenisnya.
Untuk menambah pendapatan, pihak kampus lantas menaikkan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Tentu saja, biaya tersebut sudah melambung tinggi. Dampaknya bisa ditebak, tidak sedikit generasi harus memupus cita-citanya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, pendidikan memiliki peran penting dalam memajukan negeri.
Komersialisasi Pendidikan
Mengenyam pendidikan tinggi adalah cita-cita setiap insan. Sayang, meningkatnya biaya di pendidikan tinggi mengubah segalanya. Bukan hanya itu, pendidikan kini menjadi lahan bisnis para korporasi. Terbukanya jalan kerja sama antara pendidikan tinggi dan swasta membuat dunia pendidikan berorientasi profit.
Di sinilah titik kritis konsep triple helix yang menggabungkan unsur akademik, bisnis dan pemerintah (Academic, Business, and Government). Ini adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan dan merupakan resep yang berasal dari Barat. Terlebih lagi, konsep ini bersenyawa dengan konsep World Class University (WCU) yang ramai digaungkan selama satu dekade terakhir. Salah satu standar PT yang layak disebut WCU adalah PT berbadan hukum.
Inilah wujud nyata liberalisasi pendidikan. Pemerintah berlepas dalam mengurusi kebutuhan rakyat terhadap pendidikan. Negara mengalihkan perannya ke pihak swasta dan mendudukkan diri sebagai regulator saja. Berdalih mewujudkan pendidikan bertaraf internasional, pemerintah menyerahkan dunia pendidikan dalam lingkaran bisnis para korporasi. Itulah mengapa gagasan ini seharusnya dikritik dari sisi konsepnya, bukan hanya dari sisi minimalisnya pelayanan dunia pendidikan saat pandemi.
Pandangan Islam
Pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat. Selayaknya negara menyelenggarakan pendidikan dengan penuh tanggung jawab. Pemahaman akan tanggung jawab tersebut menuntut negara untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan syariat. Dalam Islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib memenuhi kebutuhan tersebut secara profesional.
Di sisi lain, pendidikan berperan penting dalam mewujudkan visi politik negara terdepan. Melalui pendidikan, negara dapat menstimulus inovasi, memaksimalkan riset, serta memotivasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Negara juga akan menciptakan atmosfer pendidikan yang tidak hanya mampu mengurai masalah di tengah masyarakat, tetapi juga menghasilkan teknologi yang mengukuhkan posisi negara Khilafah dalam pergaulan internasional.
Seluruh pembiayaan pendidikan berasal dari baitulmal, yakni dari pos fai dan kharaj, serta pos kepemilikan umum. Jika sumber pembiayaan dari baitulmal tidak mampu menutupi kebutuhan terhadap biaya pendidikan, negara akan memotivasi kaum muslim untuk memberikan sumbangan. Jika sumbangan kaum muslim belum mencukupi, kewajiban pembiayaan untuk pos pendidikan beralih kepada seluruh kaum muslim.
Khalifah tidak bisa mengalihkan tanggung jawabnya kepada korporasi. Pengalihan tanggung jawab ini adalah pelanggaran syariat, pengkhianatan atas amanah, dan bukti negara melepas tanggung jawabnya mengurus rakyat.
Khatimah
Kapitalisme adalah akar masalah mahalnya biaya pendidikan. Sistem ini mendudukkan negara sebatas pembuat kebijakan, sedangkan korporasi mendapat wewenang menyelenggarakan pelayanan.
Hanya saja, penting menjadi catatan, spirit bisnis adalah konsekuensi logis dari penerapannya. Sesuai prinsip Barat, no free lunch, tidak ada makan siang gratis di negeri kapitalis. Melihat perbedaan paradigma pelayanan sistem Islam versus kapitalisme, yakin tidak mau memilih Islam sebagai sistem hidup? [MNews/Gz]
