[Kabar] Pemerintah Mengeluhkan Beratnya Subsidi BBM, Iffatul Insani: Terkesan Rakyat Berlaku Zalim

[Kabar] Pemerintah Mengeluhkan Beratnya Subsidi BBM, Iffatul Insani: Terkesan Rakyat Berlaku Zalim

Muslimah News, NASIONAL— Pada tahun ini, pemerintah telah mengajukan tambahan subsidi untuk BBM sebesar Rp71,8 triliun pada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan penambahan tersebut total subsidi untuk BBM menjadi 208,9 triliun rupiah (bukan Rp502 triliun sebagaimana diklaim Presiden Jokowi).

Pemerintah senantiasa mengeluhkan beratnya beban subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia. Padahal, tambahan subsidi tersebut sangat wajar karena dinikmati oleh sebagian besar pengguna BBM atau lebih dari 75% yang mereka adalah rakyat Indonesia sendiri .

Pada APBN 2022 pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$63 per barel. Harga rata-rata ICP di bulan Juni 2022 sebesar US$117,6 per barel. Artinya ada peningkatan 87% dibanding harga acuan ICP APBN 2022. Dengan demikian penerimaan negara bertambah 163 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari tambahan subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah sebesar 71,8 triliun karena kenaikan harga minyak.

Fakta di atas direspon oleh pemerhati kebijakan publik Iffatul Insani, “Keluhan beratnya beban subsidi senantiasa digaungkan ke telinga publik sehingga terkesan rakyat telah berlaku zalim pada pemerintah karena terus-menerus memberatkan dengan penggunaan BBM subsidi,” ungkapnya kepada MNews, Jumat (15/7/2022).

Iffatul justru heran dengan keluhan tersebut. Pasalnya, menurut Iffatul, pemerintah justru diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia hari ini. “Tetapi kenapa malah mengeluh dan menaikkan harga BBM?” tanyanya heran.

“Berbagai cara pun ditempuh pemerintah untuk memperketat pemakaian BBM subsidi termasuk mewajibkan masyarakat mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar pada aplikasi My Pertamina,” urainya.

Kebijakan ini, lanjutnya, belakangan mendapatkan penentangan dari berbagai kalangan karena dianggap mempersulit dan taktik pemerintah agar masyarakat berpindah menggunakan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal.

Hubungan Dagang

Iffatul menilai kebijakan pemerintah ini menegaskan bahwa tata kelola energi dalam hal ini minyak bumi hari ini yang mengadopsi sistem kapitalis menjadikan hubungan pemerintah dengan rakyat sebagai hubungan dagang yang berorientasi untung rugi.

“Sistem ini telah memangkas fungsi negara hanya sebagai regulator saja, sementara fungsi layanan publik atau operator diserahkan pada mekanisme pasar berbasis bisnis,” tukas Iffatul.

Akibatnya kata Iffatul, sumber daya energi fosil yang melimpah termasuk minyak dan gas bumi sebagian besar dikuasai oleh swasta baik lokal terutama asing. “Berkah yang dianugerahkan oleh Allah Swt. berupa sumber daya energi tersebut hanya dinikmati oleh segelintir kaum kapitalis (pengusaha) operator ladang migas,” bebernya.

“Sementara sebagian besar rakyat sebagai pemilik sejati sumber daya energi tersebut hanya mendapatkan tetesan kebaikan dari remah-remahnya bahkan tak jarang mereka merasakan efek buruk pencemaran lingkungan dari pengelolaan energy yang sekedar mengejar keuntungan,” imbuhnya.

Sistem Islam

Iffatul menilai, kondisi ini berbeda secara diametral dengan sistem Islam, dimana Khalifah sebagai penguasa tertinggi salah satu fungsinya adalah sebagai ra’in (penggembala) atau pelayan terhadap rakyatnya.

“Fungsi ini memastikan bahwa seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan terhadap energi. Demi melaksanakan fungsi tersebut syariat telah mewajibkan kepada Khalifah untuk mengelola semua sumber daya alam yang melimpah seperti energi ini secara langsung untuk kepentingan rakyat. Dengan alasan apa pun pengeloaannya tidak boleh diserahkan pada pihak swasta baik lokal apalagi asing,” tegasnya.

Semua hasil pengelolaan tersebut kata Iffatul, dikembalikan kepada seluruh rakyat berupa energi murah (sekedar biaya pengelolaan) atau bahkan gratis berupa BBM, gas, ataupun listrik.

“Jika masih tersisa keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut maka dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kebutuhan pokok berupa biaya pendidikan dan kesehatan gratis yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat baik miskin maupun kaya, muslim ataupun nonmuslim,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, pengelolaan energi berbasis syariat Islam ini, meskipun saat ini Indonesia dikatakan sebagai net importir minyak bumi, namun masih sangat mungkin semua rakyat menikmati BBM murah.

“Pasalnya Indonesia memiliki sumber daya energi lain seperti gas dan batubara yang melimpah jumlahnya. Ketika semuanya dikelola oleh khalifah menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa (namun saat ini dikuasai oleh pihak swasta) sebagai dana untuk menutupi defisit harga BBM yang dibutuhkan rakyat,” ucap Iffatul memberikan alasan.

Dengan demikian, menurut Iffatul, sumber energi yang melimpah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat baik miskin maupun kaya, muslim atau pun nonmuslim ketika dikelola dengan tata kelola yang bersumber dari sistem Islam.

“Fakta ini, seharusnya semakin menyadarkan umat Islam untuk bersegera menerapkan syariat Islam agar kesulitan rakyat berupa beban harga BBM mahal dan efek turunanya dapat teratasi,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: CNBC

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *