[Kabar] Direktur Pamong Institute: Politik Identitas Itu Alamiah

[Kabar] Direktur Pamong Institute: Politik Identitas Itu Alamiah

Muslimah News, NASIONAL — Merespons opini politik identitas yang tengah berkembang di negeri ini, Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi al-Maroky, M.Si. mengatakan politik identitas itu alamiah.

“Sebenarnya itu jangan dipersoalkan lagi karena kategorinya alamiah, hukum alamnya begitu,” ujarnya dalam Kajian Fikih: Politik Identitas, Menyerang Islam? di kanal Khilafah Channel Reborn, Sabtu (9/7/2022).

Menurutnya, di dalam berpolitik, preferensi atau cara pandang seseorang memang cenderung dilakukan melalui pendekatan identitas yang melekat pada masing-masing individu, baik preferensi agama, preferensi etnis maupun preferensi gender.

Apalagi secara makna, lanjutnya, politik identitas adalah sebuah paham atau aliran politik yang didasari pada persamaan-persamaan identitas tertentu.

“Kalau orang memilih calon tertentu atau bergabung dengan partai tertentu, biasanya preferensi, pandangannya, dari perspektif ‘dekat enggak dengan agama saya?’, atau ‘cocok enggak dengan agama saya?’,” bebernya.

Mudahnya, ia mengaitkan dengan pertandingan sepak bola. “Kalau ada pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Thailand, misalnya, kira-kira kalau Anda sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia, preferensi politik bolanya mendukung yang mana?” tanyanya retorik.

“Walaupun tidak ikut main, pasti ingin mendukung yang preferensinya dekat dengan yang Anda kenal,” ucapnya seraya mengatakan preferensi serupa juga berlaku terhadap tokoh politik yang maju menjadi pemimpin.

Jadi, menurut Wahyudi, tidak perlu mempersoalkan preferensi politik berdasarkan identitas. “Cara pandang politik identitas sebagai hal buruk adalah cara pandang yang picik karena melemahkan persatuan sesama anak bangsa,” nilainya.

Kepentingan

Wahyudi menilai ketidakdewasaan berpikir politik menjadikan politik identitas dikembangkan menjadi isu yang buruk karena ada pihak yang merasa dirugikan dengan politik identitas ini.

“Politik identitas yang sekarang muncul dan makin dikembangkan adalah politik identitas agama,” katanya.

Oleh karena itu, ia tidak heran ketika orang dituding membawa-bawa agama ke dalam politik, cenderung dianggap sedang mengembangkan politik identitas.

Padahal, lanjutnya, sebenarnya ada maksud dan kepentingan tertentu dari pihak yang menyebut itu. “Kebanyakan para politisi kita juga bukan politisi sejati atau politisi yang sifatnya itu ideologis atau politisi yang mandiri. Namun, kebanyakan politisi ingin berstandar ganda,” bebernya.

Artinya, nilai Wahyudi, pihak berkepentingan dimaksud ingin melakukan politik sekularisme. “Dalam urusan politik jangan bawa-bawa agama. Tetapi boleh beragama, harus beragama,” ujarnya heran.

Ia memberikan contoh, agama dibolehkan dalam urusan doa atau sumpah jabatan saja dengan kitab suci yang biasanya diposisikan di atas kepala. Sedangkan, untuk menjalankan aktivitas politik, tidak mau diatur agama. “Bahkan bukan tidak mau, tidak boleh,” imbuhnya.

Mereka, kata Wahyudi, memang mencoba memisahkan kehidupan beragama dari perpolitikan. “Padahal, keberadaan agama sangatlah penting untuk memandu aktivitas politik agar tidak salah arah,”cetusnya.

Sejak Masa Penjajahan

Menurut Wahyudi, yang umat perlu mengetahui, kompromi politik berpaham sekularisme sudah ada sejak terjadinya penjajahan di negeri ini.

Ia mengatakan bahwa Belanda adalah penjajah yang mengadakan kompromi dengan kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara kala itu. “Untuk hukum yang sifatnya privat bagi umat Islam terkait dengan urusan cerai, nikah, waris, meninggal, pengurusannya semua tetap menggunakan hukum Islam,” bebernya.

Sedangkan, hukum publik untuk mengatur urusan ekonomi, jual beli, perdagangan, pengaturan kekayaan alam, ungkap Wahyudi, harus memakai hukum Belanda.

“Akhirnya muncul dua peradilan hukum ketika itu. Hukum agama yang terkait dengan hukum Islam, dan hukum pidana umum yang terkait dengan hukum Belanda,” paparnya seraya menyayangkan sekularisme hingga kini masih dipertahankan.

Wahyudi mengatakan, politik identitas muncul dari situ. “Orang-orang yang tidak bisa bekerja sama dengan Belanda, bakal dituding ektremis. Satu dituding ektremis, yang lain dituding pro Belanda atau moderat,” ungkapnya.

Ia meyakini kalau dulu nenek moyang kita berpaham moderat, negara ini tidak akan merdeka. “Karena pasti cocok dan diterima Belanda,” tukasnya.

Sehingga, baginya, stempel ekstremis ataupun radikal adalah perpanjangan tangan atau mengulang kebijakan seperti yang dilakukan penjajah Belanda. “Sekarang begitu juga, dituduh sebagai radikal,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menekankan kepada umat, tudingan politik identitas yang akhir-akhir ini diangkat sebagai isu di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa negeri ini posisinya sedang ada persoalan.

“Kalau tidak ada persoalan, ya tidak perlu diangkat-angkat sebagai politik identitas,” pungkasnya. [MNews/IA]

Foto sampul: Dok. MNews

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *