Sistem Zonasi, Efisiensi atau Diskriminasi?

Sistem Zonasi, Efisiensi atau Diskriminasi?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Hasil penerimaan peserta didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022/2023 sistem zonasi telah diumumkan. Sistem zonasi sendiri adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai wilayah tempat tinggal. Sistem ini diatur dalam Permendikbud 14/2018 dan ditujukan agar tidak ada sekolah yang dianggap sekolah favorit ataupun nonfavorit.

Sistem zonasi ditargetkan sebagai sistem seleksi PPDB secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Kunci sistem zonasi ada pada kata “zonasi” yang artinya pemecahan area menjadi beberapa bagian. 

Sejauh ini, sistem zonasi sering mendapat kritikan karena beberapa murid malah diterima di sekolah yang memiliki jarak yang lebih jauh daripada yang terdekat dengan tempat tinggal. Artinya, efisiensi sistem zonasi patut kita pertanyakan.

Tidak heran, kebijakan zonasi pun berekses pada fenomena jual beli kursi sekolah demi dapat diterima di sekolah yang diinginkan.

Tuai Ironi

Pada PPDB 2022/2023 ini, sistem zonasi menuai ironi. Kasus di SDN 197 Sriwedari Surakarta, Jawa Tengah yang hanya mempunyai satu murid baru hasil PPDB secara daring adalah satu contoh korban sistem zonasi.

Kepala SDN 197 Sriwedari Surakarta Bambang Suryo Riyadi mengatakan bahwa sejak diterapkan sistem zonasi, memang dari tahun ke tahun jumlah siswa baru cenderung menurun. Terlebih, SDN 197 Sriwedari letaknya tidak berada di tengah perkampungan.

SDN Sriwedari tidak sendiri. Masih ada sekolah lain yang bernasib sama. Ada tiga SD negeri di Ponorogo yang hanya mendapat satu murid baru pada tahun ajaran baru kali ini. Ketiga SD itu yakni SD Negeri Jalen di Kecamatan Balong, SD Negeri Bringinan di Jambon, dan SD Negeri 1 Ngrogung di Ngebel.

Nasib SD negeri lainnya di Ponorogo tidak jauh berbeda. Dari sekitar 579 SD negeri di Ponorogo yang tahun ini membuka PPDB 2022/2023, terdapat 12 SD yang hanya mendapat dua murid baru.

Begitu pula sebuah SD Negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yaitu SDN 1 Sruwen yang hingga Senin (04/07/2022) hanya memiliki satu pendaftar atau satu murid. Ini hanya terjadi di SDN Sruwen. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Semarang memperpanjang masa PPDB khusus di sekolah tersebut hingga 11/07/2022.

Terdapat sejumlah dugaan penyebab sangat kurangnya jumlah calon murid yang mendaftar di sekolah tersebut. Salah satunya adalah anak-anak di sekitar sekolah belum memenuhi ketentuan untuk mendaftar secara usia.

Berikutnya dari Bandung. Salah satu sekolah yang minim pendaftar adalah SDN Putraco Indah. Kuota peserta didik baru tahun ini di sekolah tersebut sebanyak 55 orang, tetapi total peserta yang mendaftar hanya tiga orang, yakni dua orang melalui jalur zonasi dan satu orang melalui jalur afirmasi.

Jual Beli Kursi

Bagi para orang tua konvensional yang masih memegang teguh prinsip sekolah favorit, fenomena jual beli kursi sangat mungkin terjadi sebagai respons mereka terhadap sistem zonasi. Tidak jarang, sejak ujian akhir sekolah di jenjang sebelumnya, mereka bahkan rela melakukan jual beli kunci jawaban soal dan nilai ujian agar nilai anaknya bagus sehingga layak diterima di sekolah favorit untuk jenjang selanjutnya.

Situasi ini ibarat makin disukseskan oleh adanya dugaan praktik jual beli kursi sekolah di beberapa daerah, khususnya untuk jenjang SMA/SMK. Perihal ini, Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan bahwa KPAI memberikan catatan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan pentingnya meningkatkan sosialisasi terkait ketentuan domisili kartu keluarga (KK) yang harus minimal satu tahun saat mendaftar PPDB.

KPAI pun mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan penyebaran sekolah negeri di wilayahnya sekaligus mencari solusi bagi keadilan akses pendidikan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negerinya.

Kita tahu bahwa jual beli kunci jawaban soal ujian, nilai, hingga kursi adalah tindakan kecurangan. Bukankah semua ini menunjukkan bahwa sistem zonasi diluncurkan demi menyolusi masalah, tetapi dengan menimbulkan masalah baru? Oleh karenanya, bagaimana mungkin akar masalah pemerataan akses pendidikan bisa teratasi?

Aroma Sekuler

Mencermati hal ini, tentu ironis, bahkan sangat menyedihkan. Terlebih dengan menjamurnya sekolah swasta Islam bonafide dan arus positif masyarakat untuk memasukkan anak ke pondok pesantren, jelas sekolah negeri sangat perlu introspeksi. Hal ini antara lain perihal kurikulum dan suasana belajar.

Aroma pekat kurikulum sekuler sudah menjadi rahasia umum sekolah negeri. Orang tua murid sering kali lebih rela menghabiskan banyak biaya untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta yang berlatar belakang pengajaran ilmu-ilmu Islam demi menjaga anak-anak dari arus deras sekularisasi di luar sekolah.

Ini menjadi langkah wajar, mengingat pengajaran ilmu agama di sekolah negeri hanya dua jam mata pelajaran dalam sepekan. Menurut para orang tua, meski sekularisasi tidak bisa dihindari secara sempurna, setidaknya sekolah berbasis agama Islam masih bisa berperan sebagai penyaring bagi ide-ide sekuler yang berpotensi menghantam pemikiran anak-anak.

Di samping itu, keberadaan pondok pesantren maupun islamic boarding school (sekolah Islam berasrama) juga menjadi alternatif yang bisa disebut sebagai tren. Motif mereka pun sama, yakni mengharapkan anak-anaknya ditempa pelajaran yang lebih banyak bobot agamanya.

Efisiensi atau Diskriminasi?

Tidak pelak, sistem zonasi jadi lebih cenderung pada diskriminasi anak didik sekaligus antarsekolah daripada efisiensi arah tujuan kebijakan itu sendiri. Mestinya, tidak usah ada sistem zonasi, melainkan sebaliknya, sudah semestinya semua sekolah berstatus “favorit” dengan kualitas keilmuan dan penjagaan akidah yang terjamin. Anak didik pun tidak perlu repot terjebak batas wilayah domisili.

Belum lagi jika orang tua murid akhirnya lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta atau pondok pesantren, kebijakan sistem zonasi justru menuai krisis lebih parah lagi. Tidak heran jika sekolah-sekolah negeri terpaksa gulung tikar atau dimerger dengan sekolah negeri lainnya akibat makin menurunnya jumlah murid baru.

Sementara itu, dengan peniadaan zonasi, potensi anak didik selaku generasi muda justru bisa tepat guna untuk dilejitkan karena mereka berhak dididik dalam kurikulum yang proporsional dan ditangani para pendidik yang profesional tanpa harus terganjal zonasi.

Demikian halnya bagi anak-anak cerdas dan berprestasi, tentu sangat disayangkan jika akibat zonasi mereka tidak bisa bersekolah di sekolah terbaik. Padahal, potensinya bisa dilejitkan dibandingkan murid yang lain. Tidakkah ini justru penghancuran potensi anak didik?

Coba kita pikir, bukankah sudah menjadi amanat UUD di negeri ini bahwa setiap warga negara berhak mengakses pendidikan? Lantas , mengapa harus ada pengotakan anak didik melalui sistem zonasi?

Pendidikan adalah Hak Individu

Rasulullah saw bersabda, “Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim.” (HR Ibnu Majah)

Menuntut ilmu (thalabul ilmi) adalah wajib atas setiap muslim. Oleh sebab itu, negara—sebagai bentuk pengurusan urusan warganya—harus memfasilitasi pelaksanaan kewajiban warganya itu dengan sebaik-baiknya.

Rasulullah saw. pun mengingatkan para penguasa dalam sabda beliau, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Dalam hal ini, konsep amal terbaik (ihsanul amal) juga harus ditunaikan. Artinya, kualitas pendidikan harus diperhatikan sungguh-sungguh, bukan malah dengan pemberlakuan sistem zonasi yang membuat diskriminasi di antara sekolah-sekolah yang ada.

Bahkan, kuat disinyalir bahwa sistem zonasi ini hanya berperan untuk menutupi buruknya kualitas satu sekolah dengan sekolah lain tanpa ada upaya perbaikan kualitas sekolah yang sebelumnya masih kurang baik.

Ini pun tidak ubahnya tindakan “pelarian diri” penguasa dari tanggung jawabnya menyediakan sistem pendidikan mumpuni dan berkualitas.

Khatimah

Demikianlah ketika pendidikan tidak dijalankan secara tulus sebagai wujud penjagaan generasi. Demikian pulalah ekses akibat pendidikan menjadi instrumen bisnis penguasa sehingga tercipta adagium bahwa pendidikan terbaik adalah yang berbiaya tinggi.

Pada gilirannya, ketika ada urgensi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, dengan entengnya penguasa meluncurkan sistem zonasi yang justru berdampak tidak lebih baik dibandingkan peniadaan sistem tersebut.

Padahal, sungguh, semua ini akibat lepas tangannya penguasa dalam menangani pendidikan berkualitas dan dapat terakses seluruh anak didik. Sistem zonasi tidak ubahnya kamuflase untuk menyembunyikan borok penguasa yang tidak mampu menyediakan akses pendidikan yang berkualitas terbaik dan merata. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *