Muslimah News, NASIONAL – Organisasi kesehatan dunia (WHO) merilis data satu miliar penduduk dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Namun, pengamat kebijakan publik Kanti Rahmillah M.Si. mengungkap data di Indonesia yang tidak kalah mirisnya.
“Di Indonesia sendiri, pada 2021, Dinas Kesehatan merilis data bahwa penduduk Indonesia memiliki potensi untuk mengalami gangguan jiwa hampir 20% dari populasi di Indonesia. Jadi, satu dari lima penduduk Indonesia berpotensi mengalami gangguan jiwa,” ungkapnya dalam acara Mozaik Perubahan: “1 Miliar Gangguan Kesehatan Mental Akibat Kebijakan Kapitalistik?”, Rabu (29/6/2022) di kanal Muslimah Media Center
Kanti juga memaparkan data bunuh diri di Indonesia. Pada 2021 ada 1.800 orang yang bunuh diri atau setiap hari ada lima orang melakukan bunuh diri. “Itu yang terdata, yang tidak terdata jauh lebih besar,” tukasnya.
“Dan 47% korban bunuh diri itu ada pada usia produktif, usia 10-39 tahun. Ini miris,” tambahnya, sambil menjelaskan bahwa data di Indonesia ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Jepang atau Korea.
Kebijakan Kapitalistik
Kanti menilai banyaknya kasus gangguan jiwa dan bunuh diri itu akibat kebijakan kapitalistik yang memunculkan banyak persoalan ekonomi. “Kebijakan sesungguhnya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, kebijakan kapitalistik alih-alih menyelesaikan masalah, yang terjadi justru makin memperdalam permasalahan,” ungkapnya.
Ia memberikan contoh kebijakan pembelian minyak goreng yang harus terhubung dengan aplikasi peduli lindungi sehingga tidak semua masyarakat bisa mengakses pembeliannya.
“Ini kebijakan yang kapitalistik karena mengotak-atik distribusi yang seharusnya diurusi oleh negara, justru diserahkan pada swasta,” simpulnya.
Salah
Kanti menilai dari sisi teori kebijakannya pun sudah salah karena negara lepas tangan, sehingga timbul masalah distribusi. “Metode satu-satunya distribusi adalah uang, kebijakannya melibatkan swasta,” ujarnya lugas.
Ia memberikan contoh peduli lindungi. “Ini ada pedagang yang sudah terdaftar aplikasinya. Maka pertukarannya ya hanya pada pedagang tertentu antara mereka. Tidak mungkin pedagang kecil memiliki kesempatan mendapat limpahan minyak goreng curah, ditambah lepas tangannya negara akhirnya keterpurukan itu makin nyata,” bebernya.
Solusi
Kanti mengatakan bahwa akar permasalahan munculnya gangguan kesehatan mental adalah penerapan sistem demokrasi kapitalisme sehingga dalam menyolusi persoalan tersebut adalah mengganti sistem. “ Solusinya, ganti sistem demokrasi kapitalisme dengan sistem Islam,” ungkapnya.
Namun, imbuhnya, PR besarnya bagaimana menjelaskan ditengah masyarakat agar pergantian itu tidak ditanggapi sebagai makar, tidak cinta tanah air. “Ini PR para pengemban dakwah untuk menjelaskan,” paparnya.
Menurut Kanti, Islam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan dan juga jaminan keamanan.
“Ini yang membedakan secara jelas antara Islam dan kapitalisme yang menihilkan peran negara. Termasuk, Islam mengatur regulasi kepemilikan sehingga apa yang menjadi hak rakyat (kepemilikan umum) negara hanya mengelola, hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan umat,” pungkasnya. [MNews/IA]
Foto sampul: iStock
