Haji pun Butuh Kesatuan Politik

Haji pun Butuh Kesatuan Politik

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengambil 10 ribu tambahan kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Padahal, dari 221 ribu jamaah haji yang gagal berangkat pada 2020 dan 2021, hanya 100.051 saja jamaah yang bisa berangkat haji tahun ini.

Jelas makin panjang antrean calon jemaah haji yang saat ini daftar antreannya sudah hampir satu abad! Di Sulawesi Selatan misalnya, jika daftar tahun ini, calon jemaah baru bisa berangkat 97 tahun yang akan datang. Astagfirullah. Wajar jika calon jemaah kecewa saat tambahan kuota itu tidak diambil.

Bukan jemaah haji reguler saja yang berpolemik. Tahun ini, lebih dari 4.000 jemaah haji furoda (haji khusus) tidak bisa berangkat akibat persoalan visa. Sudahlah harganya mahal, regulasinya pun masih rumit. Persoalan visa memang menjadi permasalahan pelik, bukan hanya di Indonesia dan bukan permasalahan haji saja.

Publik makin kecewa sebab persoalan haji terlihat makin semrawut. Penolakan kuota tambahan bukanlah satu-satunya persoalan, mulai dari antrean haji yang makin panjang, birokrasi rumit, hingga transparansi pengelolaan dana haji pun masih menjadi persoalan. Lantas, apa akar persoalannya dan bagaimana agar umat bisa berhaji dengan mudah?

Polemik Tambahan Kuota

Pihak Kemenag menjelaskan bahwa penentuan kuota haji tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Pemerintah Arab Saudi menetapkan besaran kuota regular dan khusus melalui e-Haj Saudi, bukan lagi melalui penandatanganan MoU antara dua negara. Walhasil, kuota diberikan secara langsung oleh Pemerintah Arab Saudi sehingga tidak ada ruang untuk bernegosiasi dalam penentuan kuota.

Oleh karenanya, banyak pihak menyayangkan tidak diambilnya tambahan kuota tersebut. Padahal, tambahan ini setidaknya bisa mengurangi antrean panjang haji. Misalnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menyayangkan penolakan tambahan kuota oleh Kemenag. Terlebih lagi, keputusan tersebut tidak dimusyawarahkan secara formal dengan DPR. Padahal, selama ini komisi VIII DPR RI mengusulkan agar Pemerintah melobi tingkat tinggi pihak Arab Saudi agar mendapatkan kuota.

Menurut HNW, jika alasan penolakan karena mepetnya waktu dan teknis terkait visa serta akomodasi di Saudi, mestinya hal itu sejak hari pertama sesudah persetujuan pada 22/06/2022 langsung dimusyawarahkan dengan DPR dan disampaikan pada pihak Arab Saudi. Namun, Kemenag malah sepihak memutuskan penolakan itu.

Wajar jika publik bertanya-tanya, benarkah penolakan kuota haji dari Arab Saudi semata karena persoalan teknis? Atau jangan-jangan ada persoalan lain, semisal dananya yang tidak ada? Pasalnya, pembatalan haji dua kali berturut-turut masih menjadi pertanyaan publik. Mengapa memutuskan membatalkan pemberangkatan saat pihak Arab Saudi belum memutuskan?

Apalagi jika kita melihat pengelolaan dana haji sebesar Rp150 Triliun per Mei 2021 itu sangat rawan untuk bocor. Kenyataan KPK yang “dilemahkan” sudah menjadi rahasia umum. belum lagi fakta bahwa beberapa kali pihak Kemenag ditangkap KPK karena penyelewengan dana haji, menjadikan rakyat makin tidak percaya.

Walaupun Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimayu berulang kali mengatakan uang haji aman, tetapi tetap saja rakyat resah. Terlebih dana haji diinvestasikan ke deposito di beberapa perbankan syariah dan pada sukuk negara. Lantas, apakah seluruh jemaah rida soal itu?

Terlepas ada atau tidaknya penyelewengan dana haji, alasan menolak kuota tambahan karena mepet seharusnya tidak terjadi. Pelaksanaan haji adalah agenda rutin tahunan, bukan hal yang baru, seharusnya pemerintah sudah mampu mengatasi berbagai kesulitan yang ada untuk memudahkan urusan haji.

Lemahnya Diplomasi dan Tingginya ONH

Selain persoalan ketaksiapan, lemahnya diplomasi Indonesia di hadapan Arab Saudi turut menjadi persoalan. Persoalan kuota 10 ribu, misalnya, jika memang haji reguler tidak bisa berangkat sebab persoalan birokrasi, seharusnya pemerintah bisa melobi Arab Saudi untuk melimpahkannya pada haji khusus yang kini sebagian besarnya gagal berangkat. Ataupun persoalan visa, seharusnya pemerintah bisa melobi untuk mempercepat keluarnya visa. Namun, diplomasi Indonesia yang seolah lemah menjadikan semua itu tidak bisa terselesaikan.

Pengurusan haji termasuk pemberangkatannya seharusnya bukan hanya dipandang sebagai persoalan teknis. Lebih dari itu, pelayanan prima pada jemaah haji merupakan Langkah pemerintah untuk memfasilitasi warganya yang akan beribadah. ini agar mereka khusyuk menjalankannya tanpa dibebankan permasalahan teknis lainnya.

Oleh karena itu, penguasa yang amanah dan menginginkan rakyatnya bisa beribadah dengan khusyuk akan serta-merta membuat regulasi yang memudahkan umat menjalankan ibadah. Misalnya dengan memperbaiki administrasi, seperti prosedur keberangkatan haji yang diatur sedemikian rupa agar yang diprioritaskan adalah yang sudah mampu.

Selain itu, tidak boleh ada dana talangan haji. Selain berbasis riba, dana talangan haji menyebabkan daftar antrean haji makin panjang. Padahal, mereka yang belum mampu belum jatuh kewajiban berhaji. Oleh sebab itu, harus ada departemen khusus yang mengurus urusan haji yang terintegrasi dari daerah hingga pusat.

Ongkos naik haji (ONH) yang kini terus naik pun seharusnya disesuaikan dengan biaya kebutuhan para jemaah, bukan berdasarkan untung/rugi. Apalagi menggunakan dana haji untuk bisnis, investasi dll.. Alat transportasi, biaya hotel, dan lainnya yang begitu mahal juga menyebabkan ONH makin tinggi.

Butuh Kesatuan Politik

Rumitnya birokrasi dan tingginya ONH sebenarnya akan selesai jika ada kesatuan politik, seluruh negeri memiliki paradigma yang sama, yaitu mempermudah urusan berhaji. Begitu pun rumitnya pengurusan visa, sebenarnya bisa terselesaikan dengan penghapusan visa haji dan umrah. Namun, sudah menjadi ketentuan Arab Saudi, juga negara-negara setiap dunia, visa dibutuhkan seseorang untuk masuk ke sebuah negara. 

Andai saja negeri-negeri muslim bersatu di bawah satu institusi, niscaya problem visa akan selesai. Faktor terbesar rumitnya permasalahan birokrasi haji sesungguhnya adalah nasionalisme. Kaum muslim tersekat-sekat oleh batas imajiner negara yang merumitkan urusan haji.

ONH yang besar pun salah satu akibatnya adalah biaya transportasi yang begitu mahal. Andai saja kaum muslim berada pada satu kepemimpinan, niscaya pembangunan infrastruktur transportasi untuk memudahkan para jemaah akan terwujud.

Pada masa Kekhalifahan Utsmani, Khalifah Sultan Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Jemaah haji dari berbagai pelosok dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji.

Begitu pun Khalifah pada masa Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Mekkah—Madinah). Di masing-masing titiknya dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.

Oleh karenanya, panjangnya antrean haji, rumitnya regulasi pelaksanaan ibadah haji, serta posisi diplomasi Saudi-Indonesia menegaskan bahwa urusan haji sangat membutuhkan kesatuan politik umat Islam. Andai saja Khilafah ada, sejumlah regulasi terkait haji akan memudahkan muslim sedunia untuk melaksanakan ibadah haji tanpa harus terkendala biaya mahal ataupun urusan diplomasi. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *