Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengeklaim terus berupaya memastikan subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar tepat sasaran. Artinya, pengguna BBM bersubsidi tersebut adalah rakyat yang tidak mampu. Pertamina pun memperketat penjualan BBM subsidi dengan mewajibkan masyarakat melakukan registrasi di situs Pertamina maupun aplikasi MyPertamina sebelum membeli.
High Tech, tetapi Blunder
Pertamina mulai membuka uji coba pendaftaran melalui situs dan aplikasi MyPertamina di 11 kabupaten dan kota pada Jumat (01/07/2022) sebagai langkah awal mendata masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.
Pertamina juga menyiapkan pusat pendaftaran di sejumlah SPBU untuk mengakomodasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet. Pembatasan dengan instrumen baru ini dilakukan ketika beban biaya subsidi energi yang harus Pemerintah Indonesia tanggung membengkak hingga Rp520 triliun—nilai subsidi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia—akibat melonjaknya harga minyak dunia. (BBC, 01/07/2022).
Sebelumnya, Bank Dunia melalui laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2022 menyebutkan bahwa Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM di dalam negeri karena subsidi yang ditanggung pemerintah konon lebih banyak dinikmati kalangan menengah ke atas.
Menurut Bank Dunia, penghapusan subsidi akan menghemat 1% dari PDB Indonesia. Untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah bisa dilakukan lewat penambahan bantuan sosial.
Masalahnya, penerapan sistem pembelian BBM berbasis digital justru berpotensi menjauhkan masyarakat miskin yang minim akses internet dari kesempatan untuk mengakses BBM bersubsidi. Padahal, merekalah sasaran utama program ini. Belum lagi masyarakat miskin yang tidak memiliki gawai android. Jangankan high tech, kondisi ini justru berpotensi blunder.
Subsidi BBM Bengkak, APBN Ambruk?
Perihal ini, Presiden Jokowi pun menyinggung andai nantinya APBN tidak mampu lagi menanggung subsidi BBM di tanah air. Perinciannya, harga keekonomian Solar adalah Rp18.150 per liter, sedangkan harga jual masih Rp5.150 per liter. Kondisi ini membuat pemerintah harus membayar subsidi Solar Rp13.000 per liter.
Sementara itu, harga keekonomian BBM bersubsidi Pertalite berada pada angka Rp17.200 per liter. Pertamina menjual Pertalite Rp7.650 per liter sehingga setiap liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat mendapatkan subsidi Rp9.550 per liter dari pemerintah.
Mengutip pernyataan Dirut Pertamina Niecke Widyawati menyatakan bahwa adanya subsidi membuat harga BBM kita bisa tetap bertahan murah. Padahal, harga minyak dunia belakangan ini melonjak tajam akibat perang Rusia-Ukraina. Namun, harga BBM di Pertamina masih jauh lebih rendah dibandingkan di tingkat global. Tidak pelak, hal ini pun menjadi alibi kenaikan harga BBM di Indonesia sebagaimana kondisi di sejumlah negara.
Di antara masalah yang ada di balik kisruh harga BBM, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor untuk separuh dari kebutuhan minyak dalam negeri. Tidak heran, jika harga minyak dunia naik, Indonesia juga harus membayar lebih banyak untuk harga impor tersebut.
Lantas, apa kita tidak ingat bahwa negeri ini kaya minyak? Akan tetapi, siapa yang menguasai? Tidakkah kita pernah mendengar ExxonMobil, Chevron, British Petroleum, Petronas, Premier Oil, dan yang lainnya?
Bukankah Pertamina pernah beralasan bahwa impor dilakukan karena sumur minyak di dalam negeri sudah tua dan biaya peremajaannya jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk impor? Jadi, bagaimana mungkin APBN ambruk akibat subsidi BBM jika ternyata ladang minyak di dalam negeri banyak dikuasai oleh konglomerat asing? Apa yang sebenarnya terjadi?
Legalisasi UU Migas, Buah Kebijakan Liberal
Kita tidak boleh lupa bahwa salah satu langkah licik kapitalisme berupa pembatasan suplai BBM subsidi tidak ubahnya nama lain dari penghilangan BBM itu sendiri. Tidak heran, dalih yang digunakan adalah dengan menyebut bahwa BBM subsidi mulai langka. BBM jenis Premium jelas sudah terbukti mengalami nasib tersebut.
Lebih parahnya, Premium juga sering mengalami tudingan sebagai BBM dengan bilangan oktan (RON) rendah sehingga mudah merusak mesin kendaraan bermotor. Oleh karenanya, jika kemudian alasan pembatasan Pertalite adalah dengan dalih penggunaan aplikasi, cepat atau lambat Pertalite akan mengalami nasib yang sama seperti Premium.
Padahal, permasalahan utamanya terletak pada liberalisasi migas yang gongnya muncul saat lahirnya UU Migas (UU 22/2001). Dalam UU tersebut, khususnya pasal 28 ayat (2), memuat tentang pelepasan harga minyak dan gas bumi yang mengikuti harga pasar. Ketika pemerintah Indonesia dan IMF menandatangani Letter of Intent (LoI) pada 1998, hal ini berdampak pada pelepasan harga BBM ke mekanisme harga internasional. Otomatis, subsidi migas wajib dikurangi, bahkan dicabut. Liberalisasi migas pun bergulir.
Untuk menjustifikasi hasil LoI itu, sejak 1999 IMF mendukung pemerintah untuk melahirkan UU Migas. Kemudian, pada 2000, korporasi minyak raksasa dunia melobi pemerintah AS untuk ikut menyusun draf UU Migas di Indonesia melalui USAID yang berkolaborasi dengan Bank Dunia dan IDB.
Meski pasal 28 dalam UU Migas itu telah dibatalkan MK, tetapi pada faktanya liberalisasi migas masih terjadi, bahkan makin santer. Perubahan UU 22/2001 melalui UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law UU Cipta Kerja) nyatanya juga belum melaksanakan amanat putusan MK tersebut.
Pandangan Islam
Posisi BBM dalam Islam adalah sebagai sumber daya milik rakyat. Islam tidak membenarkan penguasaannya oleh individu, apalagi oleh korporasi besar. Terlebih, nasib rakyat sendiri yang akhirnya tergadai akibat liberalisasi migas menyebabkan rakyat kesulitan mendapatkan BBM murah. Mereka juga masih harus dipersulit dengan adanya pembelian berbasis android yang tidak semua kepala memilikinya, alih-alih mendapatkan subsidi perangkat gawainya.
Islam sama sekali tidak antiteknologi, tetapi Islam juga sangat berkomitmen perihal kemudahan suatu urusan, apalagi yang menyangkut orang banyak. Jika ada yang mudah, mengapa harus dipersusah?
Rasulullah saw. pernah mengingatkan dalam sabdanya, “Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan umat, maka persulitlah ia. Dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu ia memudahkannya, maka permudahlah ia.” (HR Muslim)
Juga sabda beliau saw., “Setiap hamba yang Allah (takdirkan) melayani masyarakatnya, (lalu) mati di suatu hari dan ia zalim (selama memimpin) kepada rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga.” (Muttafaqun ‘alaihi)
Mencermati ini semua, hendaklah kita tidak berhenti bersuara. Kita harus terus menggencarkan kontrol sosial. Masyarakat harus kritis terhadap kezaliman. Masyarakat harus menolak kebijakan zalim perihal BBM ini agar tidak merembet pada kebijakan lainnya.
Khatimah
Jelaslah, ketika teknologi tidak digunakan dalam bingkai motivasi keimanan, teknologi itu akan menjadi instrumen kezaliman. Padahal, penggunaan teknologi adalah sesuatu yang dibolehkan syariat. Namun, ketika penggunaannya tidak semata-mata demi kemudahan dan kemaslahatan umat, teknologi itu justru bisa menjajah dan menyengsarakan. Na’udzu billahi. Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
